Jakarta, Satuju.com - Rencana konser musisi asal Italia, Andrea Bocelli, yang dijadwalkan berlangsung di Candi Borobudur dan Jakarta pada akhir 2026 menuai persetujuan. Kali ini, Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis) dengan tegas menyatakan tidak setuju dan mendesak pemerintah meninjau ulang izin penyelenggaraan konser tersebut.

Penolakan itu didasarkan pada pertimbangan diplomasi kemanusiaan, etika kebudayaan global, serta dugaan keterkaitan simbolis maupun finansial Andrea Bocelli dengan aktivitas penggalangan dana bagi militer Israel.

Ketua Bidang Hubungan Internasional PP Hima Persis, Aufar Abdul Aziz, menilai memberikan panggung hiburan kepada tokoh yang dinilai memiliki keterkaitan dengan entitas militer yang terlibat dalam konflik merupakan bentuk ketidakselarasan etika.

Menurut Aufar, seni dan kebudayaan seharusnya menjadi instrumen soft power yang memajukan perdamaian universal, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan solidaritas kemanusiaan.

“Ketika panggung kebudayaan monumental—terutama situs cagar budaya dunia seperti Candi Borobudur—diberikan kepada tokoh yang tercatat pernah terlibat dalam penggalangan dana bagi tentara Israel (IDF), hal itu berpotensi mendegradasi fungsi luhur seni menjadi ruang normalisasi tindakan agresi,” kata Aufar, Selasa (13/10/2026).

Dinilai Berpotensi Mengganggu Konsistensi Diplomasi Indonesia

Dari perspektif hubungan internasional, Aufar berpandangan bahwa diplomasi sebuah negara tidak hanya tercermin melalui pernyataan resmi di forum internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tetapi juga melalui konsistensi kebijakan yang diterapkan di dalam negeri.

Ia menyinggung amanat konstitusi Indonesia untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di dunia. Menurutnya, prinsip tersebut harus tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan kebudayaan dan hiburan.

Aufar juga mengacu pada konsep policy coherence atau keselarasan kebijakan, yakni pentingnya memastikan kebijakan di berbagai bidang berjalan searah dengan prinsip dan komitmen yang telah dinyatakan negara.

“Jika di panggung internasional Indonesia secara konsisten membela kemerdekaan Palestina dan mengecam kejahatan kemanusiaan, namun di dalam negeri kita justru memberikan ruang komersial kepada penyokong narasi militer lawan, maka hal ini menciptakan ambiguitas moral dan merusak kredibilitas diplomasi kemanusiaan Indonesia,” ujarnya.

Ia menilai penyelenggaraan konser tersebut berpotensi menimbulkan persoalan etis di tengah masyarakat, terutama karena Indonesia selama ini dikenal menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

Bagi PP Hima Persis, pertimbangan ekonomi dan perkembangan industri hiburan tidak semestinya mengesampingkan prinsip kemanusiaan yang menjadi bagian dari komitmen bangsa.

“Kita tidak boleh terjebak dalam pragmatisme ekonomi dengan mengorbankan komitmen moral bangsa. Kehadiran figur publik pro-agresi hanya akan memicu resistensi publik dan merusak keharmonisan di tengah masyarakat,” tegas Aufar.

Desak Pemerintah Tinjau Ulang Izin Konser

Atas dasar pertimbangan tersebut, PP Hima Persis mendesak Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta aparat kepolisian untuk meninjau ulang dan mencabut izin penyelenggaraan konser Andrea Bocelli di Indonesia.

Aufar menegaskan bahwa langkah tersebut, menurut organisasinya, diperlukan untuk menjaga konsistensi diplomasi Indonesia sekaligus memastikan kegiatan kebudayaan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diperjuangkan bangsa.

Pihaknya juga mengajak kalangan pemuda, akademisi, dan masyarakat untuk berpartisipasi mengawasi kebijakan publik, khususnya yang dinilai memiliki kaitan dengan isu kemanusiaan dan solidaritas internasional.

“Kami mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas dan bijaksana demi menjaga muruah diplomasi Indonesia serta peradaban dunia yang berkeadilan. Kami juga mengajak seluruh elemen pemuda, akademisi, dan masyarakat untuk terus mengawal kebijakan publik agar senantiasa berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan universal,” pungkasnya.

Hingga pernyataan tersebut disampaikan, penolakan PP Hima Persis menjadi bagian dari perdebatan mengenai batas antara kepentingan industri hiburan, kebebasan berkesenian, pelestarian situs budaya, dan sikap politik luar negeri Indonesia terhadap persoalan Palestina.