PADANGSIDIMPUAN, Satuju.com - Data investasi Padangsidimpuan 2026 belum juga terang. Memasuki semester II, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padangsidimpuan belum membuka angka riil investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) kepada publik.

Ketiadaan angka itu bukan perkara administrasi belaka. Nilai investasi merupakan salah satu cermin denyut ekonomi daerah. Dari sana publik dapat melihat apakah modal benar-benar masuk, sektor usaha bergerak, lapangan kerja terbuka, dan target pemerintah berjalan atau meleset.

Karena itu, pertanyaan mengenai capaian investasi Padangsidimpuan 2026 menjadi relevan: berapa nilai PMDN dan PMA yang sudah terealisasi hingga semester I, berapa target yang ditetapkan, dan seberapa jauh pemerintah daerah mengejar kekurangannya?

Pertanyaan tersebut semestinya tidak sulit dijawab. Data perizinan usaha telah masuk dalam sistem Online Single Submission (OSS), platform perizinan berusaha yang digunakan pemerintah. Secara administratif, sistem itu menjadi salah satu basis pencatatan aktivitas investasi dan perizinan.

Namun, publik belum memperoleh angka yang dapat digunakan untuk menguji kinerja investasi daerah.

Dalam naskah yang diterima redaksi, Kepala DPMPTSP Kota Padangsidimpuan Ruslan Abdul Gani Harahap disorot karena belum menyampaikan data spesifik mengenai jumlah investor dan nilai PMA maupun PMDN.

"Akan tetapi kepala dinas (Kadis) DPMPTSP Kota Padangsidimpuan, Ruslan Abdul Gani Harahap, sampai saat ini belum memberikan data angka riil nilai jumlah investasi baik itu PMA dan PMDN yang ada di kota Padangsidimpuan.

Lemahnya keterbukaan data riil angka spesifik jumlah investor PMA dan PMDN di kota Padangsidimpuan patut menjadi pertanyaan, kondisi ini menunjukkan kinerja Kepala dinas (Kadis) tidak bekerja secara serius dan optimal. Padahal semua fasilitas seperti gaji hingga tunjangan kinerja ( TPP ) sudah diberikan, namun berbanding terbalik dengan hasil capain kinerja."

Angka yang Tak Kunjung Muncul

Ketiadaan data membuat publik sulit mengukur apakah target investasi Kota Padangsidimpuan pada 2026 berada di jalur yang benar. Tanpa angka pembanding, klaim keberhasilan ataupun kegagalan investasi sama-sama rawan menjadi sekadar pernyataan.

Di sisi lain, kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai masih lesu semakin membuat data investasi penting untuk dibuka. Pemerintah daerah membutuhkan angka yang dapat diverifikasi untuk menjelaskan kondisi ekonomi secara objektif.

Yang dibutuhkan bukan sekadar jumlah rupiah investasi. Data idealnya mencakup jumlah investor PMA dan PMDN, sektor usaha yang menerima modal, nilai realisasi, lokasi investasi, serta serapan tenaga kerja. Dari sana, publik dapat menilai apakah investasi benar-benar memberi dampak ekonomi atau berhenti sebagai angka administratif.

Transparansi juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban pemerintah daerah. Apalagi investasi berkaitan langsung dengan kebijakan perizinan, kemudahan berusaha dan strategi pemerintah menarik modal ke daerah.

DPMPTSP Belum Menjawab

Media ini telah melayangkan surat konfirmasi kepada DPMPTSP Kota Padangsidimpuan untuk meminta penjelasan mengenai realisasi investasi 2026. Namun hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan resmi dari Kepala DPMPTSP Ruslan Abdul Gani Harahap.

Ketiadaan jawaban tersebut membuat pertanyaan mengenai data investasi belum memperoleh penjelasan dari pihak yang berwenang.

Padangsidimpuan pada akhirnya tidak cukup hanya memiliki sistem perizinan digital. Pemerintah juga perlu memastikan data yang lahir dari sistem itu dapat digunakan untuk menjelaskan kinerja pembangunan kepada masyarakat.

Sebab, investasi bukan sekadar angka di atas kertas. Jika modal benar-benar masuk, pemerintah semestinya bisa menunjukkan jejaknya: usaha yang tumbuh, tenaga kerja yang terserap, dan ekonomi yang bergerak.

Jika target belum tercapai, publik juga berhak mengetahui sebabnya.(Ardi Dongoran)