Jakarta, Satuju.com — Bahlil rangkap jabatan menteri setelah Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus tetap menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis, 1 Oktober 2026.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Dengan keputusan itu, Bahlil memegang dua posisi yang berkaitan langsung dengan agenda hilirisasi, energi, dan investasi.

Bahlil mengatakan rangkap jabatan tersebut merupakan amanah yang diberikan Presiden. Ia menyatakan akan menjalankan tugas sesuai kewenangan yang ditetapkan dalam Keppres.

"Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara, yang saya harus emban dan melaksanakan tugas dengan baik. Baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi," kata Bahlil seperti dikutip RRI.

Dua Agenda Strategis dalam Satu Koordinasi

Pemerintah menyebut pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi bertujuan mempercepat dua agenda strategis yang selama ini berjalan lintas kementerian.

Kementerian ESDM menyebut penyatuan koordinasi itu diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri sekaligus memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Bahlil juga menyebut dinamika geopolitik dan perubahan ekonomi global menjadi salah satu alasan pemerintah mengonsolidasikan hilirisasi dan transisi energi.

"Dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu dan konstelasi dinamika ekonomi dunia juga yang menuntut untuk terjadinya energi yang bersih maka Bapak Presiden memandang penting untuk program-program prioritas terkait dengan hilirisasi, terkait dengan transisi energi sebagai komitmen global dari Paris Agreement, maka ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial tapi harus dilakukan dengan komprehensif, terukur," ujar Bahlil.

Rangkap Jabatan dan Fungsi Kementerian Koordinator

Rangkap jabatan Bahlil menempatkan fungsi koordinasi dan pelaksanaan teknis sektor energi pada figur yang sama. Kementerian koordinator pada dasarnya memiliki fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian urusan kementerian sesuai bidangnya. Ketentuan mengenai fungsi tersebut tercermin dalam regulasi organisasi kementerian koordinator.

Dalam struktur baru ini, Bahlil tidak hanya bertanggung jawab sebagai Menteri ESDM, tetapi juga mengoordinasikan agenda hilirisasi dan transisi energi yang melibatkan kementerian teknis lainnya.

Bahlil mengatakan kewenangan tersebut dijalankannya berdasarkan keputusan Presiden.

"Saya tidak boleh menjawab melampaui batas kewenangan. Saya hanya menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Keppres Bapak Presiden, karena kita memaknai semua kewenangan tentang ketatanegaraan itu hak Bapak Presiden dan dilimpahkan para pembantu-pembantunya. Dan sebagai pembantu presiden yang baik, akan taat, tunduk pada apa yang diperintahkan dan apa yang ada dalam Keppres tersebut," ujarnya.

Hilirisasi Berhadapan dengan Agenda Transisi Energi

Konsolidasi dua agenda tersebut juga membawa tantangan kebijakan. Hilirisasi membutuhkan pasokan energi besar untuk mendukung industri pengolahan mineral, sementara pemerintah pada saat yang sama mendorong percepatan transisi menuju energi yang lebih bersih.

Pemerintah sebelumnya telah membentuk satuan tugas percepatan transisi energi dan menargetkan pengembangan energi baru terbarukan, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya.

Karena itu, efektivitas struktur baru tersebut akan terlihat dari bagaimana pemerintah menjalankan hilirisasi sekaligus memastikan agenda transisi energi tetap terukur. Pemerintah juga menghadapi kebutuhan menjaga ketahanan energi, investasi, penerimaan negara, serta dampak lingkungan dari pengembangan industri berbasis sumber daya alam.

Bahlil menyebut fokus hilirisasi sangat besar berada di sektor ESDM.

"Saya melihat bahwa fokus kita kan hilirisasi. Dari total investasi 100 persen, 90 persennya itu ada di sektor ESDM," ucapnya.

Dengan penugasan baru tersebut, Bahlil kini menjadi titik penting dalam koordinasi kebijakan hilirisasi dan transisi energi. Pemerintah menyatakan konsolidasi itu ditujukan untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas, sementara pelaksanaannya akan menjadi ukuran apakah struktur baru tersebut mampu menghasilkan kebijakan yang lebih terintegrasi dan terukur.

Lhynaa Marlinaa