Jakarta, Satuju.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana pemerintah menambah jumlah personel Polisi Kehutanan (Polhut) secara signifikan. Dari sekitar 4.500 personel saat ini, jumlah Polhut ditargetkan meningkat menjadi sekitar 70.000 orang.

Penambahan tersebut tidak akan dilakukan sekaligus. Pemerintah menyiapkan skema bertahap yang ditargetkan dapat mencapai jumlah 70.000 personel dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun ke depan.

Prabowo mengatakan penambahan personel diperlukan untuk memperkuat pengawasan terhadap kawasan hutan Indonesia yang memiliki luasan sangat besar. Penguatan tersebut sekaligus ditujukan untuk menjaga kekayaan negara yang berada di dalam maupun sekitar kawasan hutan.

"Saya telah mengajukan APBN kalau tidak salah tambahan 4.500 Polisi Hutan menjadi 70.000 Polisi Hutan. Saya tidak tahu berapa tahun bisa tercapai," ujar Prabowo dalam acara Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara oleh Satgas PKH di Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026).

Menurut Prabowo, jumlah personel Polhut diperkirakan sudah dapat meningkat cukup signifikan pada 2027. Ia menyebut target awal pada tahun tersebut mencapai sekitar 21.000 personel.

"Dari 70.000 baru bisa, bisa 21.000 tahun 2027. Berarti mungkin 3-4 tahun kita akan sampai 70.000," kata Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah menanyakan kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengenai pengajuan tambahan personel Polhut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penguatan aparat tidak hanya menyasar sektor kehutanan. Pemerintah juga berencana memperkuat jajaran Bea Cukai dan aparat keamanan lainnya, terutama yang bertugas di wilayah perbatasan serta pintu-pintu masuk Indonesia.

Prabowo menyoroti besarnya jumlah pelabuhan dan bandar udara yang harus diawasi. Karena itu, menurutnya, penguatan tidak hanya membutuhkan tambahan personel, tetapi juga dukungan armada patroli.

"Demikian juga Bea Cukai, sekian ratus pelabuhan, sekian ratus lapangan terbang. Petugasnya berapa? Kapalnya berapa? Demikian juga aparat-aparat keamanan kita lainnya, kita paham itu. Karena itu kita akan mengejar dan memperbaiki," pungkasnya.

Dengan rencana tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas pengawasan negara, baik terhadap kawasan hutan maupun jalur keluar-masuk barang dan orang. Penambahan personel diharapkan dapat mempersempit ruang bagi praktik ilegal, termasuk penyelundupan dan peredaran narkotika.