JAKARTA, Satuju.com — Politik identitas keagamaan memiliki daya mobilisasi kuat karena menyentuh keyakinan, rasa memiliki, nilai, dan solidaritas kelompok. Dalam masyarakat religius, ikatan tersebut dapat berkembang menjadi modal sosial untuk membangun dukungan politik.

Guru Besar bidang Agama dan Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Idris Thaha, menguraikan fenomena tersebut dalam pidato pengukuhannya, Rabu (30/9). Ia mengangkat tema “Agama di Arena Kekuasaan: Nilai, Aktor, dan Akomodasi: Pengalaman Politik di Indonesia”.

Menurut Idris, politik identitas tidak dapat dipahami hanya dari simbol agama yang tampil dalam kontestasi politik. Perhatian juga perlu diarahkan pada cara aktor menafsirkan, mengartikulasikan, mengorganisasikan, hingga memobilisasi identitas tersebut.

”Agama hadir dalam politik melalui partai politik, organisasi keagamaan, tokoh agama, aktivis, gerakan sosial, jaringan masyarakat, hingga aktor digital. Identitas keagamaan mudah dimobilisasi karena tidak hanya berkaitan dengan kepentingan material. Ia menyentuh rasa memiliki, keyakinan, nilai, dan solidaritas kelompok. Dalam masyarakat yang religius, ikatan tersebut dapat menjadi modal sosial yang kuat untuk membangun dukungan politik,” papar Ketua Program Magister Ilmu Politik, FISIP, UIN Jakarta.

Idris menilai ilmu politik tidak cukup berhenti pada penilaian apakah mobilisasi identitas merupakan sesuatu yang baik atau buruk. Analisis perlu melihat siapa aktornya, jaringan yang digunakan, kepentingan yang dibawa, serta konsekuensi politik yang muncul.

Ia juga menekankan bahwa kesamaan identitas keagamaan tidak otomatis membuat masyarakat memiliki pilihan politik yang sama. Perbedaan tafsir, pengalaman sosial, kepentingan, afiliasi organisasi, hingga penilaian terhadap persoalan politik dapat membentuk pilihan yang berbeda.

Media Digital Memperluas Mobilisasi Identitas

Pasca-Reformasi, ruang untuk mengartikulasikan identitas politik semakin terbuka. Demokratisasi memberi ruang lebih besar bagi organisasi keagamaan, kelompok masyarakat, gerakan sosial, dan partai politik untuk menyampaikan aspirasi.

Perkembangan teknologi digital kemudian memperluas arena mobilisasi tersebut. Identitas keagamaan tidak hanya bergerak melalui forum tatap muka, tetapi juga melalui berbagai platform digital.

”Kini, mobilisasi identitas dapat berlangsung melalui ceramah, kampanye, video pendek, unggahan media sosial, hingga jaringan percakapan digital,” kata Idris.

Menurut dia, persoalan dapat muncul ketika identitas digunakan untuk menciptakan batas eksklusif antara kelompok “kita” dan “mereka”. Perbedaan pilihan politik berpotensi bergeser menjadi pertarungan identitas.

Dalam kondisi tersebut, muncul pula klaim bahwa kelompok tertentu lebih religius atau lebih layak berbicara atas nama umat. Situasi semacam ini membuat identitas tidak lagi sekadar menjadi penanda sosial, tetapi berkembang menjadi sumber daya dalam perebutan pengaruh politik.

Karena itu, Idris menilai kajian mengenai politik identitas perlu melihat lebih jauh dari sekadar penggunaan simbol keagamaan. Aktor, jaringan, kepentingan, serta proses legitimasi menjadi bagian penting untuk memahami bagaimana identitas memperoleh kekuatan politik.

”Pada akhirnya, pertanyaannya bukan sekadar mengapa identitas agama kuat dalam politik, tetapi siapa yang mengubah identitas menjadi kekuatan politik, bagaimana proses itu berlangsung, dan bagaimana dampaknya terhadap relasi kekuasaan dalam masyarakat,” papar Idris.

Pidato tersebut menempatkan mobilisasi identitas keagamaan bukan semata sebagai persoalan simbol dan pilihan politik, melainkan sebagai proses yang melibatkan aktor, jaringan sosial, kepentingan, serta dinamika kekuasaan.