Satuju.com - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal evidence-based kembali menarik perhatian. Dalam program Presiden Prabowo Menjawab di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Prabowo menegaskan bahwa kebijakan dan klaim pemerintah semestinya berpijak pada bukti, termasuk ketika membicarakan kinerja ekonomi.

Rekaman diskusi sekitar tiga setengah jam itu memperlihatkan Prabowo menjawab pertanyaan sejumlah jurnalis dan pakar mengenai politik luar negeri, pertumbuhan ekonomi, investasi, industrialisasi, hingga pendidikan.

Pada menit 9:36, Prabowo mengatakan, “Saya ini orangnya selalu ingin evidence based.”

Ketika ditimpali, “Bukti ya, Pak,” Presiden menjawab, “Kalau tidak ada evidence saya enggak mau bicara.”

Pernyataan tersebut muncul ketika pembahasan bergeser pada realisasi investasi dan prospek ekonomi Indonesia. Prabowo menyebut realisasi investasi 2025 mencapai sekitar Rp1.931 triliun dan menciptakan 2,7 juta lapangan kerja.

Data pemerintah memang mencatat angka tersebut. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyebut realisasi investasi sepanjang Januari-Desember 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3 persen dari target Rp1.905,6 triliun. Investasi tersebut tercatat menyerap 2,71 juta tenaga kerja.

Investasi hilirisasi juga mencapai Rp584,1 triliun atau sekitar 30,2 persen dari total realisasi investasi 2025. BKPM mencatat capaian tersebut tumbuh 43,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Angka Besar dan Pertanyaan yang Mengikutinya
Di titik inilah prinsip evidence-based menjadi penting. Angka investasi memberikan gambaran mengenai aktivitas ekonomi, tetapi belum dengan sendirinya menjelaskan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat.

Nilai investasi perlu dibaca bersama dengan data mengenai jenis pekerjaan yang tercipta, tingkat upah, keberlanjutan pekerjaan, kandungan lokal, produktivitas, hingga pemerataan manfaat ekonomi.

Pertanyaan yang sama berlaku terhadap klaim penciptaan 2,7 juta lapangan kerja. Data BKPM menunjukkan 2,71 juta tenaga kerja terserap dari realisasi investasi sepanjang 2025. Namun, angka agregat tersebut belum menjawab seluruh pertanyaan mengenai kualitas dan keberlanjutan pekerjaan yang tercipta.

Dengan kata lain, angka dapat menjadi bukti, tetapi pembacaan terhadap angka tetap membutuhkan konteks.

Pemerintah dapat menunjukkan investasi meningkat. Pada saat yang sama, masyarakat dapat menguji apakah peningkatan tersebut tercermin dalam pendapatan, konsumsi, kesempatan kerja dan kualitas hidup rumah tangga.

Investasi Bukan Sekadar Nilai Rupiah
Investasi memang dapat memperluas kapasitas produksi, menciptakan pekerjaan, membangun rantai pasok dan mendorong transfer teknologi.

Namun, besarnya nilai investasi tidak otomatis menunjukkan besarnya manfaat yang diterima masyarakat.

Karena itu, pertanyaan mengenai investasi tidak berhenti pada berapa triliun rupiah yang masuk. Data berikutnya yang penting ialah sektor mana yang menerima investasi, daerah mana yang memperoleh manfaat, berapa banyak pekerjaan berkualitas yang tercipta dan seberapa besar nilai tambah yang tinggal di dalam negeri.

Data BKPM menunjukkan investasi di luar Pulau Jawa pada 2025 mencapai Rp991,2 triliun atau 51,3 persen. Sementara investasi di Pulau Jawa mencapai Rp940 triliun atau 48,7 persen.

Data tersebut menunjukkan persebaran investasi, tetapi tetap membutuhkan pembacaan lebih jauh mengenai dampaknya terhadap ekonomi daerah dan masyarakat sekitar proyek.

Inflasi Rendah, tetapi Pengalaman Rumah Tangga Bisa Berbeda
Prabowo juga menyinggung inflasi Indonesia yang menurutnya berada pada level rendah.

Secara makroekonomi, inflasi yang terkendali memang penting. Namun, angka inflasi nasional merupakan rata-rata pergerakan harga dan tidak otomatis menggambarkan pengalaman setiap rumah tangga.

Harga pangan, transportasi, sewa rumah, pendidikan dan kesehatan dapat bergerak berbeda. Karena itu, ketika pemerintah menyebut inflasi terkendali, pertanyaan berbasis data berikutnya adalah komoditas apa yang mengalami kenaikan, kelompok masyarakat mana yang paling terdampak dan bagaimana perubahan harga tersebut berpengaruh terhadap daya beli.

Di sinilah data makro dan pengalaman masyarakat perlu dipertemukan.

Proyeksi Ekonomi Bukan Hasil Akhir
Dalam diskusi tersebut, Prabowo juga menyampaikan optimismenya terhadap posisi Indonesia dalam perekonomian global. Ia merujuk proyeksi jangka panjang yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2050.

Proyeksi ekonomi merupakan skenario yang bergantung pada sejumlah asumsi, mulai dari pertumbuhan produktivitas, investasi, demografi, pendidikan, teknologi hingga stabilitas kebijakan.

Karena itu, proyeksi tidak sama dengan hasil yang sudah terjadi.

Indonesia memang memiliki modal ekonomi dan demografi yang besar. Tantangannya adalah mengubah potensi tersebut menjadi kapasitas melalui pendidikan, teknologi, infrastruktur, produktivitas dan tata kelola.

Evidence-Based Harus Berlaku Dua Arah
Pernyataan Prabowo mengenai pentingnya evidence-based membawa konsekuensi yang lebih luas.

Jika bukti digunakan untuk menunjukkan keberhasilan pemerintah, prinsip yang sama juga semestinya digunakan ketika data menunjukkan persoalan yang belum terselesaikan.

Keluhan masyarakat mengenai daya beli, pendapatan, lapangan kerja, kemiskinan atau ketimpangan dapat diuji melalui data. Begitu pula klaim keberhasilan pemerintah dapat diuji dengan indikator yang sama.

Dengan pendekatan tersebut, perdebatan ekonomi tidak berhenti pada optimisme pemerintah atau keluhan masyarakat. Keduanya dapat diuji melalui bukti yang terukur.

Sebab evidence-based bukan sekadar memiliki angka untuk mendukung sebuah pernyataan. Prinsip itu menuntut keterbukaan terhadap data yang lengkap, konteks yang jelas dan kesediaan mengoreksi kesimpulan apabila bukti baru menunjukkan hal berbeda.

Dalam konteks ekonomi, investasi dan lapangan kerja adalah bagian penting dari cerita. Namun, ujian akhirnya tetap berada pada pertanyaan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat: apakah pertumbuhan tersebut benar-benar meningkatkan pendapatan, kesempatan dan kualitas hidup mereka?

Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 17/9/2026

Sumber data: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.