JAKARTA, Satuju.com - Vonis Silfester Matutina sudah berkekuatan hukum tetap. Hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dijatuhkan Mahkamah Agung dalam perkara pencemaran nama baik/fitnah terhadap Jusuf Kalla.

Namun ada satu perkara yang belum memperoleh jawaban terang: pelaksanaan putusan tersebut.

Bertahun-tahun setelah vonis itu, publik masih mempertanyakan apakah Silfester telah masuk penjara untuk menjalani hukumannya. Pertanyaan tersebut muncul karena status putusan disebut sudah inkracht.

Kejaksaan sebelumnya menyatakan akan mengeksekusi putusan sekaligus mencari keberadaan Silfester. Di tengah proses itu, Silfester juga pernah menempuh upaya hukum lanjutan melalui peninjauan kembali atau PK.

Upaya hukum tersebut tidak serta-merta menghapus pertanyaan mengenai pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Publik membutuhkan penjelasan mengenai posisi perkara tersebut saat ini.

Setidaknya ada empat pertanyaan yang menunggu jawaban.

Apakah Silfester sudah dieksekusi? Jika belum, apa yang menjadi kendalanya? Bagaimana status hukumnya setelah putusan dan upaya PK? Dan kapan hukuman tersebut akan dilaksanakan?

Pertanyaan itu penting karena eksekusi merupakan bagian dari proses penegakan putusan pengadilan. Tanpa pelaksanaan, putusan pidana berhenti sebagai dokumen hukum.

Kasus Silfester juga menyentuh prinsip kesetaraan di depan hukum. Kedudukan seseorang sebagai figur politik ataupun pendukung pemerintah semestinya tidak mempengaruhi pelaksanaan putusan pengadilan.

Vonis merupakan keputusan hakim. Eksekusi menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum.

Karena itu, yang kini ditunggu bukan lagi perdebatan mengenai berat-ringannya hukuman. Publik menunggu penjelasan Kejaksaan tentang satu hal yang lebih mendasar: jika vonis Silfester Matutina telah inkracht, mengapa pelaksanaannya masih menjadi tanda tanya?