DUMAI, Satuju.com -Program Presiden harus dijaga dari pelaksanaan yang serampangan. Panglima Laskar Hulubalang Melayu Bersatu (LHMB) Kota Dumai, Wan Ade Syahputra, meminta Dapur SPPG Yayasan Mahudun untuk Negeri memastikan seluruh proses penyediaan makanan berjalan sesuai standar. Jika belum siap, ia meminta operasional dievaluasi, bahkan dihentikan sementara.

Peringatan itu disampaikan karena program pemenuhan gizi menyentuh langsung kebutuhan anak-anak. Wan Ade menilai kualitas makanan, kebersihan, keamanan pangan, kemampuan sumber daya manusia, sarana, pengemasan, hingga distribusi tidak boleh dikorbankan demi mengejar target pelaksanaan.

“Kami mengingatkan Dapur SPPG Yayasan Mahudun untuk Negeri agar benar-benar siap menjalankan program Presiden RI. Ini menyangkut makanan dan gizi anak-anak. Jangan sampai karena mengejar pelaksanaan program, aspek keselamatan, kesehatan, kualitas dan pelayanan justru diabaikan,” tegas Wan Ade.

Menurut Wan Ade, dapur SPPG bukan sekadar tempat memproduksi dan membagikan makanan. Ada tanggung jawab besar di balik setiap porsi yang diterima penerima manfaat.

Karena itu, ia mendesak instansi berwenang melakukan evaluasi jika ditemukan persoalan dalam pelaksanaan. Bila hasil pemeriksaan menunjukkan dapur belum memenuhi persyaratan atau standar, operasional seharusnya dihentikan sementara sampai seluruh kekurangan diperbaiki.

“Kalau memang belum siap, lebih baik jangan dipaksakan. Evaluasi dan benahi terlebih dahulu. Jangan sampai anak-anak menjadi korban akibat pelaksanaan program yang tidak maksimal,” ujarnya.

Wan Ade menegaskan desakan tersebut bukan tuduhan bahwa Dapur SPPG Yayasan Mahudun untuk Negeri telah melakukan pelanggaran. Ia meminta persoalan apa pun diperiksa berdasarkan fakta, data, dan kewenangan lembaga pengawas.

Jangan Kejar Target, Abaikan Keselamatan

Wan Ade mengingatkan pengelola SPPG agar tidak terjebak pada ukuran kuantitas. Banyaknya makanan yang diproduksi tidak berarti program berhasil jika kualitas dan keamanan pangan tidak terjamin.

Menurut dia, pengawasan harus mencakup kualitas bahan makanan, proses pengolahan, sanitasi dapur, penyimpanan, pengemasan, distribusi, hingga kondisi makanan ketika sampai kepada penerima manfaat.

“Program ini membawa nama pemerintah dan Presiden RI. Karena itu pelaksanaannya harus benar-benar serius. Jangan sampai program yang tujuannya sangat baik justru menimbulkan persoalan apabila standar pelaksanaannya tidak dijaga,” kata Wan Ade.

Ia mengatakan LHMB Kota Dumai mendukung program pemerintah selama pelaksanaannya transparan, profesional, dan berpihak kepada masyarakat.

Namun dukungan itu, kata dia, bukan berarti masyarakat harus diam ketika menemukan persoalan. Pengawasan publik diperlukan agar program tidak kehilangan tujuan utamanya.

“Kami mendukung program Presiden RI sepanjang dilaksanakan dengan benar, transparan, profesional dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Tetapi kalau ada kekurangan, jangan ditutup-tutupi. Perbaiki. Kalau belum siap, jangan dipaksakan beroperasi,” tegasnya.

LHMB Minta Pemeriksaan Tak Tebang Pilih

LHMB Kota Dumai meminta instansi berwenang tidak menunggu persoalan membesar untuk melakukan pemeriksaan. Setiap laporan atau indikasi masalah di lapangan, kata Wan Ade, perlu diverifikasi secara objektif.

Ia menolak jika pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah dipengaruhi kepentingan kelompok. Pemeriksaan harus bertumpu pada standar, data, dan kondisi faktual di lapangan.

“Kami tidak ingin mencari-cari kesalahan siapa pun. Yang kami inginkan adalah program ini berjalan sebagaimana mestinya. Anak-anak mendapatkan makanan yang aman, bergizi dan berkualitas. Itu yang paling penting,” pungkas Wan Ade Syahputra.

Menurut Wan Ade, pengawasan terhadap SPPG merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah. Program yang membawa nama Presiden, kata dia, justru harus memiliki standar pelaksanaan yang ketat.

LHMB Kota Dumai menyatakan akan terus memantau pelaksanaan program tersebut. Organisasi itu mendorong keselamatan penerima manfaat, mutu makanan, transparansi, kepatuhan terhadap standar, dan kepentingan masyarakat ditempatkan di atas target maupun kepentingan lainnya.