JAKARTA, Satuju.com - Desentralisasi fiskal pemerintah daerah kembali menjadi sorotan setelah Pengamat Kebijakan Publik UGM, Media Wahyudi Askar, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemangkasan anggaran daerah. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menarik kembali kewenangan fiskal ke pemerintah pusat dan menjauh dari semangat Reformasi 1998.

Pernyataan itu disampaikan Media Askar dalam diskusi Indonesia Lawyers Club (ILC) yang ditayangkan melalui kanal YouTube Official ILC, Jumat, 11 September 2026. Acara bertema “Anggaran Dipangkas, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Memanas” tersebut dipandu Karni Ilyas.

Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Gema Goeryadi, Ferry Latuhihin, Fuad Bawazier, serta Media Askar.

Media menilai persoalan fiskal daerah tidak bisa semata-mata dibebankan kepada pemerintah daerah. Menurut dia, semangat desentralisasi fiskal merupakan salah satu tuntutan penting Reformasi 1998.

"Ini kan senior semua ya di sini, saksi hidup reformasi 98, dan yang diperjuangkan pada saat reformasi itu adalah pengembalian hak daerah, desentralisasi fiskal. Apakah tidak menyakitkan untuk generasi sebelum saya ketika sentralisasi kembali lagi di Indonesia tahun 2026 ini? Itu pertanyaan pertama."

Ia bahkan menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah mundur dari semangat reformasi. Media menilai keputusan terkait fiskal saat ini terlalu berpusat pada pemerintah pusat.

"Prabowo menarik mundur semangat reformasi itu. Dan menurut saya ini bukan kebijakan pemerintah, ini bukan kebijakan negara, ini kebijakan Prabowo Subianto. Dan Pak Prabowo seorang diri merusak tatanan fiskal kita. 490 pemda bermasalah, itu hampir 90% dari seluruh pemda di Indonesia."

Media juga menyoroti rencana pemerintah memberikan bantuan sekitar Rp20 triliun kepada daerah setelah adanya pemangkasan anggaran dalam jumlah jauh lebih besar.

"Dan kacaunya lagi kemudian Menteri Keuangan bilang saya akan bantu 20 triliun. Coba logiknya dari mana? Pusat potong 650 triliun? Kemudian bilang kami akan bantu dua puluh triliun, no, ini adalah uangnya daerah. Ini sama seperti diambil harta di rumah orang itu, kemudian yang punya rumah dikasih roti."

Mayoritas Fiskal Dikelola Pusat

Menurut Media, struktur pengelolaan fiskal Indonesia menunjukkan porsi anggaran pemerintah pusat jauh lebih besar dibandingkan dana yang dikelola daerah.

"Saya mungkin tidak sepakat ya bahwa yang selama ini menjadi masalah itu adalah daerah. Tentu kita bisa berdebat di situ, tentu ada masalah di daerah. Tapi kalau kita lihat fiskal kita, tiga ribu seratus-an triliun, dan daerah itu TKD-nya hanya enam ratus lima puluh-an triliun, mayoritas fiskal kita delapan puluh dua persen itu dikelola oleh pusat."

Ia kemudian mengaitkan dominasi pengelolaan fiskal pusat dengan berbagai persoalan pembangunan yang dirasakan masyarakat, mulai dari lapangan kerja, infrastruktur, pendidikan hingga layanan kesehatan.

"Maka ini matematika sederhana, kalau terjadi masalah lapangan kerja, infrastruktur buruk, kualitas sekolah, kesehatan buruk, persoalannya adalah di pusat. Bahkan kalau ada yang mungkin menyampaikan, “Oh, daerah banyak yang korup,” yes, tentu saja. Tapi kalau kita lihat nominal yang dikorupsi, itu ada di pusat. Korupsi BLBI, korupsi bansos, korupsi haji, korupsi Alquran, korupsi MBG. Bahkan Whoosh kemarin ya yang disampaikan kita harus membayar delapan puluh tahun satu triliun per tahun itu dosa siapa? Dosa daerahkah atau dosa pusat? Dosa presiden!"

Media juga mempertanyakan kebijakan pembangunan yang menurutnya membebankan konsekuensi fiskal kepada daerah tanpa melibatkan pemerintah daerah secara memadai.

"Dan kacaunya lagi bang, posisi keretanya ada di Jawa Barat yang menanggung hutangnya saudara-saudara kita di Maluku, di Aceh, di Papua, di Kalimantan sana. Kebijakan yang dilahirkan oleh pusat tidak berbasis dengan kebutuhan daerah. Ketika Pak Prabowo mengatakan saya akan memangkas anggaran, “Who are you?” Gak bisa, kepala daerah itu dipilih oleh masyarakat, bahkan seorang presiden sekalipun tidak bisa memecat begitu saja secara konstitusional kepala daerah. Itu aturan konstitusi yang harus kita pahami."

Daerah Diminta Berani Bersuara

Media kemudian menyinggung kondisi kepala daerah yang menurutnya belum cukup lantang menyuarakan dampak pemangkasan anggaran. Ia mempertanyakan alasan banyak kepala daerah memilih diam.

"Maka saya kemudian bingung ketika Pak Presiden mengatakan kalau negara ingin kuat, pusatnya harus kuat. Tidak. Yang membangun negara ini adalah daerah. Penerimaan pajak paling besar dari sumber daya alam itu yang berkontribusi daerah. Bayangkan menyakitkan sekali Sulawesi Tengah, kontribusi pajaknya dua ratus tiga ratus triliun, DBH-nya hanya dua ratus miliar per tahun."

Ia mengaku berharap kepala daerah menyampaikan keberatan ketika Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami pemangkasan.

"Maka kalau boleh flashback lagi ke awal-awal ketika anggaran ini dipotong, DAU, DAK, DBH dipotong, saya kemudian berharap wali kota, bupati, gubernur itu teriak. Apa yang terjadi? Gak banyak yang berteriak. Baru belakangan saya paham kenapa. Ada tiga kemungkinan paling tidak."

Media kemudian menyebut tiga kemungkinan yang menurutnya membuat kepala daerah enggan bersuara.

"Kemungkinan pertama, karena bupati, wali kota, gubernur tadi penakut dan hanya tunduk pada ketua partai. Kemungkinan kedua, karena bupati, gubernur, wali kota tadi karena punya dosa masa lalu, mereka takut dikriminalisasi.
Kemungkinan ketiga, ini adalah pemimpin pengecut yang tidak mau ngapain-ngapain, diam saja di kantor, yang penting dia tetap menjadi pejabat."

Ia juga menyoroti pemangkasan dana desa dan minimnya suara kepala desa dalam menyampaikan keberatan.

"Bahkan ada yang lebih menyakitkan lagi, dana desa itu dipotong lima puluh-an, enam puluh-an persen. Siapa kepala desa yang kemudian berteriak hari ini protes? Gak ada. Karena sudah dikasih jabatan delapan tahun sebelum pemilu kemarin, bahkan sebagian yang mungkin mau bersuara tentang Kopdes misalnya, mereka juga berhadapan dengan militer, mereka harus berhadapan dengan penguasa yang juga tidak mudah untuk mereka."

Khawatir Terjadi Sentralisasi Pembangunan

Media menilai persoalan tersebut tidak hanya menyangkut angka anggaran, tetapi juga menyentuh posisi politik dan kewenangan pemerintah daerah dalam menentukan pembangunan.

"Masyarakat di daerah hari ini tidak punya pemimpin. Mereka tidak punya pemimpin di daerah. Pemimpin di daerah tidak lagi berpihak dan memang tidak berpihak pada keinginan mereka. Tapi berpihak kepada keinginan siapa yang ada di Jakarta. Jadi, negara Republik Indonesia hari ini ditentukan dari Jakarta, dari istana negara."

Ia juga memperingatkan munculnya persoalan unfunded mandate, yakni kewajiban pelayanan yang tetap dibebankan kepada daerah ketika dukungan anggaran tidak memadai.

"Ada yang salah bang dalam cara kita bernegara. Mungkin ini pertanyaan sederhana kami ya sebagai anak muda, ingin bertanya kepada orang-orang yang sudah makan asam garam, kalau menurut saya sekarang sudah pahit semua mungkin ya kondisinya. Yang saya khawatirkan adalah, Pak Prabowo ini tidak sadar bahwa kepala daerah ini resah dan protes, dan repotnya lagi ada unfunded mandate. Daerah ini masih harus melayani pendidikan, infrastruktur, tapi nggak ada anggarannya. Pertanyaannya mau sampai kapan daerah ini bisa bertahan?"

Media juga mempertanyakan keterlibatan pemerintah daerah dalam proyek strategis nasional dan pembangunan kawasan industri.

"Bahkan lebih kacau lagi, banyak proyek strategis nasional, kawasan industri dan lain-lain tidak melibatkan pemerintah daerah. Maka pertanyaan lagi bang, ke semua yang ada di sini, khususnya para senior-senior, siapa yang berhak menentukan arah pembangunan di daerah? Kalau semuanya diorkestrasi oleh pusat, kita mungkin tidak perlu lagi pemilihan gubernur. Apa itu yang ingin kita inginkan? Kalau memang itu yang kita inginkan jelas kita menyalahi mandat dari founding fathers kita dulu. Anda Pak Prabowo hidup di tahun 1940-an ya 1950-an."

Singgung Gagasan Federalisme Bung Hatta

Dalam diskusi tersebut, Media juga membawa pembahasan mengenai sejarah hubungan pusat dan daerah dengan menyinggung perdebatan Soekarno-Hatta mengenai bentuk negara Indonesia.

"Ketika Soekarno dan Hatta berdebat soal bagaimana negara ini dibangun, Pak Soekarno unitaris, Pak Hatta federalisme. Apa yang kemudian terjadi, Pak Hatta dengan legowo mengatakan, mungkin federal bukan saatnya. Tapi dengan catatan agar pusat mengelola negara dengan baik dan uang itu juga diserahkan kewenangannya kepada daerah. Sekarang itu yang tidak terjadi. Di mana uangnya di Jakarta, siapa penentunya Jakarta, artinya di titik ini kita sudah mengalami colonial developmentalism. Pembangunan itu terjadi. Kita mungkin tidak dijajah, tapi kita dijajah lewat regulasi, menurut saya yang tidak adil."

Ia menilai isu keadilan fiskal masih kurang mendapat perhatian publik, termasuk di daerah.

"Dan sayangnya, imajinasi soal keadilan fiskal ini terhadap daerah ini tidak bisa dimunculkan di ruang-ruang publik. Tidak banyak kok yang paham isu ini. Bahkan di Bandung sekalipun ada nggak yang paham kenapa lapangan kerja berkurang, kenapa uang ke daerah berkurang, mereka mungkin akan menjawab “Wah kemungkinan yang salah adalah wali kotanya.” Gilanya lagi wali kota juga nggak berani jujur bahwa ini yang salah adalah Jakarta. Bahkan lebih kacau lagi di daerah sudah mulai masuk kepada “Ya sudah terima saja, ini bukan pembangunan yang kita inginkan.”"

Di akhir pernyataannya, Media meminta para pemimpin daerah tidak sekadar mengikuti kepentingan pemerintah pusat, tetapi berani memperjuangkan kepentingan masyarakat yang memilih mereka.

"Maka saya mungkin ingin menutup dengan hal sederhana saja bagi kami yang muda-muda ini ya, kepada pemimpin di daerah, jadilah role model. Kalau kalian tak berani, saya gunakan kalian bahasa Sumatera ya, kalau Bapak Ibu dengan segala hormat tidak berani, maka yang tersiksa ke depan adalah kami yang muda-muda ini. Karena kekacauan fiskal ini akan berdampak pada sepuluh, lima belas, dua puluh tahun ke depan. Jadilah role model, jadilah pemimpin yang kuat. Bahwa yang menjadi konstituen dari pemimpin di daerah itu bukan presiden, konstituennya adalah rakyat masyarakat yang ada di daerah itu."

Media kemudian mendorong munculnya kembali perdebatan mengenai desain hubungan pusat dan daerah, termasuk gagasan federalisme yang pernah menjadi bagian dari perdebatan awal pembentukan Indonesia.

"Sepertinya kita salah dalam cara mengelola negara. Dan kalau imajinasi Pak Prabowo hari ini kekuatan pusat harus di Jakarta, saya kira kita juga harus berani menghidupkan imajinasi yang lain. Andai bisa almarhum Bung Hatta, mungkin saat ini juga saat yang tepat, bang. Kita menghidupkan kembali imajinasi soal federalisme itu. Kita harus berani berimajinasi. Ini adalah pandangan ke depan bahwa imajinasi harus dibalas juga dengan imajinasi."

Media menutup pernyataannya dengan meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan fiskal yang berdampak terhadap daerah.

"Mohon semoga dipikirkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang tidak hadir di forum ini, oleh Kementerian Keuangan yang juga tidak hadir di forum ini. Semoga pesan ini sampai dengan baik. Terima kasih Abang sudah diundang".

Pernyataan tersebut disampaikan Media Wahyudi Askar dalam forum ILC pada 11 September 2026. Naskah ini disusun berdasarkan materi yang diterima redaksi dan mencantumkan pernyataan narasumber sebagaimana disampaikan dalam forum.