JAKARTA, Satuju.com - Presiden Prabowo Subianto melontarkan pertanyaan tajam kepada TNI dan Polri soal keberadaan sekitar 1.000 tambang ilegal di Bangka Belitung. Di hadapan anggota parlemen, Jumat, 14 Agustus 2026, Prabowo mempertanyakan bagaimana aktivitas tambang sebanyak itu bisa berlangsung tanpa diketahui aparat.

Sorotan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. Presiden mengungkit penutupan sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung yang dilakukan pemerintah pada akhir tahun lalu.

Bagi Prabowo, jumlah tersebut terlalu besar untuk dianggap sebagai aktivitas yang luput dari pengawasan. Ia bahkan meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut persoalan tersebut.

"Masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu? Kapolri dan Panglima TNI ya, usut! Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan kepada mereka kalau nggak bisa tertibkan ini!" tegas Presiden Prabowo di hadapan para anggota parlemen.

Kalimat itu sekaligus menjadi teguran terbuka terhadap fungsi pengawasan aparat. Jika ribuan aktivitas tambang ilegal dapat beroperasi dalam satu wilayah, persoalannya bukan sekadar soal pelaku tambang, melainkan juga seberapa efektif aparat menjalankan kewenangannya.

Prabowo bahkan menekankan bahwa aktivitas ilegal dalam skala sebesar itu sulit terjadi tanpa sepengetahuan atau pembiaran dari aparat yang memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban.

Respons Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terlihat seketika. Keduanya berdiri dan memberikan hormat setelah Presiden menyampaikan instruksi tersebut.

Prabowo: Jangan Lindungi Anak Buah

Tak berhenti pada tambang ilegal, Prabowo juga menyoroti penyelundupan. Presiden menyinggung pengawasan Bea Cukai serta peran Bakamla yang dinilainya belum maksimal dalam menghadapi praktik tersebut.

Pesan Prabowo mengarah pada satu hal: jabatan tidak boleh menjadi tameng bagi aparat yang gagal menjalankan tugas.

Ia meminta pimpinan berani menindak anak buah sendiri apabila terbukti melanggar aturan. Bahkan, kata Prabowo, kedekatan personal dan penghargaan yang pernah diberikan tidak boleh menghalangi penegakan disiplin.

"Pemimpin yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita berikan bintang, naikkan pangkat harus kita tindak," ujar Presiden.

Pernyataan tersebut memperlihatkan garis tegas Prabowo terhadap aparat yang tidak mampu menjaga mandat negara. Pangkat dan jabatan, dalam pesan Presiden, datang bersama tanggung jawab—bukan sekadar kehormatan.

Kasus 1.000 tambang ilegal di Bangka Belitung kini menjadi pekerjaan rumah bagi TNI dan Polri. Pertanyaan Prabowo sederhana, tetapi menohok: jika sebanyak itu tambang ilegal bisa beroperasi, siapa yang mengawasi dan mengapa aparat seolah tidak tahu?