PEKANBARU, Satuju.com – Persoalan Karhutla Riau dan kabut asap kembali menjadi sorotan setelah Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, S.I.K., M.H. mendapat promosi sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.

Promosi tersebut mendapat perhatian dari DPW Pemuda LIRA Riau. Organisasi itu mengingatkan agar pergantian kepemimpinan di Polda Riau tidak membuat penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kejahatan lingkungan kehilangan momentum.

Ketua DPW Pemuda LIRA Riau Daniel Saragi mengatakan promosi jabatan merupakan kewenangan pimpinan Polri. Namun, menurut dia, aspirasi masyarakat Riau yang setiap tahun menghadapi ancaman Karhutla dan kabut asap tetap harus menjadi perhatian.

"Promosi jabatan merupakan apresiasi atas kinerja, tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa persoalan Karhutla dan ancaman kabut asap di Riau masih memerlukan penanganan serta penegakan hukum yang konkret dan tuntas. Masyarakat Riau membutuhkan komitmen jangka panjang dalam perlindungan lingkungan," ujar Daniel Saragi, S.H Ketua DPW Pemuda LIRA Riau.

Pemuda LIRA Riau menilai sejumlah persoalan lingkungan masih membutuhkan perhatian serius. Di antaranya penanganan Karhutla, dugaan praktik mafia tanah, hingga perusakan kawasan hutan.

Organisasi tersebut meminta agenda penegakan hukum tidak terhenti karena adanya pergantian pimpinan. Polda Riau di bawah kepemimpinan baru didorong melanjutkan penindakan terhadap korporasi maupun pihak lain yang terbukti terlibat dalam perusakan lingkungan.

Selain penegakan hukum, Pemuda LIRA Riau juga menyoroti kebijakan Green Policing yang sebelumnya diusung Polda Riau. Kebijakan itu dinilai perlu diwujudkan dalam program yang terukur agar memberikan dampak terhadap perlindungan lingkungan dan kualitas udara di Riau.

Pemuda LIRA Riau menyatakan akan tetap mengawal persoalan lingkungan sekaligus menjadi mitra kritis Polda Riau. Mereka meminta penanganan Karhutla dan ancaman kabut asap tetap masuk dalam agenda prioritas aparat.

Bagi Pemuda LIRA, promosi pejabat kepolisian tidak semestinya memutus kesinambungan penanganan persoalan lingkungan yang berdampak langsung terhadap masyarakat Riau.