Siak, Satuju.com — Pendapatan Kabupaten Siak dalam RAPBD-P 2026 diproyeksikan turun Rp160,17 miliar menjadi Rp2,210 triliun. Di tengah ruang fiskal yang menyempit, Bupati Siak Afni Z mengatakan pemerintah daerah tetap berfokus mengejar target pembangunan yang telah disepakati dalam RPJMD.

Afni menyampaikan hal itu saat membacakan pengantar nota keuangan RAPBD-P 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura, Jumat, 25 September 2026.

Penurunan pendapatan tersebut mencapai 6,76 persen dari proyeksi awal Rp2,370 triliun. Pemerintah daerah menyebut perubahan terjadi karena sejumlah asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) tidak berjalan sesuai proyeksi.

“Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA terutama berkenaan dengan perubahan asumsi keuangan daerah. Meskipun terjadi perubahan anggaran, Pemerintah Kabupaten Siak tetap fokus dalam upaya mencapai target-target kinerja yang telah disepakati dalam RPJMD,” ujar Afni.

Tekanan terbesar terlihat pada Pendapatan Asli Daerah. PAD diproyeksikan turun 9,75 persen menjadi Rp623,06 miliar. Pajak daerah menjadi penyumbang penurunan terbesar setelah penerimaannya anjlok 28,38 persen atau Rp87,82 miliar menjadi Rp221,6 miliar.

Tidak semua sumber PAD turun. Retribusi daerah naik 9,60 persen menjadi Rp138,01 miliar. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meningkat 2,33 persen menjadi Rp253,18 miliar, seiring kenaikan laba BUMD. Adapun Lain-lain PAD yang Sah tumbuh 35,08 persen menjadi Rp10,25 miliar.

Pendapatan transfer juga terkoreksi 5,53 persen menjadi Rp1,587 triliun. Transfer dari pemerintah pusat turun 8,76 persen menjadi Rp1,370 triliun. Sebaliknya, Transfer Antar Daerah meningkat 21,74 persen menjadi Rp216,57 miliar.

Belanja Ikut Dipangkas

Penurunan pendapatan membuat pemerintah daerah menyesuaikan belanja. Belanja daerah dalam RAPBD-P 2026 turun 5,68 persen atau Rp134,69 miliar, dari Rp2,371 triliun menjadi Rp2,236 triliun.

Belanja modal mengalami pemangkasan paling dalam, yakni 27,23 persen menjadi Rp137,23 miliar. Belanja transfer juga turun 22,80 persen menjadi Rp180,41 miliar.

Belanja operasi turun 1,54 persen menjadi Rp1,918 triliun. Belanja pegawai berkurang 9,86 persen menjadi Rp969,75 miliar, sementara belanja hibah turun 22,63 persen menjadi Rp35,32 miliar.

Belanja bantuan sosial juga menyusut 43,29 persen menjadi Rp979,39 juta. Namun, belanja barang dan jasa justru meningkat 10,55 persen menjadi Rp911,94 miliar.

“Belanja Operasi turun 1,54 persen menjadi Rp 1,918 triliun. Belanja Pegawai dipangkas 9,86 persen menjadi Rp 969,75 miliar, Belanja Hibah turun 22,63 persen menjadi Rp 35,32 miliar, dan Belanja Bantuan Sosial turun 43,29 persen menjadi Rp 979,39 juta. Sebaliknya, Belanja Barang dan Jasa naik 10,55 persen menjadi Rp 911,94 miliar,” kata dia.

Dengan perubahan tersebut, RAPBD-P 2026 mencatat defisit Rp26,6 miliar. Pemerintah berencana menutupnya melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA 2025 hasil audit BPK RI Perwakilan Riau.

SiLPA tersebut mencapai Rp41,10 miliar atau naik 185,17 persen dibandingkan sebelumnya Rp14,41 miliar.

Di tengah penyesuaian anggaran, Afni juga menyoroti capaian Pemkab Siak yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Predikat tersebut menjadi WTP ke-15 secara berturut-turut.

“Ini merupakan buah hasil dari kerja sama yang baik antara Eksekutif dan Legislatif. Tanpa dukungan dan kerja sama yang baik tentunya penghargaan ini tak mungkin kita peroleh,” terang Afni.

Afni meminta seluruh kepala perangkat daerah proaktif mengikuti pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD. Ia berharap Ranperda Perubahan APBD 2026 segera ditetapkan menjadi Perda sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah.

Laporan: Zulfahmi S.Pd.I