Jakarta, Satuju.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menekankan pentingnya kesehatan jiwa sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Perhatian terhadap kesehatan jiwa dinilai perlu diperkuat agar masyarakat, termasuk individu neurodivergen, memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang dan mencapai potensi terbaiknya.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono saat membuka talkshow bertajuk “Sehat Jiwaku, Unik Caraku: Keluarga Merangkul, Kesehatan Jiwa Terjaga, Neurodivergen Berdaya” dalam rangkaian Festival Suara Jiwa di Jakarta, Minggu (11/10/2026).

Dante menyatakan, kesehatan jiwa tidak seharusnya lagi dipandang sebagai persoalan yang berada di pinggiran perhatian masyarakat. Sebaliknya, aspek tersebut perlu menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas SDM nasional.

“Hari ini saya menyaksikan bagaimana masalah kejiwaan itu sangat penting. Masalah kejiwaan bukan lagi isu yang terpinggirkan, tetapi menjadi isu utama. Kesehatan jiwa yang lebih kuat mendukung terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang lebih unggul,” ujar Dante.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan inklusif dalam menangani masalah kesehatan jiwa dan mendukung neurodivergen individu, termasuk mereka yang memiliki Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) dan disleksia. Menurutnya, dukungan perlu dimulai dari lingkungan keluarga agar setiap anak dapat tumbuh tanpa dibatasi oleh tantangan yang menghadangnya.

Sebagai contoh, Dante menyebut Jacques Dubochet, peraih Nobel Kimia 2017 yang diketahui mengalami disleksia. Contoh tersebut disampaikan untuk menunjukkan bahwa kesulitan belajar pada masa kanak-kanak tidak semestinya dijadikan ukuran untuk menentukan masa depan seseorang.

"Kesulitan yang dialami anak saat ini tidak menentukan masa depannya. Kita ingin mereka yang mengalami masalah kejiwaan tidak lagi dimarginalisasikan, tetapi kita rangkul," tegasnya.

Kesenjangan Pengobatan Depresi Masih Tinggi

Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, mengungkapkan bahwa beban gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tinggi. Di sisi lain, kesenjangan antara jumlah orang yang membutuhkan layanan dan mereka yang mendapatkan penanganan atau treatment gap masih menjadi tantangan serius.

Mengacu pada data Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) 2023, gangguan jiwa menempati posisi kedua sebagai penyebab terbesar Years Lived with Disability (YLD) di Indonesia. Depresi, gangguan kecemasan, dan skizofrenia menjadi kontributor utama terhadap beban tersebut.

Sementara itu, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat prevalensi depresi pada penduduk berusia di atas 15 tahun sebesar 1,4 persen. Adapun prevalensi gangguan jiwa berat tercatat mencapai empat per 1.000 anggota rumah tangga.

Namun, angka tersebut belum diikuti akses pengobatan yang memadai. Endang mengungkapkan, hanya sebagian kecil penderita depresi yang telah menerima layanan pengobatan.

"Pada kasus depresi, baru 12,7 persen penderita yang menerima pengobatan. Artinya, hampir 9 dari 10 orang dengan depresi di Indonesia belum tersentuh penanganan medis," jelas Endang.

Kesenjangan layanan tersebut turut dipengaruhi keterbatasan jumlah tenaga kesehatan jiwa dan distribusinya yang belum merata. Kondisi ini menjadi tantangan dalam memastikan masyarakat memperoleh layanan yang dibutuhkan, terutama di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Jumlah Psikiater Belum Memadai

Data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) per 1 September 2026 mencatat Indonesia memiliki 1.495 psikiater. Jumlah tersebut setara dengan rasio satu psikiater untuk setiap 180.000 penduduk.

Rasio itu masih jauh dari acuan yang disebutkan Kemenkes, yakni satu psikiater untuk setiap 30.000 penduduk. Selain itu, dari 3.513 psikolog klinis yang terdata, hanya 213 orang yang bertugas di Puskesmas.

Keterbatasan tenaga profesional tersebut menunjukkan perlunya penguatan layanan kesehatan jiwa, khususnya pada tingkat pelayanan primer, agar deteksi dini dan tindak lanjut terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat dilakukan secara lebih luas.

Skrining Kesehatan Jiwa Jangkau 71,8 Juta Orang

Untuk memperluas deteksi dini, Kemenkes terus memperkuat upaya promotif dan preventif melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Upaya tersebut juga diintegrasikan dengan layanan kesehatan bagi ibu hamil dan ibu pascapersalinan.

Hingga saat ini, skrining kesehatan jiwa melalui program Kemenkes telah menjangkau lebih dari 71,8 juta orang. Dari hasil skrining tersebut, ditemukan dugaan gejala depresi pada 1,2 persen target dan gejala kecemasan pada 0,9 persen target.

Temuan skrining tersebut menjadi dasar penting untuk memperkuat tindak lanjut di fasilitas pelayanan kesehatan. Meski demikian, hasil skrining yang menunjukkan dugaan gejala bukanlah diagnosis klinis dan perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan oleh tenaga kesehatan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemenkes meluncurkan empat seri buku saku skrining kesehatan jiwa yang disusun bersama para ahli dari organisasi profesi. Buku panduan itu ditujukan bagi kelompok empat, yakni ibu hamil dan ibu pascapersalinan, anak dan remaja, orang dewasa, serta lanjut usia.

“Buku saku ini disusun bersama para ahli dari organisasi profesi sebagai panduan praktis bagi tenaga kesehatan di Puskesmas dalam menjamin hasil skrining di lapangan,” pungkas Endang.

Melalui penguatan skrining, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, dan keterlibatan keluarga, Kemenkes berupaya memperluas akses layanan kesehatan jiwa di Indonesia. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kekacauan penanganan sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi individu yang membutuhkan dukungan kesehatan jiwa.