JAKARTA, Satuju.com - Dana Bagi Hasil (DBH) Riau kembali menjadi sorotan setelah Novita Napitupulu melontarkan kritik terhadap kebijakan fiskal pemerintah pusat dan memuji keberanian Bupati Siak Afni dalam menyuarakan transparansi anggaran.

Melalui video yang diunggah di akun TikTok miliknya, Novita menilai Afni berani mengangkat persoalan pembagian pendapatan dari sumber daya alam (SDA) Riau. Ia juga menyindir kepala daerah lain yang menurutnya belum menunjukkan sikap terbuka dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

“Hanya Bupati Siak seorang perempuan yang berjuang sendirian menghadapi pusat demi menuntut transparansi anggaran,” ujar Novita dalam video yang diunggahnya.

Novita turut menyinggung mantan Gubernur Riau Wan Abu Bakar yang disebutnya ikut merasa prihatin terhadap kebijakan DBH. Ia menilai persoalan tersebut layak mendapat perhatian karena Riau memiliki kekayaan sumber daya alam yang berkontribusi terhadap penerimaan negara.

“Mantan Gubernur Riau, Wan Abu Bakar, saja sudah resah, prihatin terhadap kebijakan pusat yang seenak jidat memangkas DBH Riau,” katanya.

Ia kemudian mengkritik kondisi yang dinilainya tidak seimbang: kekayaan alam terus menghasilkan penerimaan, tetapi daerah penghasil justru menghadapi persoalan anggaran.

“Saat kekayaan Riau diperas, DBH dipangkas habis-habisan, tapi bupati-bupati dan wali kotanya hanya diam,” ujar Novita.

Atas sikap tersebut, Novita secara khusus memberikan apresiasi kepada Afni.

“Hanya Bupati Siak berani,” tegasnya.

Afni Pertanyakan Nasib Daerah Kaya SDA

Sorotan Novita sejalan dengan pernyataan Afni yang sebelumnya mempertanyakan manfaat kekayaan alam bagi kemampuan keuangan daerah. Bupati Siak itu menilai daerah penghasil semestinya memperoleh manfaat yang sepadan dengan kontribusinya terhadap penerimaan negara.

“Masak daerah semakin kaya SDA-nya malah semakin miskin,” kata Afni.

Afni juga menyoroti keberadaan Pertamina Hulu Rokan yang beroperasi di Riau. Ia meminta persoalan DBH menjadi perhatian pemerintah pusat, terutama terkait hubungan antara kontribusi daerah penghasil dan penerimaan yang kembali ke daerah.

Menurut Afni, daerah tidak hanya menyumbang penerimaan negara dari pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga menghadapi konsekuensi pembangunan dan kebutuhan pembiayaan yang harus ditanggung pemerintah daerah.

Persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi perhitungan DBH, mekanisme pembagian penerimaan, serta dampaknya terhadap kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan dan pelayanan publik. 

Data DBH Dibutuhkan untuk Mengukur Dampak Pemangkasan

Pernyataan Novita menambah tekanan terhadap perdebatan mengenai hubungan fiskal pemerintah pusat dan daerah penghasil sumber daya alam. Namun, klaim mengenai besarnya pemangkasan DBH perlu diuji melalui data alokasi, realisasi penerimaan, serta ketentuan pembagian dana yang berlaku.

Begitu pula dengan kritik bahwa kepala daerah lain hanya diam. Penilaian tersebut perlu ditempatkan sebagai pendapat Novita, bukan kesimpulan yang mewakili seluruh kepala daerah di Riau.

Publik membutuhkan data yang jelas mengenai perubahan alokasi DBH, penyebab penyesuaian anggaran, dan konsekuensinya terhadap keuangan daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga perlu menjelaskan perhitungan tersebut secara terbuka.

Dengan begitu, perdebatan mengenai DBH Riau tidak berhenti pada saling kritik, tetapi berlanjut pada keterbukaan data dan kejelasan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.