Jakarta, satuju.com — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan International Labour Organization (ILO) dalam merespons perubahan dunia kerja sekaligus meningkatkan perlindungan bagi pekerja.

Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, saat membacakan Country Statement dalam agenda Open Session with ILO pada Senior Labour Officials Meeting (SLOM) di Bangkok, Thailand, Selasa (25/8/2026).

Indah mengatakan dunia kerja terus mengalami perubahan dengan cepat, seiring perkembangan teknologi digital, perubahan demografi, serta dinamika ekonomi global. Perubahan tersebut turut mempengaruhi lanskap pasar kerja sehingga memerlukan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif dan mampu mengikuti perkembangan zaman.

Menurutnya, kondisi tersebut juga memerlukan penguatan kolaborasi, baik antarlembaga maupun antarnegara, untuk memastikan kebijakan ketenagakerjaan tetap mampu memberikan perlindungan kepada pekerja.

“Atas nama Pemerintah Indonesia, izinkan saya menyampaikan penghargaan kepada ILO atas dukungan yang terus diberikan, khususnya melalui berbagai agenda inisiatif memperkuat pembangunan ketenagakerjaan nasional,” ujar Indah.

Kerja Sama Indonesia-ILO

Indah menjelaskan, kerja sama Indonesia dengan ILO selama ini diwujudkan melalui berbagai program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk bagi petugas layanan publik di bidang ketenagakerjaan.

Sepanjang tahun 2022 hingga 2026, kerja sama tersebut antara lain mencakup pelatihan Public Employment Services (PES) dan Start and Improve Your Business (SIYB). ILO juga memberikan dukungan terhadap sejumlah agenda strategi ketenagakerjaan di tingkat kawasan ASEAN.

“Ke depan, Indonesia menyambut terbukanya cakupan kerja sama melalui pertukaran pengetahuan dan kebijakan dialog yang intensif untuk menjawab berbagai tantangan serta peluang di era kerja masa depan,” ujarnya.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian Indonesia adalah optimalisasi implementasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan yang telah diratifikasi Indonesia.

Indah menilai penguatan perlindungan pekerja di sektor perikanan perlu dilakukan secara menyeluruh. Hal tersebut mencakup tata kelola sektor perikanan, penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengawasan ketenagakerjaan, penyediaan hak-hak dasar pekerja, hingga penyediaan jaminan sosial bagi awak kapal perikanan.

Dorong Kerja Sama ASEAN yang Responsif

Di tingkat regional, Indonesia juga menekankan pentingnya membangun kerja sama ASEAN-ILO yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masing-masing negara anggota.

Menurut Indah, program kerja sama yang dirancang perlu berorientasi pada hasil dan mampu menyesuaikan dengan keragaman kondisi serta kebutuhan ketenagakerjaan di setiap negara ASEAN.

Indonesia berharap kolaborasi dengan ILO dan negara-negara anggota ASEAN dapat terus berdiskusi untuk menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin dinamis.

“Indonesia berharap dapat terus menjalin hubungan erat dengan ILO dan seluruh negara anggota ASEAN dalam membangun pasar kerja yang kompetitif, tangguh, lincah, inklusif, serta siap mengantisipasi berbagai peluang maupun tantangan masa depan,” tutup Indah.