Satuju.com - Jasa kiai kampung untuk negara selama ini berjalan di tengah masyarakat tanpa tercatat sebagai program pemerintah maupun pos khusus dalam APBN. Mereka mengajar mengaji, mendamaikan konflik, mengurus jenazah, merawat masjid hingga menjadi tempat warga mencari nasihat ketika menghadapi persoalan.

Fenomena tersebut disoroti Cak AT dalam tulisan berjudul Jasa Kiai Kampung. Ia menilai pekerjaan sosial para kiai di tingkat kampung memiliki kontribusi besar terhadap ketahanan masyarakat, meski negara tidak secara langsung membayar atau menugaskan mereka.

Presiden Prabowo Subianto juga menyinggung keberadaan kiai kampung ketika membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, Kamis, 27 Agustus 2026.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada para ulama, terutama kiai kampung yang selama ini menjalankan peran sosial di tengah masyarakat.

Para kiai kampung bekerja jauh dari sorotan. Mereka membimbing anak-anak, menasihati generasi muda, menjaga hubungan antarwarga, membantu menyelesaikan perselisihan, serta ikut merawat kerukunan di lingkungan masing-masing.

Menurut Cak AT, peran tersebut menunjukkan adanya pekerjaan sosial yang sangat besar tetapi tidak masuk dalam kalkulasi pembangunan pemerintah.

Pernyataan Presiden mengenai para kiai yang bekerja “tanpa meminta apa pun kepada negara” dinilai memperlihatkan sebuah paradoks. Di satu sisi, negara mengalokasikan anggaran untuk berbagai program sosial. Di sisi lain, terdapat pekerjaan serupa yang telah dijalankan masyarakat secara mandiri melalui jaringan kepercayaan.

Nilai jasa tersebut, menurut Cak AT, tidak tepat jika hanya dihitung dari honor atau pendapatan seorang kiai. Ukurannya lebih luas karena menyangkut nilai ekonomi dan sosial dari apa yang dalam kajian pembangunan disebut modal sosial atau social capital.

Kiai kampung kerap menjadi mediator ketika terjadi perselisihan. Nasihat yang diberikan kepada warga dapat mencegah persoalan kecil berkembang menjadi konflik terbuka.

Peran tersebut juga terlihat dalam pendidikan nonformal. Guru ngaji dan tokoh agama mendampingi anak-anak di luar sekolah, membangun kedisiplinan sekaligus memberikan pegangan moral kepada mereka.

Jika seluruh fungsi tersebut harus dijalankan negara melalui lembaga formal, kebutuhan anggarannya tentu tidak kecil. Pemerintah harus menyediakan penyuluh, pekerja sosial, konselor, mediator konflik, tenaga pendidik masyarakat hingga berbagai program penguatan kerukunan.

Kiai kampung menjalankan sebagian fungsi tersebut dengan modal yang tidak bisa dibeli secara instan: kepercayaan masyarakat.

Di titik inilah, Cak AT melihat adanya kekeliruan dalam cara pembangunan menghitung kontribusi masyarakat. Pemerintah dapat menghitung biaya pembangunan gedung, jalan, subsidi, keamanan maupun berbagai program sosial. Namun, kontribusi warga yang menjaga hubungan sosial tidak mudah dimasukkan ke dalam neraca anggaran.

Padahal, pembangunan tidak hanya membutuhkan infrastruktur fisik. Negara juga membutuhkan masyarakat yang mampu menjaga ketertiban, kepercayaan dan kohesi sosial.

Tradisi tersebut bukan sesuatu yang baru. Masyarakat Indonesia telah lama membangun lembaga pendidikan, pelayanan sosial dan institusi keagamaan melalui kekuatan swadaya.

Di Jawa Barat, K.H. Abdul Halim dan K.H. Ahmad Sanusi merintis gerakan Persatuan Ummat Islam (PUI) sejak 1911. Organisasi yang ketika itu bernama Persjarikatan Oelama mendapat pengesahan pemerintah kolonial pada 21 Desember 1917.

Di Yogyakarta, K.H. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada 1912. Organisasi tersebut kemudian berkembang menjadi jaringan besar dalam pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan dakwah.

Sementara itu, Nahdlatul Ulama berdiri pada 31 Januari 1926 di Jombang, Jawa Timur.

Ketiga organisasi tersebut memiliki sejarah, tradisi keilmuan dan karakter kelembagaan yang berbeda. Namun, semuanya memperlihatkan kemampuan masyarakat membangun sistem sosial dan keagamaan secara mandiri sebelum negara modern Indonesia terbentuk.

Kiai kampung juga tidak bisa ditempatkan hanya dalam satu organisasi. Peran serupa dijalankan kiai NU, ustaz Muhammadiyah, guru PUI dan tokoh dari berbagai tradisi keislaman lainnya.

Di luar komunitas Islam, tokoh agama dan pemuka adat juga menjalankan fungsi sosial yang sama. Mereka menjadi bagian dari infrastruktur sosial yang tidak terlihat secara fisik, tetapi bekerja melalui kepercayaan dan hubungan antarmanusia.

Kepercayaan tersebut tidak terbentuk dalam waktu singkat. Seorang tokoh masyarakat membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapat kepercayaan warga.

Ketika kepercayaan itu telah terbentuk, sebuah nasihat sederhana dapat meredakan persoalan yang jika ditangani melalui mekanisme birokrasi formal berpotensi membutuhkan sumber daya jauh lebih besar.

Karena itu, kemandirian masyarakat menjadi modal yang perlu dijaga. Pemerintah dinilai lebih tepat memberikan dukungan tanpa mengambil alih seluruh peran masyarakat atau menghilangkan independensi tokoh-tokoh lokal.

Negara yang kuat tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran. Kekuatan negara juga bergantung pada masyarakat yang mampu menjaga dirinya melalui gotong royong, kepercayaan dan jaringan sosial.

Dari perspektif tersebut, apresiasi Prabowo terhadap kiai kampung memiliki makna lebih luas. Pengakuan itu menegaskan bahwa ada kelompok masyarakat yang selama puluhan tahun ikut menjaga moral, pendidikan dan kedamaian lingkungan tanpa bergantung pada anggaran negara.

Namun, penghargaan tidak berhenti pada pujian. Pemerintah perlu melihat modal sosial sebagai bagian penting dalam pembangunan.

Kekayaan bangsa tidak seluruhnya berada dalam neraca keuangan negara. Sebagian berada dalam kepercayaan antarwarga, tradisi gotong royong, jaringan sosial dan pengabdian para tokoh masyarakat.

Kiai kampung mungkin tidak pernah duduk di meja rapat kabinet. Mereka juga tidak menentukan besaran anggaran negara. Tetapi di tingkat paling bawah, mereka ikut memastikan masyarakat tetap berdiri dan konflik tidak mudah membesar.

Jasa tersebut sulit dikonversi menjadi angka APBN. Justru karena tidak mudah dihitung, kontribusi mereka berisiko terlupakan.

Cak AT - Ahmadie Thaha
Ma'had Tadabbur al-Qur'an, 28/8/2026