Jakarta, Satuju.com – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) merekomendasikan pemerintah menerapkan kebijakan penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar nabati atau biodiesel secara lebih fleksibel. Kebijakan tersebut dinilai perlu mempertimbangkan pergerakan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan minyak bumi agar kebutuhan energi dalam negeri tetap terpenuhi tanpa mengorbankan potensi ekspor.

Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sarjono, mengatakan pemanfaatan sawit untuk biodiesel sebaiknya disesuaikan dengan kondisi pasar. Ketika harga minyak bumi melonjak, pemerintah dapat mendorong penggunaan biodiesel melalui subsidi. Sebaliknya, ketika harga minyak sawit lebih tinggi, alokasi sawit dapat diarahkan ke pasar ekspor.

Pandangan tersebut disampaikan Mukti dalam acara BIG Downstream Insights 2026 di Jakarta, Selasa (5/10).

Menurutnya, pendekatan fleksibel seperti yang diterapkan Brasil dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan energi berbasis sawit.

Mukti menjelaskan, peningkatan konsumsi sawit domestik, terutama untuk kebutuhan biodiesel, berpotensi mengurangi volume yang tersedia untuk ekspor. Kondisi ini juga dapat mempengaruhi pendapatan negara dari pungutan ekspor yang selama ini menjadi sumber pembiayaan subsidi biodiesel.

“Subsidi biodiesel itu bukan berasal dari APBN, itu berasal dari pungutan ekspor. Jadi kalau ekspornya itu turun, ya pungutan ekspornya pasti pendapatannya akan turun,” ujarnya.

GAPKI bahkan memperkirakan volume CPO yang dapat diekspor ke Indonesia berpotensi berkurang sekitar 3 juta hingga 4 juta ton pada tahun 2027. Proyeksi tersebut mempengaruhi meningkatnya kebutuhan sawit di dalam negeri, sementara produksi nasional cenderung stagnan.

Mukti menyebut produksi sawit Indonesia dalam lima tahun terakhir relatif berada pada kisaran 51 juta hingga 56 juta ton. Pada saat yang sama, permintaan domestik terus meningkat, baik untuk industri pangan, oleokimia maupun biodiesel.

Khusus sektor biodiesel, kebutuhan CPO diperkirakan terus meningkat. Penggunaan CPO untuk biodiesel pada tahun 2025 tercatat sekitar 12,4 juta ton. Angka itu diperkirakan melampaui 14 juta ton pada tahun 2026 dan berpotensi mencapai 17 juta ton pada tahun 2027.

Peningkatan konsumsi tersebut membuat ruang ekspor sawit Indonesia diperkirakan semakin terbatas apabila tidak diimbangi dengan pertumbuhan produksi.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, GAPKI mendorong peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit, terutama perkebunan rakyat. Salah satu langkah yang diukur penting adalah mempercepat program peremajaan sawit rakyat (PSR) agar produktivitas kebun dapat meningkat.

Selain peremajaan, GAPKI mengusulkan pemerintah menyiapkan kawasan perkebunan khusus yang diperuntukkan bagi kebutuhan energi. Dengan konsep dedicated area, pengembangan sawit untuk biodiesel diharapkan tidak bersaing langsung dengan pasokan bahan baku industri pangan maupun kebutuhan ekspor.

"Kami mengusulkan kalau pemerintah bisa membuat dedicated area. Jadi pengembangan tanaman kelapa sawit yang khusus didedikasikan untuk energi. Terus yang melakukan tentunya pemerintah dan saya pikir juga sudah mulai di Papua," kata Mukti.

Ia menilai, apabila pengembangan kawasan khusus tersebut berjalan efektif, kebutuhan sawit untuk energi dapat terpenuhi tanpa terlalu menekan pasokan bagi sektor pangan dan ekspor.

Usulan tersebut menjadi salah satu opsi yang ditawarkan GAPKI untuk menjaga keseimbangan antara ketahanan energi, kebutuhan industri dalam negeri, dan daya saing ekspor sawit Indonesia di tengah meningkatnya permintaan CPO dalam negeri.