Satuju.com - Desil DTSEN SPMB 2026 kini bukan sekadar angka dalam sistem data sosial ekonomi. Status tersebut ikut memengaruhi peluang anak dari keluarga kurang mampu memperoleh akses sekolah negeri melalui jalur afirmasi.

Persoalan itu menjadi sorotan setelah muncul keluhan warga mengenai penetapan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Keluhan tersebut antara lain muncul dalam percakapan seorang guru TAUD (Tahfidz Anak Usia Dini), Aliyah, dengan penulis Ahmadie Thaha di Salabintana, Sukabumi.

Bagi warga, persoalannya bukan hanya menyangkut bantuan sosial. Penetapan desil kini bersinggungan langsung dengan pendidikan anak, terutama dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.

Secara umum, desil membagi penduduk ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif. Desil 1 mewakili 10 persen kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok tertinggi.

Sistem tersebut dibutuhkan pemerintah untuk menentukan sasaran program secara lebih terukur. Namun, angka statistik tidak selalu mampu menggambarkan kondisi keluarga secara utuh.

Contohnya, sebuah keluarga dapat tinggal di rumah milik orang tua sehingga tidak membayar sewa. Keluarga itu juga memiliki sepeda motor lama yang digunakan untuk bekerja. Dalam kehidupan sehari-hari, penghasilan suami yang tidak menentu membuat kondisi ekonomi keluarga tetap berat.

Namun, sejumlah kepemilikan atau kondisi tempat tinggal dapat menjadi variabel yang memengaruhi posisi keluarga dalam sistem pengolahan data. Akibatnya, kondisi yang terlihat sederhana dapat menghasilkan klasifikasi kesejahteraan yang tidak selalu dirasakan sesuai oleh warga.

Situasi serupa dapat terjadi pada warga yang tinggal di rumah mertua atau kamar kos. Televisi, kulkas, atau sepeda motor yang berada di lokasi pendataan belum tentu menjadi aset keluarga yang didata.

Karena itu, kualitas pendataan menjadi faktor penting. Data yang tampak lengkap belum tentu menggambarkan kondisi sosial ekonomi keluarga secara akurat apabila petugas tidak memperoleh informasi mengenai kepemilikan aset dan kondisi sebenarnya.

Keluhan warga juga menunjukkan adanya persoalan komunikasi. Ketika masyarakat hanya memperoleh informasi bahwa dirinya berada pada desil tertentu tanpa mengetahui alasan dan indikatornya, ruang untuk memahami sekaligus mengoreksi data menjadi terbatas.

DTSEN sendiri dibentuk melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 sebagai upaya pemerintah mengintegrasikan berbagai data sosial ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) mendapat mandat dalam proses integrasi tersebut.

Namun, integrasi data tidak berarti seluruh informasi langsung sempurna. Pada DTSEN Volume 2 tahun 2026, BPS melakukan penyempurnaan klasifikasi terhadap sejumlah keluarga. Hal itu menunjukkan bahwa proses pemutakhiran dan perbaikan data tetap diperlukan.

Persoalan semakin penting ketika data tersebut digunakan dalam SPMB 2026. Di Jawa Barat, misalnya, calon murid dari keluarga tidak mampu yang masuk desil 1 mendapat afirmasi dengan kuota 25 persen dengan mempertimbangkan jarak domisili.

Kebijakan afirmasi pada dasarnya ditujukan untuk membuka akses pendidikan bagi anak dari keluarga yang membutuhkan. Namun, ketika klasifikasi kesejahteraan dipersoalkan, status desil dapat menjadi penentu yang sangat besar bagi kesempatan seorang anak.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan tersedia mekanisme keberatan yang mudah, cepat, dan transparan. Warga seharusnya dapat mengetahui indikator yang digunakan untuk menentukan posisi desil sekaligus memiliki jalur untuk memperbaiki data apabila terdapat kesalahan.

Mekanisme tersebut menjadi semakin penting dalam proses penerimaan murid. Koreksi tidak seharusnya baru tersedia setelah tahapan pendaftaran atau seleksi sekolah selesai.

Data sosial ekonomi tetap diperlukan untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran. Namun, data juga harus membuka ruang koreksi karena kondisi ekonomi keluarga dapat berubah dan informasi hasil pendataan bisa saja tidak menggambarkan keadaan sebenarnya.

Persoalan desil pada akhirnya bukan hanya tentang angka statistik. Di balik setiap data terdapat keluarga dan anak yang terdampak oleh keputusan berdasarkan angka tersebut.

Seperti ditulis Ahmadie Thaha dalam catatannya, “Mesin boleh menghitung dengan dingin, tetapi kebijakan tidak boleh kehilangan kehangatan.”

Prinsip itu menjadi penting ketika data digunakan untuk menentukan akses pendidikan. Seorang anak tidak memilih lahir dalam keluarga dengan desil tertentu. Karena itu, kebijakan afirmasi seharusnya memastikan klasifikasi data menjadi alat untuk membuka kesempatan, bukan justru menutup pintu pendidikan.

Jika terdapat kekeliruan dalam data, yang harus diperbaiki adalah sistem dan datanya. Bukan anak yang harus menanggung akibat dari kesalahan klasifikasi.

Ahmadie Thaha, Ma'had Tadabbur al-Qur'an, 20 Agustus 2026.