Satuju.com - Belum tiga tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, tetapi Pemilu 2029 sudah mulai menjadi bahan perhitungan politik. Survei Tempo Data Science terbaru memperlihatkan perubahan menarik dalam peta elektabilitas nasional: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi muncul sebagai figur teratas, sementara tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka justru merosot.

Survei nasional Tempo Data Science yang digelar pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2026 terhadap 1.260 responden di 38 provinsi menempatkan Dedi Mulyadi di posisi pertama dalam simulasi calon presiden dengan 42 persen suara.

Jaraknya cukup lebar dari Presiden Prabowo Subianto yang memperoleh 15 persen. Anies Baswedan berada di posisi berikutnya dengan 10 persen, sedangkan Gibran Rakabuming Raka memperoleh 6 persen.

Di bawahnya terdapat Sherly Tjoanda dan Ganjar Pranowo yang masing-masing meraih 4 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 3 persen, serta Mahfud Md. 2 persen.

Survei tersebut menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error berada di kisaran ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Angka tersebut tentu bukan hasil Pemilu 2029. Namun, ia memberikan gambaran tentang bagaimana sebagian pemilih mulai membaca figur yang berpotensi masuk dalam pertarungan politik berikutnya.

Dedi Bukan Sekadar Unggul di Simulasi

Kekuatan Dedi Mulyadi tidak hanya terlihat ketika nama-nama calon diberikan kepada responden.

Dalam pertanyaan terbuka, Dedi juga menempati posisi teratas dengan 41 persen. Prabowo berada di angka 15 persen dan Anies 10 persen.

Pada indikator top of mind, Dedi disebut secara spontan oleh 30 persen responden. Prabowo memperoleh 20 persen, Joko Widodo 7 persen, dan Anies 6 persen.

Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa nama Dedi telah memiliki tingkat keterkenalan politik yang tinggi.

Elektabilitas tidak semata-mata dibangun melalui partai atau deklarasi pencalonan. Dalam politik elektoral, figur yang terus muncul dalam ingatan publik memiliki keuntungan tersendiri ketika masyarakat diminta menentukan pilihan.

Dedi memperoleh keuntungan dari pola komunikasi politik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Sampah, jalan rusak, sekolah, petani, pedagang kecil hingga persoalan sosial di daerah menjadi bagian dari narasi yang terus ia tampilkan kepada publik.

Kehadiran itu kemudian membentuk persepsi bahwa ia merupakan figur yang dekat dengan masyarakat.

Dalam survei tersebut, 78 persen responden mengaitkan Dedi dengan karakter pemimpin yang mau mendengarkan aspirasi rakyat.

Sementara Prabowo lebih kuat pada atribut ketegasan, yang dikaitkan dengan 60 persen responden.

Perbedaan citra itu memperlihatkan dua karakter politik yang berbeda: Dedi dibaca sebagai figur yang dekat dan mendengar, sedangkan Prabowo lebih kuat sebagai pemimpin yang tegas.

Yang Lebih Mengkhawatirkan Justru Angka Kepuasan Pemerintah

Di balik tingginya elektabilitas Dedi, terdapat angka lain yang jauh lebih penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah turun menjadi 37 persen pada Agustus 2026.

Angka itu merosot tajam dibanding Desember 2025 yang masih berada di 75 persen. Pada Maret 2026, tingkat kepuasan berada di angka 58 persen.

Dengan demikian, tingkat kepuasan publik turun 38 poin persentase dalam delapan bulan.

Sebanyak 62 persen responden menyatakan tidak puas. Rinciannya, 50 persen merasa kurang puas dan 12 persen menyatakan tidak puas sama sekali.

Secara individual, tingkat kepuasan terhadap Prabowo berada di angka 40 persen, sedangkan Gibran 33 persen.

Skor rata-rata kinerja pemerintahan juga berada pada angka 5,7 dari skala 10. Prabowo memperoleh 5,8 dan Gibran 5,3.

Di sinilah judul “Belum Tiga Tahun, Sudah Pemilu” mendapatkan relevansinya.

Pemerintahan memang belum memasuki tahun terakhir. Namun, publik sudah mulai membandingkan figur yang mungkin memimpin Indonesia setelah 2029.

Harga Pangan dan Lapangan Kerja Jadi Titik Rawan

Masalah ekonomi menjadi salah satu penjelasan utama atas turunnya kepuasan publik.

Sebanyak 68 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional buruk atau memburuk.

Harga kebutuhan pokok menjadi keluhan terbesar. Data survei mencatat 77 persen responden menilai harga kebutuhan pokok semakin mahal, sedangkan 16 persen menyebut harga tetap mahal.

Keluhan terhadap lapangan kerja juga tinggi. Sebanyak 57 persen responden menyatakan mencari pekerjaan semakin sulit dan 30 persen menilai tetap sulit.

Artinya, persoalan yang paling dekat dengan masyarakat bukan sekadar indikator ekonomi makro.

Masyarakat mengukur kinerja pemerintah dari harga barang di pasar, kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga, biaya transportasi, ketersediaan pekerjaan dan daya beli.

Pemerintah bisa berbicara tentang pertumbuhan ekonomi. Namun, bagi masyarakat, pertanyaan yang jauh lebih sederhana adalah apakah pendapatan mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Elektabilitas Dedi dan Ketidakpuasan Pemerintah

Karena itu, kenaikan elektabilitas Dedi Mulyadi tidak tepat jika semata-mata dibaca sebagai kemenangan personal.

Ada kemungkinan perubahan tersebut berjalan beriringan dengan meningkatnya ketidakpuasan terhadap pemerintah.

Data survei memperlihatkan elektabilitas Dedi naik dari 19,4 persen pada Desember 2025 menjadi 24,2 persen pada Februari 2026, kemudian melonjak menjadi 42 persen dalam survei terbaru.

Sebaliknya, elektabilitas Prabowo bergerak dari 48,2 persen pada Desember 2025 menjadi 37,6 persen pada Februari 2026 dan kemudian turun menjadi 15 persen.

Perubahan itu belum bisa dianggap sebagai tren permanen.

Tetapi secara politik, pergeseran tersebut cukup besar untuk menjadi bahan evaluasi.

Pemerintah masih mempunyai waktu untuk mengubah persepsi publik. Begitu pula dengan Dedi yang harus membuktikan apakah popularitasnya dapat berkembang menjadi dukungan politik yang konsisten secara nasional.

Peta Wilayah Menunjukkan Dedi Belum Aman

Keunggulan nasional Dedi juga belum berarti ia menguasai seluruh wilayah Indonesia.

Dalam sejumlah wilayah, dukungannya memang terlihat kuat. Dedi mencatat posisi unggul di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah-DIY, Jakarta, Jawa Timur, Sumatera dan Kalimantan.

Namun, Prabowo masih memiliki kekuatan di Sulawesi. Gibran unggul di Bali, sedangkan Sherly Tjoanda mencatat posisi kuat di Maluku dan Papua.

Peta ini memperlihatkan bahwa politik nasional Indonesia tetap sangat dipengaruhi karakter kewilayahan.

Calon presiden tidak cukup hanya populer di satu pulau atau kelompok masyarakat. Ia harus mampu membangun penerimaan di wilayah yang memiliki latar sosial, ekonomi dan kultur yang berbeda.

48 Persen Pemilih Masih Bisa Berubah

Ada satu angka yang membuat peta Pilpres 2029 masih sangat cair.

Sebanyak 48 persen responden menyatakan masih mungkin mengubah pilihan politik sebelum hari pencoblosan.

Artinya, angka 42 persen milik Dedi belum dapat dianggap sebagai tiket menuju Istana.

Masih ada ruang perubahan yang sangat besar.

Kinerja pemerintah dapat membaik. Kondisi ekonomi dapat berubah. Partai politik dapat mengubah koalisi. Figur baru dapat muncul. Bahkan tokoh yang saat ini berada di posisi teratas dapat kehilangan momentum.

Dengan waktu sekitar dua tahun menuju Pemilu 2029, peta politik masih terbuka lebar.

Partai Politik Juga Mulai Terbaca

Dinamika tersebut tidak hanya terjadi pada tingkat figur.

Dalam survei Tempo Data Science, Gerindra berada di posisi teratas dengan 20 persen dukungan, disusul PDIP 16 persen, Golkar 10 persen, PKB 8 persen, serta NasDem dan Demokrat masing-masing 5 persen.

Sebanyak 24 persen pemilih belum menentukan pilihan partai.

Angka tersebut menunjukkan bahwa pertarungan 2029 tidak hanya akan ditentukan oleh popularitas kandidat.

Mesin partai, koalisi, jaringan politik dan kemampuan mengonsolidasikan suara tetap menjadi faktor penting.

Figur yang memiliki elektabilitas tinggi membutuhkan kendaraan politik. Sebaliknya, partai politik membutuhkan figur yang mampu menarik pemilih.

Pemerintah Masih Punya Waktu

Hasil survei ini seharusnya tidak dibaca sebagai akhir pemerintahan Prabowo-Gibran.

Justru sebaliknya, pemerintah masih mempunyai kesempatan untuk melakukan koreksi.

Jika persoalan harga pangan, lapangan kerja dan daya beli dapat diperbaiki, tingkat kepuasan publik berpeluang meningkat kembali.

Pemerintah tidak perlu menjawab hasil survei dengan kepanikan politik.

Data tersebut dapat digunakan sebagai alat diagnosis untuk mengetahui apa yang sebenarnya dikeluhkan masyarakat.

Sebab, rakyat tidak membawa grafik pertumbuhan ekonomi ketika pergi ke pasar.

Mereka membawa uang yang terbatas.

Jika uang tersebut semakin sedikit barang yang dapat dibeli, maka keberhasilan pembangunan akan sulit terasa.

Belum Tiga Tahun, Tetapi Publik Sudah Menghitung 2029

Pada akhirnya, pertarungan politik 2029 memang belum dimulai.

Namun, pemilih sudah mulai menghitung.

Dedi Mulyadi kini menjadi nama yang paling kuat dalam survei tersebut. Prabowo masih memiliki waktu untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Tokoh lain juga masih memiliki kesempatan membangun kembali popularitas.

Karena itu, angka survei hari ini bukan ramalan kemenangan.

Ia adalah foto sesaat tentang suasana politik Indonesia pada Agustus 2026.

Tetapi foto itu cukup jelas memperlihatkan dua hal: Dedi Mulyadi sedang naik, sementara kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sedang turun.

Dua tahun ke depan akan menentukan apakah keduanya hanya sementara atau menjadi awal perubahan besar menuju Pemilu 2029.

Sebagaimana ditulis Ahmadie Thaha (Cak AT) dalam catatannya, persoalan utama pemerintah bukan sekadar bagaimana menghadapi survei, melainkan bagaimana membuat masyarakat merasakan manfaat kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Penulis: Ahmadie Thaha (Cak AT)
Keterangan penulis: Wartawan Senior
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 27 Agustus 2026