SORONG, Satuju.com - Persoalan penguasaan hutan Papua mencuat di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta pemerintah mempercepat perlindungan hutan adat agar masyarakat Papua tidak kehilangan tanah di wilayahnya sendiri.

Pernyataan itu disampaikan Elisa dalam sebuah forum di Sorong, Rabu, 2 September 2026. Di hadapan Menko Pangan dan delegasi global, ia menggambarkan ketimpangan penguasaan sumber daya alam yang menurutnya masih terjadi di Tanah Papua.

"Yang berikut ini Papua ini seksi. Kami tinggal di Papua ini tinggal tapi hutan ini sudah habis. Habis di hutan-hutan ini orang Jakarta punya hutan semua ini. Jenderal punya hutan, konglomerat punya hutan, orang Papua tidak punya. Kita hanya numpang saja ini Pak," ujar Elisa.

Elisa mengatakan persoalan tersebut tidak berhenti pada sektor kehutanan. Ia juga menyinggung potensi pertambangan yang, menurut dia, berisiko kembali dikuasai kelompok tertentu sementara masyarakat lokal berada di posisi yang lemah.

"Nanti kalau ada tambang lagi begitu, Jenderal ini punya, si A ini punya, konglomerat ini punya, rakyat tidak bisa berbuat apa-apa."

Karena itu, Elisa meminta pemerintah pusat mempercepat penyelesaian urusan hukum masyarakat adat. Ia menilai pengakuan terhadap hak ulayat dan hutan adat harus segera memiliki kepastian hukum.

"Jadi kita minta dukungan untuk kalau ada urusan hukum, urusan masyarakat adat itu harus dipercepat. Kalau tidak dipercepat itu pertanyaannya apa? Supaya rakyat ini punya tanah bisa diproteksi, mereka ini sudah bisa ada ruang. Kalau tidak ya tidak bisa, kita hanya tinggal begitu saja," tegasnya.

Bagi Elisa, perlindungan terhadap tanah adat bukan sekadar persoalan administratif. Kepastian hukum, menurut dia, menentukan apakah masyarakat Papua memiliki ruang yang cukup untuk bertahan di tengah eksploitasi sumber daya alam.

"Tapi itu benar, itu kita itu realita, kita tidak berbohong di sini."

Elisa kemudian menyerukan penyelamatan hutan Papua, termasuk kawasan Papua Barat Daya. Ia meminta pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan memastikan hak masyarakat adat tidak tersisih dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Dorongan itu mencakup percepatan pengakuan hak ulayat dan hutan adat, perlindungan tanah masyarakat adat dari alih fungsi, serta transparansi terhadap izin pemanfaatan kawasan hutan dan sumber daya alam, termasuk HPH, HTI, dan pertambangan.

Pernyataan Elisa mendapat perhatian peserta forum yang dihadiri jajaran TNI-Polri dan Forkopimda.

Bagi pemerintah Papua Barat Daya, persoalan hutan tidak semata berkaitan dengan potensi ekonomi. Ada hak masyarakat adat yang ikut dipertaruhkan. Elisa meminta negara hadir memastikan tanah dan hutan yang menjadi ruang hidup masyarakat Papua tidak terus kehilangan fungsi sosialnya.