Jakarta, Satuju.com – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi tanpa membedakan latar belakang maupun kedekatan seseorang di dekatnya.

Prabowo mencontohkan kasus mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Ia menyebut Dadan pernah menjadi bagian dari tim sukses sekaligus tim pakarnya sebelum ditunjuk memimpin BGN.

Meski terdapat hubungan kedekatan tersebut, Prabowo mengatakan proses hukum terhadap Dadan tetap diserahkan kepada kejaksaan.

"Saya sudah buktikan. Pak Dadan itu tim sukses saya, tim pakar saya. Saya yang angkat (jadi) Kepala BGN. Saya juga yang serahkan ke kejaksaan," kata Prabowo dalam program Presiden Menjawab, Rabu (16/9/2026).

Dadan kini terseret kasus dugaan korupsi terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di BGN. Prabowo menyebut penanganan kasus tersebut sebagai salah satu contoh bahwa kedekatan pribadi tidak menjadi alasan untuk menghentikan proses hukum.

Singgung Penyutaan Hotel Sultan

Prabowo juga menyinggung penyertaan aset Hotel Sultan sebagai contoh lain dalam penegakan hukum. Ia mengakui pemiliknya, Pontjo Sutowo, merupakan salah satu orang yang dikenalnya.

Menurut Prabowo, sejumlah pihak bahkan telah melobi dirinya terkait persoalan tersebut. Namun, ia menegaskan kepentingan negara tetap menjadi prioritas.

"Berapa banyak yang sudah saya serukan, dan berapa banyak aset yang kita sita? Hotel Sultan itu, wah yang lobi ke saya banyak. Mungkin Pak Pontjo itu dianggap tokoh dan memang kawan saya juga. Tapi saya nggak ada kawan, ini negara," ucapnya.

Larang Orang Dekat Berbisnis di Kemenhan

Prabowo mengatakan sikap untuk mencegah konflik kepentingan telah diterapkan sejak menjabat Menteri Pertahanan pada tahun 2019.

Saat itu, ia mengaku langsung mengumpulkan keluarga dan orang-orang yang mendukung Gerindra. Prabowo meminta mereka tidak mencari atau menjalankan bisnis di lingkungan Kementerian Pertahanan selama dia menjabat.

"Jadi saya naik jadi Menteri Pertahanan, hari pertama saya naik, malam pertama saya mengumpulkan semua keluarga saya dan semua orang-orang dekat saya di Gerindra. Saya bilang, saya akan menjadi Menteri Pertahanan mulai besok, Anda semua tidak boleh ikut cari bisnis di Kementerian Pertahanan," ujarnya.

Hal serupa, kata Prabowo, juga diterapkannya setelah menjadi Presiden. Ia mengingatkan Kader Gerindra agar tidak menganggap kedekatan politik sebagai jaminan perlindungan ketika berhadapan dengan hukum.

"Jadi saya jadi Presiden, saya sudah bilang hati-hati, Saudara, Gerindra. Jangan karena saya Presiden, kalau kamu salah, saya tidak bisa melindungi kamu. Saya beritahu di depan. Dan Anda bisa lihat, berapa bupati (dari) Gerindra yang ditangkap (aparat penegak hukum), berapa wali kota, dan sebagainya," kata Prabowo.

Ia menegaskan bahwa dalam menjalankan pemerintahan, kepentingan nasional dan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Bernegara itu kita harus arif, kita harus bijak. Mengandalkan kepentingan nasional, kepentingan rakyat harus di atas segala hal,” tegasnya.