Kotawaringin Barat, Satuju.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, kian terancam punah. Kebakaran yang terjadi di sejumlah titik, termasuk Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) dan ruas Jalan Pangkalan Bun–Kotawaringin Lama, memicu kabut asap yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga operasional penerbangan.

Bupati Kotawaringin Barat, Nurhidayah, mendesak pemerintah pusat segera turun tangan untuk membantu penanganan karhutla. Ia menilai kondisi di lapangan sudah membahayakan dan memerlukan dukungan tambahan, baik berupa personel maupun sarana dan prasarana pemadaman.

"Kondisi karhutla saat ini sudah tahap membahayakan. Mengganggu kesehatan masyarakat, pelayanan publik dan ekonomi. Bahkan penerbangan ke Bandara Iskandar beberapa hari terakhir sudah banyak yang di-cancel atau dibatalkan," ujar Nurhidayah, Senin (12/10/2026).

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan tiga wilayah sebagai prioritas penanganan karena dinilai menjadi penyumbang terbesar. Lokasi ketiga tersebut meliputi ruas Jalan Pangkalan Bun–Kotawaringin Lama, Desa Tanjung Putri, serta kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.

Besarnya dampak kebakaran di lokasi-lokasi tersebut membuat pemerintah daerah membutuhkan dukungan tambahan agar upaya pemadaman dapat dilakukan secara lebih efektif. Nurhidayah pun meminta pemerintah pusat memberikan bantuan langsung untuk mempercepat pengendalian api.

"Kondisi ini jangan dianggap sepele. Kami harapkan pemerintah pusat turun langsung ke wilayah Kobar dan Provinsi Kalimantan Tengah, bantu kami dan segera turunkan bantuan," tegasnya.

Desakan tersebut disampaikan Nurhidayah saat meninjau lokasi karhutla di sepanjang jalan penghubung Pangkalan Bun–Kotawaringin Lama. Dalam peninjauan itu, ia didampingi Sekretaris Daerah, Kepala Pelaksana BPBD, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

Rombongan juga melibatkan Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Koordinasi lintas instansi dilakukan untuk menangani kebakaran sekaligus mengantisipasi dampak kabut asap terhadap masyarakat.

Nurhidayah mengakui, luasnya sebaran kebakaran menyebabkan personel harus dibagi ke beberapa titik. Kondisi tersebut diperberat oleh keterbatasan peralatan dan sarana pendukung yang dibutuhkan untuk memadamkan api secara optimal.

Ia mengajak seluruh pihak memperkuat koordinasi dan kepedulian terhadap keselamatan masyarakat yang terdampak kabut asap. Menurutnya, upaya penanganan harus dilakukan secara bersama-sama agar kebakaran segera terkendali dan dampaknya tidak semakin meluas.

"Mari kita tingkatkan sinergi untuk bersama-sama saling menyadari tugas kita menyelamatkan keluarga dan masyarakat dari kabut asap ini. Kita berupaya maksimal supaya api bisa padam," pungkasnya.

Relawan Mundur, Desak Water Bombing di Tanjung Puting

Di tengah upaya penanganan karhutla, tim relawan gabungan dari Yayasan Orangutan Hijau Kalimantan (YOHK) dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kobar sebelumnya memutuskan menarik seluruh anggotanya dari kegiatan pemadaman di lapangan.

Mereka mendesak pemerintah segera mengerahkan operasi water bombing atau pemadaman melalui pengeboman air dari udara untuk membantu mengatasi kebakaran yang mengancam kawasan hutan dan habitat orangutan di Taman Nasional Tanjung Puting.

Keputusan penarikan personel tersebut menjadi perhatian setelah video pengunduran diri relawan beredar luas di media sosial. Langkah itu diambil setelah sejumlah pihak menyepakati penghentian sementara upaya pemadaman langsung di lapangan.

Para relawan menilai upaya yang telah dilakukan belum menunjukkan perubahan signifikan, sementara kemampuan mereka untuk menangani kebakaran secara langsung semakin terbatas.

Salah satu perwakilan YOHK-HPI Kobar, Moncos, menyampaikan bahwa penarikan personel dilakukan sementara karena upaya pemadaman yang selama ini dijalankan dinilai belum diimbangi dukungan yang memadai. Pernyataan tersebut disampaikannya melalui video yang diunggah pada Minggu (11/10/2026).

Desakan relawan agar pemerintah mengerahkan water bombing menambah urgensi penanganan karhutla di kawasan Tanjung Puting, yang tidak hanya menjadi wilayah konservasi penting, tetapi juga habitat orangutan.

Situasi ini menempatkan pemerintah pada tuntutan untuk memperkuat penanganan di lapangan, mulai dari penambahan personel dan peralatan hingga dukungan pemadaman udara sesuai kebutuhan dan hasil penilaian teknis.

Meluasnya kebakaran, gangguan penerbangan, ancaman kesehatan masyarakat, serta kekhawatiran terhadap habitat satwa liar menjadi alasan agar penanganan karhutla di Kotawaringin Barat segera mendapat perhatian lebih besar.

Pemerintah daerah berharap dukungan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan sehingga kebakaran dapat dikendalikan, paparan secepatnya terhadap penurunan masyarakat, dan kawasan hutan yang menjadi habitat orangutan terlindungi dari kerusakan lebih lanjut.