Oleh: Romi, Pemimpin Redaksi (Pemred) Satuju.com

Satuju.com - Ada kebiasaan menarik setiap kali Menteri Keuangan berganti.

Kita sibuk membandingkan orang.

Yang satu dianggap lebih pintar. Yang lain disebut lebih berani. Ada yang dinilai lebih paham pasar. Ada pula yang lebih dianggap dekat dengan kepentingan rakyat.

Seolah-olah nasib ekonomi suatu negara ditentukan oleh siapa yang duduk di satu kursi.

✨Keberadaan itu?

Menteri Keuangan memang bisa mengubah kebijakan. Tetapi apakah ia bisa mengubah sistem?

Di situlah seharusnya dimulai.

Sri Mulyani bisa diganti Purbaya. Purbaya bisa diganti Suahasil. Setelah itu, siapa pun bisa masuk ke ruang kerja yang sama.

Tetapi meja kerjanya tetap sama.

APBN tetap harus dikelola. Utang tetap harus dibayar. Bunga tetap menjadi bagian dari permasalahan fiskal. Rupiah tetap bergerak dalam sistem uang fiat. Pasar global tetap mempengaruhi perekonomian nasional. Sementara kekayaan alam tetap berada dalam kerangka aturan kepemilikan yang berlaku.

Lalu kita berharap hasil akhirnya otomatis berbeda?

Itu seperti mengganti sopir, tetapi mobilnya tidak diganti dan tujuan perjalanannya tidak pernah dibahas.

Sopir baru mungkin lebih cekatan. Bisa jadi lebih hemat bahan bakar. Mungkin pula lebih berani mengambil tikungan.

Tetapi kalau jalannya sama, mesinnya sama, dan tujuan sama, jangan heran bila kita kembali tiba pada persoalan yang sama.

Maka persoalan ekonomi tidak berhenti pada nama menteri.

Personalnya adalah aturan main.

Jangan Terpesona Angka Pertumbuhan

Kita terlalu mudah terpukau oleh angka.

Pertumbuhan ekonomi naik. Investasi masuk. PDB meningkat. Pasar bergerak.

Semua itu penting.

Tetapi ada pertanyaan yang lebih sulit dijawab:

Siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut?

Jika kekayaan bertambah tetapi distribusinya semakin timpang, apakah itu sudah cukup disebut keberhasilan?

Jika sumber daya alam menghasilkan nilai ekonomi yang besar, tetapi masyarakat di sekitarnya masih bergulat dengan kebutuhan dasar, di mana letak keadilannya?

Ekonomi tidak boleh hanya sibuk menciptakan angka.

Ekonomi juga harus menjawab ke mana kekayaan mengalir.

Ekonomi dan Pertanyaan Kepemilikan

Dalam perspektif ekonomi Islam, persoalan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan.

Ada pertanyaan tentang kepemilikan.

Siapa yang boleh memiliki kekayaan?

Siapa yang berhak atas sumber daya alam?

Bagaimana harta beredar?

Mengapa riba dilarang?

Mengapa penimbunan harta dilarang?

Dan apa kewajiban negara terhadap rakyat?

Pertanyaan itu penting karena sumber daya alam yang menjadi milik umum tidak semestinya diperlakukan sekadar sebagai ladang keuntungan bagi segelintir pemilik modal.

Kekayaan alam bukan sekadar angka dalam laporan ekonomi.

Di baliknya ada hak masyarakat.

Ada kepentingan generasi yang akan datang.

Dan ada tanggung jawab negara.

Karena itu, pemerintah tidak cukup mengatakan, “Ekonomi tumbuh.”

Pertanyaan berikutnya justru lebih menentukan:

Tumbuh untuk siapa?

Ketika Kekayaan Hanya Berputar

Kekayaan yang terus terkonsentrasi pada kelompok yang sudah kuat akan menciptakan persoalan tersendiri.

Ekonomi memang bisa tumbuh. Tetapi pertumbuhan itu belum tentu menghadirkan pemerataan.

Karena itu, ekonomi yang adil tidak hanya bertanya berapa banyak kekayaan yang berhasil diciptakan.

Ia juga bertanya bagaimana kekayaan tersebut beredar.

Siapa yang memperoleh manfaat?

Siapa yang memiliki akses?

Dan siapa yang justru terus berada di luar lingkaran kesejahteraan?

Di titik ini, perdebatan tentang Menteri Keuangan menjadi terlalu sempit jika hanya berkutat pada siapa yang lebih hebat.

Menteri bisa berganti.

Kebijakan bisa berubah.

Tetapi selama aturan dasarnya tidak disentuh, persoalan struktural bisa tetap tinggal.

Bukan Sekadar Ganti Orang

Kita tentu tidak sedang mengatakan bahwa pergantian Menteri Keuangan tidak penting.

Penting.

Figur tetap menentukan arah kebijakan. Kompetensi tetap dibutuhkan. Integritas tetap menjadi syarat mutlak.

Tetapi jangan membebani seorang menteri dengan harapan bahwa ia sendirian mampu menyelesaikan seluruh persoalan ekonomi nasional.

Itu tidak realistis.

Yang perlu diuji bukan hanya orangnya.

Uji pula sistemnya.

Sebab bangsa yang hanya sibuk mencari pejabat yang tepat tetapi tidak pernah mempertanyakan aturan mainnya akan terus mengulang perdebatan yang sama.

Hari ini kita bertanya siapa yang salah.

Besok kita mencari siapa penggantinya.

Lusa kita kembali kecewa ketika persoalan lama muncul lagi.

Mungkin sudah waktunya pertanyaannya dibalik.

Bukan:

“Siapa Menteri Keuangan yang paling hebat?”

Melainkan:

“Sistem ekonomi seperti apa yang sebenarnya ingin kita bangun?”

Sebab jika sistemnya tetap sama, pergantian menteri saja bisa berarti:

orang baru, kebijakan baru, tetapi persoalan lama.

Dan jika hal itu terus terjadi, barangkali bukan sopir yang pertama-tama harus kita persoalkan.

Kita perlu memeriksa mobilnya. Terlebih lagi, jika perlu, mempertimbangkan mana yang sebenarnya kita sedang berkendara.