Pekanbaru, Satuju.com – Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Provinsi Riau menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Riau, Senin (28/9/2026).

Dalam hal tersebut, APBD Perubahan Riau 2026 ditetapkan sebesar Rp8.378 triliun. Nilai belanja daerah itu meningkat sekitar Rp57 miliar dibandingkan APBD murni 2026 yang sebelumnya sebesar Rp8,321 triliun.

Persetujuan tersebut merupakan tahapan lanjutan setelah pembahasan antara Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD, termasuk Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal, kebutuhan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Riau, khususnya Badan Anggaran, yang telah menyelesaikan pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026.

Menurut SF, perubahan APBD diperlukan untuk menyesuaikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, prioritas pembangunan, serta kemampuan fiskal daerah.

“Perubahan APBD disusun untuk menyesuaikan kebutuhan pemerintahan, pelayanan publik, prioritas pembangunan, dan kemampuan fiskal daerah,” tutur SF.

Setelah melalui pembahasan bersama DPRD, terjadi sejumlah penyesuaian terhadap struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kepentingan masyarakat.

SF memastikan berbagai catatan dan masukan DPRD selama pembahasan akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan anggaran.

“Kami akan memastikan pelaksanaan anggaran memastikan dengan APBD dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan-undangan,” katanya.

Sebelumnya, Pemprov Riau juga telah menekankan efisiensi sejumlah pengeluaran belanja, seperti perjalanan dinas, rapat, kegiatan seremonial, serta belanja barang dan jasa yang masih dapat dioptimalkan. Kebijakan tersebut diarahkan agar tidak mengurangi kualitas pelayanan publik.

Masuk Tahap Evaluasi Kemendagri

SF mengatakan Ranperda Perubahan APBD 2026 yang telah disepakati bersama selanjutnya akan memasuki tahapan evaluasi sesuai mekanisme yang berlaku.

“Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah kita sepakati bersama ini selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto mengatakan persetujuan Ranperda Perubahan APBD 2026 merupakan bagian penting dari rangkaian pembahasan anggaran yang telah dilakukan bersama pemerintah daerah.

Ia menyebut pembahasan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan-undangan, kondisi keuangan daerah, dinamika pembangunan, serta kebutuhan masyarakat.

“APBD diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan kondisi keuangan daerah, dinamika pembangunan, serta perubahan kebutuhan masyarakat,” ujar Kaderismanto.

Kaderismanto juga menekankan pentingnya pelaksanaan anggaran setelah persetujuan APBD Perubahan. Menurutnya, perubahan APBD tidak cukup hanya diselesaikan melalui tahapan administratif, tetapi harus diterjemahkan dalam program pembangunan dan pelayanan yang dapat dirasakan masyarakat.

Dalam pembahasan APBD Perubahan 2026, DPRD juga menyoroti struktur belanja daerah. Kaderismanto menyebut belanja pegawai mengambil porsi lebih dari 60 persen jika dihitung bersama belanja jasa, sehingga efisiensi dan keseimbangan antara belanja pegawai, jasa, serta pembangunan menjadi perhatian untuk penyusunan anggaran berikutnya.

Selain itu, DPRD mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui optimalisasi kinerja satuan tugas dan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota.

“Persetujuan APBD Perubahan tidak boleh berhenti sebagai tahapan administratif, tetapi harus diwujudkan dalam pelaksanaan pembangunan,” kata Kaderismanto.

Ia berharap APBD Perubahan 2026 menjadi komitmen bersama untuk memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau.