Satuju.com — Sebuah narasi yang dipublikasikan akun Filsuf Sejati menyoroti perjalanan kekuasaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Narasi tersebut mempertanyakan cara melihat kekuasaan seorang presiden, yang dinilai tidak cukup hanya diukur dari jabatan formal dan kursi pemerintahan.

Dalam sejumlah slide yang beredar, Filsuf Sejati menyebut bahwa kekuasaan sejati tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang duduk di kursi kekuasaan, tetapi juga oleh pihak-pihak yang mampu memengaruhi agenda politik di balik layar.

"Pada akhirnya, Jokowi mengajarkan satu hal mendasar tentang politik hidup," demikian narasi yang tertulis dalam materi tersebut.

Narasi itu kemudian menggambarkan Jokowi sebagai sosok yang sejak awal membangun kedekatan dengan masyarakat melalui citra sederhana. Aktivitas turun ke pasar tradisional hingga menyambangi permukiman disebut sebagai bagian dari pendekatan politik yang membuat masyarakat merasa dekat dengan pemimpinnya.

Menurut narasi tersebut, kedekatan dengan rakyat bukan hanya persoalan pencitraan, melainkan dapat menjadi modal politik yang kuat.

Namun, materi itu tidak berhenti pada pembahasan citra dan popularitas. Filsuf Sejati kemudian mengaitkannya dengan strategi membangun jejaring kekuasaan.

Narasi tersebut menyebut adanya koalisi politik yang semakin gemuk, pendekatan terhadap elite yang sebelumnya berada di luar pemerintahan, serta distribusi proyek infrastruktur sebagai bagian dari dinamika politik kekuasaan. Klaim tersebut disampaikan sebagai interpretasi politik dan tidak disertai bukti atau data independen dalam materi yang beredar.

"Koalisi gemuk, kooptasi elite lawan, dan distribusi proyek infrastruktur menjadi alat ampuh untuk menundukkan lawan," tulis narasi tersebut.

Lawan Politik dan Integrasi Kekuasaan

Bagian lain dari materi itu menyoroti perubahan posisi sejumlah kelompok atau elite politik yang sebelumnya berseberangan dengan pemerintah.

Menurut narasi Filsuf Sejati, lawan politik yang kemudian masuk ke dalam pemerintahan justru dapat mengurangi potensi ancaman politik. Pendekatan tersebut digambarkan sebagai strategi mengintegrasikan kekuatan yang berpotensi menjadi oposisi.

"Musu(h) yang dinetralkan lewat integrasi jauh lebih aman daripada musuh yang dibiarkan mengamuk liar di luar istana," demikian salah satu pernyataan dalam materi tersebut.

Narasi itu juga menyebut adanya pembangunan jaringan kekuasaan yang disebut rapat tetapi tidak selalu terlihat oleh publik.

Pandangan tersebut menggambarkan politik sebagai arena yang tidak hanya berlangsung melalui institusi formal, tetapi juga melalui hubungan antarelite, jaringan politik, dukungan kelompok masyarakat, serta kepentingan ekonomi dan politik yang saling berkelindan.

Kekuasaan Setelah Turun dari Kursi Presiden

Hal yang paling menarik dari narasi tersebut adalah pandangan mengenai kekuasaan setelah seseorang tidak lagi menduduki jabatan presiden.

Filsuf Sejati menilai bahwa hasrat berkuasa pada manusia tidak selalu berakhir ketika masa jabatan selesai. Dalam konteks Jokowi, narasi tersebut mengaitkannya dengan upaya mempertahankan pengaruh politik dan warisan kekuasaan setelah meninggalkan Istana.

"Jokowi membuktikan bahwa kekuasaan bukan hanya soal memerintah selama dua periode, melainkan memastikan warisannya tetap hidup setelah turun dari kursi," tulis materi tersebut.

Narasi itu selanjutnya menyebut relawan, jaringan patronase, serta isu suksesi sebagai bagian dari fenomena politik yang dinilai menarik untuk diperhatikan.

Meski demikian, berbagai tudingan mengenai adanya jaringan kekuasaan tersembunyi, patronase, maupun upaya mengendalikan agenda politik perlu dibaca secara kritis. Materi yang beredar tersebut merupakan sebuah narasi atau interpretasi politik, bukan dengan sendirinya menjadi bukti bahwa seluruh klaim tersebut benar secara faktual.

Kekuasaan Tak Selalu Terlihat dari Kursi

Pada bagian penutup, materi Filsuf Sejati menyampaikan pesan bahwa jabatan formal bukan satu-satunya ukuran kekuasaan.

"Jokowi bukanlah penguasa terkuat di Indonesia jika kita hanya melihat jabatannya," demikian judul utama materi tersebut.

Narasi itu kemudian menyimpulkan bahwa kekuatan politik justru dapat berada pada jaringan yang dibangun selama bertahun-tahun—mulai dari hubungan dengan masyarakat, elite politik, kelompok pendukung, hingga jejaring kekuasaan.

Perdebatan mengenai seberapa besar pengaruh Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden pada akhirnya tetap menjadi bagian dari dinamika politik Indonesia. Untuk menilai kebenarannya, diperlukan pembuktian melalui data, keputusan politik, hubungan kelembagaan, serta fakta yang dapat diverifikasi, bukan semata-mata berdasarkan narasi media sosial.

Dengan demikian, pesan utama materi tersebut bukan sekadar tentang Jokowi sebagai mantan presiden, melainkan tentang bagaimana kekuasaan politik dapat bekerja melalui jaringan, pengaruh, dan relasi yang tidak selalu terlihat di permukaan.