PANGKALPINANG, Satuju.com - Aksi ALMASTER DPRD Babel akan berlangsung pada Kamis, 10 September 2026. Lebih dari 300 orang dari Aliansi Masyarakat Terdzolimi (ALMASTER) Bangka Belitung dijadwalkan mendatangi Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyampaikan sejumlah tuntutan.

Aksi tersebut tidak hanya menyoroti persoalan pertambangan. ALMASTER membawa lima isu yang berkaitan dengan kawasan hutan, aktivitas tambang rakyat, kewenangan satuan tugas, tata niaga timah, serta kepastian hukum dalam penerapan Undang-Undang Perampasan Aset.

Dewan Pendiri ALMASTER Babel, M. Natsir alias Guru Natsir, membenarkan rencana aksi tersebut saat dikonfirmasi terkait beredarnya flyer ajakan aksi di media sosial dan grup WhatsApp.

“Benar, kami akan menyampaikan aspirasi masyarakat melalui aksi damai,” ujar Natsir.

Aksi direncanakan dimulai pukul 10.00 WIB hingga selesai. ALMASTER juga telah menyampaikan pemberitahuan kepada Kapolresta Pangkalpinang melalui surat Nomor 014/ALMASTER-BABEL/IX/2026 tertanggal 1 September 2026.

Tema aksi yang mereka usung yakni “Diskresi Ekonomi di Sektor Hutan, Tambang Rakyat dan Hukum.”

Status Kawasan Hutan Dipersoalkan

Salah satu agenda utama ALMASTER menyangkut kawasan hutan di Kabupaten Bangka Tengah.

Mereka meminta pemerintah mengevaluasi status kawasan yang dinilai bersinggungan dengan lahan masyarakat. ALMASTER juga mendorong pelepasan dan penghapusan kawasan hutan yang dianggap menghambat kepastian hak masyarakat atas lahan.

Menurut mereka, kejelasan status kawasan diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum ketika menjalankan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Kewenangan Satgas Diminta Terang

ALMASTER juga menyoroti keberadaan Satlap Tricakti dan Satgas PKH.

Mereka meminta pelaksanaan tugas kedua satuan tersebut dievaluasi, terutama menyangkut dasar hukum, batas kewenangan dan prosedur tindakan terhadap masyarakat.

Sorotan turut diarahkan pada tindakan pengamanan alat berat yang berada di rumah atau lingkungan masyarakat. ALMASTER menilai setiap tindakan terhadap warga harus memiliki dasar hukum dan prosedur yang jelas.

Tata Niaga Timah Jadi Sorotan

Persoalan timah menjadi salah satu isu paling krusial yang akan dibawa ke DPRD Babel.

ALMASTER meminta PT Timah Tbk membuka informasi terkait mitra binaan, asal bijih timah, mekanisme pengumpulan dan pengiriman bijih, hingga tata niaga komoditas tersebut.

Mereka juga mempertanyakan penggunaan narasi mengenai “penyelundupan Belitung-Bangka atau sebaliknya”.

Menurut ALMASTER, penyebutan narasi tersebut perlu didukung dasar dan bukti yang jelas agar tidak menimbulkan dampak terhadap aktivitas usaha serta mata pencaharian masyarakat.

Mereka juga menyatakan kekhawatiran terhadap munculnya persepsi monopoli dan ketidakadilan dalam tata niaga timah di Bangka Belitung.

Perampasan Aset Dikaitkan dengan Tambang Rakyat

Isu lain yang akan disampaikan menyangkut Undang-Undang Perampasan Aset.

ALMASTER meminta DPRD Babel bersama Forkopimda meneruskan aspirasi tersebut kepada DPR RI. Mereka menginginkan kejelasan mengenai substansi dan penerapan aturan apabila dikaitkan dengan aktivitas pertambangan rakyat.

Menurut mereka, kejelasan regulasi diperlukan agar masyarakat tidak menghadapi ketidakpastian hukum atau perlakuan yang dianggap diskriminatif.

ALMASTER Klaim Aksi Berlangsung Damai

ALMASTER menyatakan akan menggelar aksi secara damai dan tertib. Dalam surat pemberitahuan, massa juga menyatakan komitmen tidak melakukan tindakan anarkis, menghormati hak masyarakat lain, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mereka turut meminta kepolisian melakukan pengamanan selama aksi berlangsung.

Dengan jumlah massa yang diperkirakan lebih dari 300 orang, aksi 10 September menjadi momentum bagi ALMASTER untuk membawa persoalan sektor hutan, tambang rakyat, timah dan hukum ke hadapan DPRD Babel.

Aksi tersebut sekaligus akan menguji sejauh mana lembaga legislatif daerah merespons tuntutan masyarakat dan meneruskannya kepada instansi yang memiliki kewenangan.

ALMASTER berharap lima persoalan yang mereka soroti tidak berhenti sebagai aspirasi di tengah aksi, tetapi memperoleh penjelasan dan tindak lanjut dari pihak terkait.