Sarman Syahroni, Birokrat Rohil yang Dekat dengan Masyarakat dan Pers
Sarman Syahroni dikenal sebagai birokrat Rohil yang dekat dengan masyarakat dan pers. Gaya komunikasinya membuat ruang birokrasi terasa tak berjarak.(poto/ist)
ROKAN HILIR, Satuju.com - Sarman Syahroni, birokrat Rohil yang dekat dengan masyarakat dan pers , dikenal bukan hanya karena posisinya sebagai Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Ia juga menonjol melalui gaya komunikasi yang membuat jarak antara pejabat, wartawan, dan warga terasa lebih pendek.
Kekejangan, kedekatan dengan masyarakat terkadang menjadi barang langka. Jabatan bisa menciptakan sekat. Ruang kerja bisa berubah menjadi pagar. Namun Sarman memilih jalur yang berbeda: tetap menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintahan tanpa membangun tembok komunikasi.
Sikap itu terlihat dari cara Sarman berinteraksi dengan berbagai kalangan. Ia dikenal ramah, komunikatif dan terbuka terhadap dialog. Wartawan yang membutuhkan informasi tidak selalu dihadapkan pada birokrasi yang berbelit.
Bagi pers di Rokan Hilir, pola komunikasi semacam ini menjadi modal penting. Pejabat tidak hanya dituntut untuk memahami aturan, tetapi juga perlu memahami bahwa informasi publik merupakan bagian dari hak masyarakat.
Sarman memahami posisi pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Media menjalankan fungsi kontrol sosial, sementara pemerintah berkewajiban membuka ruang informasi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Oleh karena itu, hubungan Sarman dengan wartawan tidak berhenti pada kebutuhan wawancara. Komunikasi berlangsung lebih cair. Kritik tidak selalu dipandang sebagai serangan, melainkan bagian dari dinamika penyelenggaraan pemerintahan.
Tidak Berjarak dengan Warga
Kedekatan Sarman juga disebut terasa ketika berhadapan dengan masyarakat.
Ia dapat berkomunikasi dengan berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat dan tokoh adat, organisasi kepemudaan, kalangan intelektual hingga warga di tingkat akar rumput.
Kemampuan menempatkan diri menjadi salah satu kekuatan. Dalam menghadapi persoalan, pendekatan yang digunakan cenderung mengedepankan dialog sebelum masuk pada mekanisme.
Sikap seperti itu penting bagi seorang pejabat pengawasan internal. Sebab Inspektorat bukan sekedar berkumpul dengan dokumen, angka dan administrasi. Di balik setiap kebijakan pemerintahan terdapat kepentingan masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan.
Sebagai Kepala Inspektorat Daerah Rohil, Sarman memikul tugas memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan. Fungsi pengawasan menuntut ketelitian sekaligus keberanian menjaga integritas administrasi pemerintahan.
Di sisi lain, kedekatan dengan masyarakat dan masyarakat membutuhkan keterbukaan.
Dua tuntutan tersebut tidak selalu mudah ditemukan. Loyalitas kepada pimpinan tetap diperlukan dalam struktur pemerintahan. Tetapi kesetiaan bukan berarti menutup ruang kritik atau menghindari pertanyaan publik.
Penampilan Sarman menarik perhatian. Ia berusaha menempatkan loyalitas sebagai bagian dari tanggung jawab kedinasan, sementara keterbukaan menjadi cara menjaga hubungan dengan masyarakat dan media.
Birokrasi Tanpa Tembok
Bagi jurnalis lokal Rahmad Sutiono, hubungan tersebut bukan sekadar hubungan antara pejabat dan wartawan.
Sarman dinilai mampu membangun komunikasi yang lebih manusiawi. Wartawan tetap menjalankan fungsi jurnalistiknya, sementara pejabat tetap menjalankan kewenangan sesuai aturan.
Model komunikasi seperti itu justru membuat birokrasi lebih mudah diperluas.
Pejabat yang bersedia ditemui, menjelaskan kebijakan dan mendengarkan kritik memberi ruang bagi publik untuk mengetahui bagaimana pemerintahan bekerja.
Pada akhirnya, ukuran seorang birokrat bukan hanya seberapa tinggi jabatannya. Yang lebih penting adalah bagaimana kewenangan itu digunakan dan seberapa besar kepercayaan masyarakat yang mampu dipertahankan.
Sarman Syahroni kini berada di salah satu posisi penting dalam pengawasan pemerintahan Rokan Hilir. Kedekatannya dengan masyarakat dan pers menjadi modal sosial. Tantangannya adalah memastikan modal tersebut tetap berjalan beriringan dengan profesionalisme, aturan dan akuntabilitas.
Sebab birokrasi yang kuat bukan birokrasi yang membuat rakyat sungkan mendekat. Birokrasi yang sehat justru membuka pintu ketika masyarakat ingin bertanya.
Dan di tengah gedung-gedung pemerintahan yang kerap terasa dingin, sosok pejabat yang mau mendengarnya tentu punya arti.
