Jakarta, Satuju.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat integrasi data lintas instansi untuk meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan sekaligus mendukung penyusunan kebijakan berbasis data. Langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi digital Kemnaker dalam menghadapi perkembangan kecerdasan artifisial (AI), otomatisasi, dan era Society 5.0 yang turut mengubah lanskap dunia kerja.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan perubahan dunia kerja yang berlangsung cepat menuntut birokrasi untuk semakin adaptif, inovatif, dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun dunia usaha.

"Perubahan dunia kerja berlangsung sangat cepat. Karena itu, birokrasi juga harus bergerak lebih adaptif, inovatif, dan responsif dalam memberikan pelayanan," ujar Anwar dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (9/8/2026).

Menurut Anwar, transformasi tersebut sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui konsep Life Journey 2025–2029. Konsep ini mengintegrasikan layanan pemerintah berdasarkan siklus kehidupan masyarakat, termasuk ketika seseorang memasuki dunia kerja.

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan tersebut, Kemnaker mengembangkan Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja) sebagai ekosistem digital yang menghubungkan pencari kerja, pemberi kerja, serta berbagai layanan ketenagakerjaan dalam satu platform.

Anwar menjelaskan, SIAPkerja tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi layanan, tetapi juga menjadi ekosistem digital yang menghimpun talent profile angkatan kerja dan company profile pemberi kerja. Integrasi tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus memperkaya data ketenagakerjaan nasional.

"SIAPkerja bukan sekadar aplikasi tunggal, tetapi ekosistem digital yang menghimpun profil angkatan kerja dan pemberi kerja secara menyeluruh. Kekuatan utamanya terletak pada integrasi data yang terus diperluas," katanya.

Untuk memperkuat ekosistem tersebut, SIAPkerja telah terintegrasi dengan sejumlah instansi, di antaranya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, BKPM, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta dinas ketenagakerjaan di berbagai daerah.

Integrasi lintas instansi itu menjadi fondasi dalam membangun Big Data Pasar Kerja. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas job matching, menyediakan informasi pasar kerja yang lebih akurat, serta mendukung penyusunan kebijakan ketenagakerjaan berbasis data atau evidence-based policy.

Dengan dukungan data yang semakin terintegrasi, kebijakan ketenagakerjaan diharapkan dapat disusun secara lebih tepat sasaran dan mampu merespons perubahan kebutuhan pasar kerja.

Selain penguatan sistem informasi, Kemnaker juga menjalin kerja sama dengan World Bank melalui proyek Labour Market Information and Skills System Transformation for Labour Market Flexibility. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat sistem informasi pasar kerja, meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja, serta mengembangkan kualitas sumber daya manusia agar lebih siap menghadapi perubahan dunia kerja.

Anwar menambahkan, transformasi digital Kemnaker bertumpu pada lima prinsip utama, yakni membangun digital mindset, memperkuat budaya kerja berbasis data, mengintegrasikan layanan lintas unit, menghadirkan pelayanan yang berorientasi kepada masyarakat, serta mendorong inovasi secara berkelanjutan.

"Implementasi kelima prinsip tersebut diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pemerintah Digital (IPD) sebagai indikator kematangan transformasi digital di lingkungan Kemnaker sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan," tutup Anwar.