JAKARTA, Satuju.com - Efisiensi RAPBN 2027 menghadapi ujian ketika sejumlah kementerian dan lembaga mengajukan tambahan anggaran dalam pembahasan bersama DPR. Nilainya tidak kecil. Salah satu yang terbesar datang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan usulan tambahan mencapai Rp157,76 triliun.

Angka itu muncul ketika pemerintah sedang membawa agenda efisiensi belanja negara. Namun, daftar kebutuhan tambahan dari berbagai K/L menunjukkan bahwa pembahasan RAPBN 2027 tidak sesederhana memangkas pos belanja.

Kemendikdasmen disebut telah memperoleh pagu Rp61,10 triliun untuk 2027. Kementerian itu kemudian mengusulkan tambahan Rp157,76 triliun.

Dana tambahan tersebut antara lain diarahkan untuk revitalisasi hingga 100 ribu satuan pendidikan, Program Indonesia Pintar, penyediaan sarana pendidikan, beasiswa, dan program prioritas lainnya.

Usulan besar juga datang dari Kejaksaan Agung. Lembaga penegak hukum itu mengajukan tambahan Rp22,1 triliun. Dengan pagu sekitar Rp21,5 triliun, Kejaksaan menyebut kebutuhan idealnya mencapai Rp43,6 triliun.

Mahkamah Agung mengusulkan tambahan sekitar Rp7,92 triliun. Mahkamah Konstitusi mengajukan Rp67 miliar.

Kementerian Sekretariat Negara juga masuk dalam daftar. Kemensetneg mengusulkan tambahan sekitar Rp6,626 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp2,86 miliar disebut berasal dari tambahan melalui hibah luar negeri. Artinya, kebutuhan tambahan yang masih dihitung mencapai sekitar Rp6,623 triliun.

Sementara itu, lembaga penyelenggara pemilu mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp851,04 miliar. KPU mengusulkan Rp78,3 miliar dan Bawaslu Rp772,74 miliar. Sebagian kebutuhan tersebut berkaitan dengan persiapan tahapan Pemilu 2029.

Pada sektor pertahanan, Komisi I DPR membahas pagu Kementerian Pertahanan sebesar Rp189 triliun untuk 2027. Nilai tersebut berada di atas pagu indikatif sebelumnya yang disebut sebesar Rp139 triliun.

Bukan otomatis pemborosan

Besarnya permintaan tambahan anggaran tidak serta-merta berarti terjadi pemborosan. Pendidikan, pertahanan, hukum, peradilan, dan persiapan pemilu memang memiliki kebutuhan pembiayaan yang berbeda.

Masalahnya adalah bagaimana pemerintah dan DPR menguji setiap permintaan tersebut.

Ketika efisiensi menjadi salah satu agenda utama pengelolaan keuangan negara, publik berhak mengetahui alasan di balik perubahan kebutuhan anggaran.

Berapa pagu awal setiap K/L?

Berapa tambahan yang diminta?

Program apa yang akan dibiayai?

Berapa yang akhirnya disetujui?

Dan yang paling penting, apa manfaatnya bagi masyarakat?

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena RAPBN 2027 belum menjadi APBN. Angka-angka yang muncul dalam pembahasan akhir Agustus masih berupa usulan atau hasil pembahasan sementara.

Dengan demikian, besarnya nominal yang diajukan tidak dapat langsung dibaca sebagai besaran belanja negara yang sudah diputuskan.

Namun, proses pembahasan inilah yang justru menjadi ruang untuk menguji apakah setiap rupiah memiliki alasan yang kuat.

Efisiensi semestinya tidak berhenti pada pengurangan anggaran. Pemerintah juga perlu memastikan belanja yang tetap dipertahankan benar-benar mengarah pada prioritas dan menghasilkan manfaat yang terukur.

Sebab ada perbedaan antara anggaran besar dan anggaran yang efektif.

Yang pertama berbicara tentang nominal. Yang kedua berbicara tentang hasil.

Karena itu, sorotan terhadap RAPBN 2027 bukan sekadar mengenai mengapa sejumlah K/L meminta tambahan anggaran.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: jika anggaran bertambah, apa yang ikut bertambah bagi masyarakat?

Jika jawabannya tidak bisa diukur, jargon efisiensi akan mudah berhenti sebagai slogan.

Sebaliknya, jika tambahan anggaran memiliki dasar kebutuhan yang kuat, target jelas, dan hasil yang dapat diaudit, kenaikan belanja tidak serta-merta bertentangan dengan efisiensi.

RAPBN 2027 masih bergerak. Pemerintah dan DPR masih memiliki ruang untuk memilah kebutuhan, menguji prioritas, dan menentukan mana yang layak dibiayai.

Pada titik itulah efisiensi diuji: bukan hanya ketika anggaran dipotong, tetapi ketika negara memutuskan untuk apa uang yang tersisa dibelanjakan.