Jakarta, satuju.com — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan International Labour Organization (ILO) dalam merespons perubahan dunia kerja sekaligus meningkatkan perlindungan bagi pekerja.

Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, saat membacakan Country Statement dalam agenda Open Session with ILO pada Senior Labour Officials Meeting (SLOM) di Bangkok, Thailand, Selasa (25/8/2026).

Indah mengatakan dunia kerja terus mengalami perubahan dengan cepat, seiring perkembangan teknologi digital, perubahan demografi, serta dinamika ekonomi global. Perubahan tersebut turut memengaruhi lanskap pasar kerja sehingga membutuhkan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif dan mampu mengikuti perkembangan zaman.

Menurutnya, kondisi tersebut juga membutuhkan penguatan kolaborasi, baik antarlembaga maupun antarnegara, untuk memastikan kebijakan ketenagakerjaan tetap mampu memberikan perlindungan kepada pekerja.

"Atas nama Pemerintah Indonesia, izinkan saya menyampaikan apresiasi kepada ILO atas dukungan yang terus diberikan, khususnya melalui berbagai inisiatif memperkuat agenda pembangunan ketenagakerjaan nasional," ujar Indah.

Kerja Sama Indonesia-ILO

Indah menjelaskan, kerja sama Indonesia dengan ILO selama ini diwujudkan melalui berbagai program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk bagi petugas layanan publik di bidang ketenagakerjaan.

Sepanjang 2022 hingga 2026, kerja sama tersebut antara lain mencakup pelatihan Public Employment Services (PES) dan Start and Improve Your Business (SIYB). ILO juga memberikan dukungan terhadap sejumlah agenda strategis ketenagakerjaan di tingkat kawasan ASEAN.

"Ke depan, Indonesia menyambut terbuka perluasan cakupan kerja sama melalui pertukaran pengetahuan dan dialog kebijakan intensif untuk menjawab berbagai tantangan serta peluang di era future of work," katanya.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian Indonesia adalah optimalisasi implementasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan yang telah diratifikasi Indonesia.

Indah menilai penguatan perlindungan pekerja di sektor perikanan perlu dilakukan secara menyeluruh. Hal tersebut mencakup tata kelola sektor perikanan, penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengawasan ketenagakerjaan, pemenuhan hak-hak dasar pekerja, hingga penyediaan jaminan sosial bagi awak kapal perikanan.

Dorong Kerja Sama ASEAN yang Responsif

Di tingkat regional, Indonesia juga menekankan pentingnya membangun kerja sama ASEAN-ILO yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masing-masing negara anggota.

Menurut Indah, program kerja sama yang dirancang perlu berorientasi pada hasil dan mampu menyesuaikan dengan keragaman kondisi serta kebutuhan ketenagakerjaan di setiap negara ASEAN.

Indonesia berharap kolaborasi dengan ILO dan negara-negara anggota ASEAN dapat terus diperluas untuk menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin dinamis.

"Indonesia berharap dapat terus menjalin hubungan erat dengan ILO dan seluruh negara anggota ASEAN dalam membangun pasar kerja yang kompetitif, tangguh, lincah, inklusif, serta siap mengantisipasi berbagai peluang maupun tantangan masa depan," tutup Indah.