Satuju.com - Mahfud MD dendam politik menjadi sorotan dalam diskusi mengenai perjalanan kepemimpinan nasional. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam sikap berlebihan terhadap para mantan presiden dan pemimpin nasional.

Menurut Mahfud, setiap pemimpin memiliki rekam jejak, kekurangan, serta catatan sejarah masing-masing. Namun, persoalan masa lalu semestinya tidak terus dipelihara sebagai bahan pertarungan politik.

“Setiap pemimpin dan presiden tentu memiliki kekurangan dan catatan sejarah tersendiri. Namun, jika kita terus-menerus memelihara dendam politik yang berlebihan, bangsa ini tidak akan pernah maju,” ujar Mahfud MD dalam forum diskusi tersebut.

Pernyataan itu muncul ketika pembahasan menyinggung perjalanan politik Indonesia, termasuk masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Mahfud menilai Reformasi tidak serta-merta menghapus seluruh persoalan lama. Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) masih menjadi tantangan, sementara ketimpangan ekonomi yang tercermin dalam indeks rasio Gini juga membutuhkan perhatian.

Karena itu, evaluasi terhadap masa lalu dinilai lebih penting dibandingkan mempertahankan konflik politik tanpa ujung. Sejarah kepemimpinan nasional, kata Mahfud, seharusnya menjadi bahan pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola negara dan sistem hukum.

Dalam cuplikan arsip video yang beredar, Presiden Soeharto pada 1998 pernah membahas persoalan mengenai mundur atau tidaknya seorang presiden. Dalam pernyataan tersebut, persoalan utama bukan semata-mata pergantian pemimpin, melainkan apakah keputusan itu benar-benar menjadi solusi bagi bangsa.

Sementara itu, mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam wawancara yang ditayangkan program Kick Andy juga pernah berbicara mengenai proses politik yang berujung pada pelengseran dirinya.

Dalam konteks tersebut, Mahfud mengingatkan agar perbedaan penilaian terhadap masa lalu tidak berubah menjadi dendam politik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Menurut dia, bangsa membutuhkan kemampuan untuk membaca sejarah secara lebih jernih. Kesalahan pemimpin perlu dievaluasi, tetapi evaluasi tersebut harus diarahkan untuk memperbaiki institusi negara, bukan memperpanjang pertikaian politik.

Pesan itu menjadi relevan di tengah dinamika politik nasional yang masih kerap membawa perdebatan mengenai warisan pemerintahan masa lalu. Kritik terhadap pemimpin, menurut gagasan yang disampaikan Mahfud, tetap diperlukan, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan bangsa.

Dengan demikian, sejarah kepemimpinan Indonesia tidak berhenti sebagai catatan konflik politik. Masa lalu justru perlu digunakan untuk melihat apa yang gagal, apa yang harus diperbaiki, dan bagaimana negara menghindari kesalahan serupa di masa mendatang.

Sumber cuplikan video: Arsip pidato Presiden Soeharto 1998 (Courtesy iNews), wawancara KH Abdurrahman Wahid dalam program Kick Andy (Courtesy Metro TV), pernyataan Mahfud MD dalam Indonesia Lawyers Club (Courtesy tvOne), serta kompilasi video akun TikTok @berpikirrasional.