Prabowo mempertanyakan 1.000 tambang ilegal di Babel. Kini 13 mesin tambang diduga beroperasi di belakang RSUD Sejiran Setason.

MENTOK, BANGKA BARAT, Satuju.com - Tambang ilegal Bangka Barat kembali menjadi sorotan. Hanya beberapa hari setelah Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan keberadaan ribuan tambang ilegal di Bangka Belitung, aktivitas serupa kini diduga berlangsung di belakang RSUD Sejiran Setason, Mentok.

Sedikitnya 13 unit mesin tambang darat disebut beroperasi di lokasi pencucian material hasil pengerukan. Aktivitas tersebut terpantau pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Temuan ini menarik perhatian karena Presiden Prabowo pada Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI, Jumat, 14 Agustus 2026, secara terbuka mempertanyakan kemampuan aparat mengawasi tambang ilegal di Bangka Belitung.

Prabowo menyebut pemerintah sebelumnya telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Jumlah tersebut membuat Presiden mempertanyakan bagaimana aktivitas pertambangan dalam skala besar bisa berlangsung tanpa diketahui aparat.

"Masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu? Kapolri dan Panglima TNI ya, usut! Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan kepada mereka kalau nggak bisa tertibkan ini!" tegas Presiden Prabowo di hadapan para anggota parlemen.

Pernyataan itu kini terasa relevan dengan dugaan aktivitas tambang di Mentok. Di kawasan belakang RSUD Sejiran Setason, material tanah disebut dikeruk menggunakan peralatan tambang darat. Material tersebut kemudian diangkut menggunakan truk menuju lokasi pengolahan atau pencucian.

Di lokasi pencucian, belasan mesin disebut bekerja mengolah material yang diduga mengandung pasir timah.

Persoalannya bukan semata soal keberadaan mesin tambang. Lokasi aktivitas juga menjadi perhatian karena berada di sekitar fasilitas kesehatan pemerintah.

Debu dari kegiatan pengerukan, lalu lintas kendaraan pengangkut material, hingga aktivitas alat berat berpotensi menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dan kenyamanan masyarakat di sekitar rumah sakit.

Informasi yang berkembang di lapangan juga menyebut nama seorang pengusaha berinisial AJ yang diduga berkaitan dengan kegiatan tersebut. Namun, dugaan keterlibatan itu belum terverifikasi dan masih membutuhkan pembuktian serta konfirmasi dari aparat penegak hukum.

Pertanyaan Setelah Teguran Prabowo

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan baru: apakah aparat mengetahui aktivitas itu?

Sorotan publik mengarah kepada jajaran kepolisian, mulai dari Polsek Mentok, Polres Bangka Barat hingga Polda Kepulauan Bangka Belitung. Pertanyaan serupa juga dapat diarahkan kepada satuan tugas yang memiliki fungsi pengawasan dan penindakan aktivitas pertambangan.

Terlebih, informasi di lapangan menyebut lokasi pengerukan berkaitan dengan kawasan IUP PT Timah Tbk. Jika informasi tersebut benar dan aktivitas yang berlangsung tidak memiliki dasar hukum, aparat perlu segera memastikan apakah telah terjadi pengambilan mineral tanpa izin atau pelanggaran terhadap ketentuan pertambangan.

Di sisi lain, beredar pula isu mengenai dugaan "dana koordinasi" kepada pihak tertentu agar aktivitas tambang dapat berjalan. Tuduhan tersebut belum terbukti dan tidak sepatutnya dianggap sebagai fakta sebelum aparat melakukan penyelidikan.

Jika benar terdapat aliran dana kepada oknum aparat atau pihak tertentu, persoalannya akan jauh lebih serius. Selain dugaan pertambangan ilegal, kasus tersebut dapat mengarah pada dugaan pembiaran atau penyalahgunaan kewenangan.

Namun, ada kemungkinan berbeda yang juga harus dibuka. Jika aktivitas tersebut ternyata memiliki dasar perizinan yang sah, pemerintah dan instansi terkait perlu menjelaskan status kegiatan tersebut secara terbuka.

Dengan demikian, publik tidak hanya memperoleh kepastian mengenai legalitas tambang, tetapi juga mengetahui siapa pemegang izin, lokasi wilayah kerja, serta dasar hukum kegiatan pengolahan material tersebut.

Prabowo Minta Anak Buah Tak Dilindungi

Dalam pidatonya, Prabowo tidak hanya menyinggung tambang ilegal. Presiden juga mengingatkan para pimpinan aparat agar berani menindak anak buah apabila terbukti melakukan pelanggaran.

"Pemimpin yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita berikan bintang, naikkan pangkat harus kita tindak," ujar Presiden.

Pesan tersebut menjadi penting ketika aktivitas tambang ilegal kembali menjadi sorotan di wilayah Bangka Belitung.

Apabila aktivitas di belakang RSUD Sejiran Setason terbukti ilegal, pertanyaan publik bukan lagi sebatas siapa yang mengoperasikan mesin tambang. Aparat juga perlu menjelaskan bagaimana kegiatan tersebut bisa berlangsung dan siapa yang melakukan pengawasan.

Sebaliknya, apabila kegiatan tersebut legal, penjelasan mengenai izin dan status wilayahnya diperlukan untuk menghentikan spekulasi.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari kepolisian maupun instansi terkait mengenai legalitas lokasi, status kegiatan, pihak yang menguasai lahan, serta langkah penindakan terhadap aktivitas yang disebut melibatkan 13 mesin tambang tersebut.

Teguran Prabowo mengenai ribuan tambang ilegal di Bangka Belitung kini mendapat konteks baru di lapangan. Pemerintah dan aparat dituntut membuktikan bahwa pengawasan pertambangan bukan sekadar laporan di atas kertas.

Sebab, seperti pesan Presiden, pangkat dan jabatan datang bersama tanggung jawab. Jika ilegal, tindak. Jika legal, jelaskan.