“Tanam Beringin di KTT BRICS, Hutan Indonesia Masih Terbakar”

Poto Ai hanya ilustrasi: Seremoni tanam pohon di KTT BRICS ke-18 menuai sorotan di tengah persoalan deforestasi dan kebakaran hutan yang masih mengancam Indonesia.(poto/ist/Andrian Saputra)

NEW DELHI, Satuju.comDeforestasi dan kebakaran hutan Indonesia menjadi ironi di tengah seremoni penanaman pohon yang diikuti Presiden Prabowo Subianto bersama para pemimpin negara anggota BRICS dalam KTT BRICS ke-18 di New Delhi, India, Sabtu, 12 September 2026.

Seremoni berlangsung di Bharat Mandapam. Para pemimpin negara menanam pohon banyan atau beringin sebagai simbol keberlanjutan serta tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan.

Momen tersebut tampak sarat pesan ekologis. Bibit ditanam, tanah disentuh, kemudian disiram bersama di hadapan kamera.

Namun, di balik simbol tersebut muncul pertanyaan mengenai kondisi lingkungan di dalam negeri. Pada waktu yang sama, Indonesia masih menghadapi persoalan deforestasi serta kebakaran hutan dan lahan.

Keterlibatan personel Jepang untuk membantu penanganan kebakaran hutan di Kalimantan turut menambah sorotan terhadap situasi tersebut.

Di panggung internasional, isu keberlanjutan digaungkan. Sementara di dalam negeri, pertanyaan mendasarnya masih berkutat pada siapa yang membakar, siapa yang menebang, siapa yang mengawasi, dan siapa yang harus bertanggung jawab.

Menanam pohon tentu merupakan langkah baik. Namun, upaya tersebut dinilai tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan perlindungan terhadap hutan yang sudah ada.

Sebuah negara, misalnya, bisa saja menanam bibit untuk masa depan. Tetapi pada saat yang sama, hutan yang menjadi penyangga kehidupan hari ini tetap menghadapi ancaman pembalakan, pembakaran dan alih fungsi lahan.

Kondisi itu menggambarkan ironi yang sulit diabaikan: menanam pohon membutuhkan waktu puluhan tahun hingga tumbuh menjadi hutan, sedangkan kerusakan hutan dapat berlangsung jauh lebih cepat.

Karena itu, seremoni penanaman pohon dalam KTT BRICS ke-18 semestinya tidak berhenti sebagai simbol diplomasi lingkungan.

Komitmen terhadap lingkungan justru diuji setelah kamera dimatikan. Pemerintah dituntut mampu menghentikan pembalakan, menindak pelaku pembakaran, memperkuat pengawasan dan melindungi kawasan hutan dari kepentingan ekonomi yang mengancam kelestarian lingkungan.

Rakyat Indonesia tidak hanya membutuhkan pemimpin yang mampu menyiram pohon di hadapan kamera dunia.

Rakyat juga membutuhkan pemimpin yang mampu melindungi hutan ketika tidak ada kamera.

Sebab pohon yang baru ditanam hari ini membutuhkan puluhan tahun untuk menjadi hutan.

Tetapi untuk menghancurkan hutan?

Satu korek api kadang sudah cukup.

Oleh: Andrian Saputra
13 September 2026
1 Rabiul Akhir 1448 H