Ekonomi Bengkalis disebut kian berat. Warga menyoroti transfer pusat yang dinilai terbatas hingga pembangunan jalan dan program daerah tersendat.

BENGKALIS, Satuju.com - Transfer pusat ekonomi Bengkalis kembali menjadi sorotan ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi dan kebutuhan pembangunan yang terus berjalan. Di tengah kondisi tersebut, dukungan anggaran dari pemerintah pusat dinilai belum cukup memberi ruang bagi daerah untuk bergerak leluasa.

Masyarakat menilai persoalannya bukan sekadar soal besar-kecilnya anggaran, tetapi menyangkut kemampuan pemerintah daerah membiayai kebutuhan publik ketika sebagian besar penerimaan terserap untuk belanja rutin.

Anuar, salah seorang masyarakat Bengkalis, mengatakan pemerintah pusat seharusnya mempertimbangkan kebutuhan riil daerah dalam menyalurkan dana. Menurut dia, daerah akan kesulitan mengejar pembangunan apabila transfer yang diterima tidak sebanding dengan kebutuhan yang diajukan.

“Kalau hanya ditransfer sekitar tiga puluh persen, tentu tidak cukup. Seharusnya bisa disalurkan penuh sesuai proposal daerah. Jika tidak, bagaimana daerah bisa bekerja maksimal,” ungkap Anuar salah seorang masyarakat Bengkalis. Minggu (9/8/2026) kepada wartawan.

Menurut Anuar, tekanan fiskal semakin terasa ketika kondisi ekonomi masyarakat tidak mudah. Pemerintah daerah tetap dituntut menyediakan pelayanan publik, menjaga infrastruktur, sekaligus menjalankan berbagai program pembangunan.

Namun, ruang fiskal yang terbatas dinilai membuat pemerintah harus berhadapan dengan pilihan sulit. Kebutuhan rutin harus dipenuhi, sementara pembangunan yang membutuhkan anggaran besar berpotensi berjalan lebih lambat.

“Kalau dana yang datang hanya cukup untuk kebutuhan pegawai, bagaimana dengan pembangunan dan program lainnya? Padahal itu sangat dibutuhkan masyarakat,” tambahnya.

Kondisi tersebut kemudian dikaitkan masyarakat dengan persoalan infrastruktur di Bengkalis. Sejumlah ruas jalan disebut mengalami kerusakan. Permukaan jalan yang tidak rata dan batu yang menonjol menjadi persoalan yang dinilai membutuhkan penanganan serius.

Bagi masyarakat, jalan bukan sekadar proyek fisik. Infrastruktur yang buruk dapat mengganggu mobilitas warga, aktivitas ekonomi, serta meningkatkan risiko bagi pengguna kendaraan.

Ancaman itu terasa lebih besar ketika hujan turun. Jalan yang rusak dan licin membuat pengendara sepeda motor harus ekstra waspada.

“Kalau hujan turun, kondisi jalan menjadi sangat berbahaya, terutama bagi pengendara sepeda motor. Apalagi jika ban kendaraan sudah tipis, itu sangat berisiko,” jelasnya.

Anuar menilai persoalan tersebut menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan fiskal daerah dan dukungan transfer dari pemerintah pusat. Jika kemampuan keuangan daerah terbatas, sementara kebutuhan pembangunan terus membesar, masyarakat yang berada di lapisan paling bawah berpotensi merasakan dampaknya secara langsung.

Ia berharap pemerintah pusat tidak hanya melihat transfer daerah sebagai mekanisme anggaran, tetapi juga memperhitungkan tekanan pembangunan dan kebutuhan masyarakat di daerah.

“Kalau dana dari pusat bisa disalurkan seratus persen sesuai kebutuhan, tentu pembangunan bisa dilakukan secara menyeluruh dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” tutupnya.

Sorotan masyarakat itu pada akhirnya bermuara pada satu persoalan: ketika ekonomi sedang berat dan kebutuhan publik semakin besar, seberapa kuat kemampuan daerah membiayai pembangunan jika ruang fiskalnya terbatas?