Oleh: Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an

Sebuah konser belum tentu dimulai ketika lampu panggung menyala. Dalam banyak hal, keberhasilan atau kegagalannya justru ditentukan jauh sebelum penonton memasuki arena: ketika promotor memilih artis, menandatangani kontrak, mengurus perizinan, dan mempertimbangkan penerimaan masyarakat.

Rencana konser tenor Italia, Andrea Bocelli, di kawasan Candi Borobudur, Magelang, pada 31 Oktober 2026 menghadirkan pemandangan yang patut dicermati. Polemik mengenai perizinan dan disetujui sejumlah masyarakat menunjukkan bahwa penyelenggaraan acara besar tidak cukup bertumpu pada popularitas artis dan potensi keuntungan.

Fakta yang perlu dipastikan adalah status perizinan, dasar disetujui masyarakat, serta informasi yang dijadikan referensi dalam menilai rekam jejak artis. Pendapat yang dapat ditarik dari permasalahan ini adalah bahwa promotor dan pemerintah perlu bekerja lebih cermat, transparan, dan terkoordinasi. Keduanya harus dibedakan agar kritik tetap kuat melampaui tanpa bukti.

Perizinan Harus Jelas, Bukan Sekadar Menjadi Polemik

Informasi yang menjadi perhatian publik menyebutkan bahwa Polresta Magelang mengumumkan pencabutan rekomendasi izin pada 13 Oktober 2026. Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah menyatakan bahwa izin konser belum dicabut karena kewenangan perizinan berada di tingkat Mabes Polri.

Kedua pernyataan tersebut perlu dibaca secara cermat. Rekomendasi kepolisian dan izin penyelenggaraan bukan istilah yang otomatis memiliki arti hukum sama. Karena itu, status terbaru, jenis dokumen yang dimaksud, kewenangan masing-masing institusi, dan dasar keputusan harus diperiksa melalui keterangan resmi.

Tanpa pemeriksaan tersebut, tidak tepat menyimpulkan bahwa konser sudah pasti dibatalkan atau bahwa izin telah dipastikan berlaku.

Namun, dari sisi tata kelola, ada satu pelajaran yang dapat disampaikan sebagai pendapat: ketidakjelasan komunikasi antarlembaga berpotensi menambah ketidakpastian bagi penyelenggara dan masyarakat. Pemerintah semestinya menyampaikan informasi yang konsisten agar publik tidak terjebak dalam simpang siur pemberitaan.

Kepastian hukum bukan berarti pemerintah harus selalu menyetujui sebuah acara. Kepastian hukum berarti setiap keputusan memiliki dasar, mengikuti kewenangan yang benar, dan dapat dijelaskan kepada publik.

Keberatan terhadap Artis Harus Berbasis Bukti

Penolakan terhadap rencana konser tersebut, sebagaimana diberitakan dalam materi yang menjadi dasar tulisan ini, melibatkan sejumlah kelompok masyarakat, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Keberatan itu berkaitan dengan dugaan hubungan Andrea Bocelli dengan kegiatan yang mendukung Israel.

MUI menyoroti laporan mengenai keterlibatan Bocelli dalam acara penggalangan dana untuk Friends of the Israel Defense Forces di Los Angeles pada 2010 serta penampilannya di Tel Aviv pada 2022.

Kedua hal tersebut perlu dibedakan. Penampilan di Tel Aviv, jika terkonfirmasi, merupakan informasi tentang aktivitas profesional seorang musisi. Fakta bahwa seorang artis tampil di suatu negara tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa ia mendukung seluruh kebijakan pemerintah negara tersebut.

Sementara itu, dugaan keterlibatan dalam penggalangan dana harus diperiksa lebih lanjut: apakah kehadirannya telah dikonfirmasi, apa bentuk partisipasinya, siapa penyelenggara kegiatan, dan apakah terdapat bukti yang menjelaskan tujuan serta penerima dana.

Tanpa bukti yang memadai, tidak tepat menyimpulkan bahwa seorang artis mendukung kebijakan tertentu hanya berdasarkan lokasi pertunjukan atau laporan yang belum terverifikasi.

Pada saat yang sama, masyarakat berhak meminta penjelasan mengenai rekam jejak figur publik yang diundang ke Indonesia, terutama ketika persoalan tersebut bersinggungan dengan isu kemanusiaan yang sensitif.

Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menentang penjajahan. Sikap politik tersebut merupakan konteks yang relevan dalam memahami keberatan sebagian masyarakat. Namun, penilaian terhadap individu tetap harus didasarkan pada informasi yang spesifik, bukan generalisasi.

Inilah batas yang penting: masyarakat boleh menyampaikan keberatan, tetapi tuduhan harus ditopang bukti. Promotor boleh mempertimbangkan sensitivitas publik, tetapi keputusan sebaiknya tidak dibangun di atas informasi yang belum diperiksa.

Nama Besar Tidak Menghapus Risiko

Andrea Bocelli lahir di Italia pada 22 September 1958 dan dikenal sebagai tenor yang memadukan musik opera dengan lagu populer. Namanya dikenal melalui Con te partirò, Time to Say Goodbye, The Prayer, dan Vivo per lei.

Bocelli juga pernah tampil di Jakarta pada 2011. Informasi mengenai perjalanan karier dan repertoar tersebut menjelaskan mengapa rencana penampilannya kembali di Indonesia dapat menarik perhatian pencinta musik.

Namun, fakta tentang popularitas tidak menjawab seluruh persoalan penyelenggaraan konser.

Menurut penilaian penulis, promotor yang profesional tidak cukup hanya mengukur daya tarik seorang artis, perkiraan penjualan tiket, biaya produksi, dan potensi keuntungan. Mereka juga perlu melakukan pemeriksaan risiko reputasi, kepastian perizinan, potensi keberatan masyarakat, serta konsekuensi jika acara harus ditunda atau dibatalkan.

Ini bukan berarti setiap artis yang kontroversial harus ditolak. Juga bukan berarti promotor harus memenuhi setiap tuntutan kelompok masyarakat.

Yang diperlukan adalah proses pengambilan keputusan yang masuk akal, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelum kontrak ditandatangani, promotor perlu memeriksa informasi yang relevan. Sebelum promosi diluncurkan, mereka harus memastikan kesiapan administratif. Sebelum tiket dijual, konsumen perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai penyelenggaraan dan ketentuan pengembalian dana jika terjadi pembatalan.

Langkah tersebut merupakan usulan tata kelola, bukan pernyataan bahwa promotor konser ini telah melakukan kelalaian. Penilaian mengenai ada atau tidaknya kelalaian memerlukan bukti tentang proses yang benar-benar berlangsung.

Kerugian Ekonomi Tidak Boleh Diremehkan

Konser berskala besar dapat membuka peluang ekonomi bagi hotel, restoran, transportasi, pekerja teknis, pedagang, dan pelaku usaha kecil. Akan tetapi, besarnya manfaat tersebut bergantung pada kondisi penyelenggaraan dan jumlah pengunjung yang benar-benar datang.

Sebaliknya, pembatalan atau perubahan jadwal dapat menimbulkan kerugian. Besarnya kerugian tidak dapat ditentukan tanpa data mengenai kontrak, biaya produksi, penjualan tiket, dan komitmen para pihak.

Meski demikian, risiko tersebut layak diperhitungkan sejak awal.

Menurut penulis, promotor seharusnya memiliki rencana penanganan keadaan darurat yang mencakup perubahan jadwal, pembatalan, pengembalian uang tiket, serta pembagian tanggung jawab. Pemerintah juga perlu memastikan prosedur perizinan mudah dipahami dan tidak menimbulkan ketidakpastian yang sebenarnya dapat dihindari.

Usulan ini berlaku luas bagi penyelenggara konser, festival, pameran, dan pertunjukan seni. Prinsip serupa dapat diterapkan dalam industri film, terutama ketika produser harus mempertimbangkan sumber pembiayaan, reputasi pihak yang terlibat, dan kemungkinan dampak sosial.

Namun, semua itu harus diterapkan secara proporsional. Perbedaan pandangan politik atau penolakan sebagian masyarakat tidak otomatis menjadi alasan hukum untuk melarang sebuah kegiatan.

Borobudur Bukan Sekadar Latar Panggung

Candi Borobudur memiliki nilai sejarah dan budaya yang jauh melampaui fungsi sebuah lokasi pertunjukan. Karena itu, setiap acara di kawasan tersebut harus mengikuti ketentuan pengelolaan yang berlaku dan memperhatikan pelestarian warisan budaya.

Pernyataan ini merupakan prinsip umum pengelolaan kawasan warisan budaya. Adapun penilaian apakah rencana konser tertentu telah memenuhi seluruh persyaratan teknis dan administratif harus merujuk pada dokumen serta keterangan pengelola yang berwenang.

Menurut penulis, manfaat ekonomi dari sebuah acara tidak seharusnya dipertentangkan dengan pelestarian budaya. Keduanya dapat berjalan bersama apabila perencanaan, pengawasan, dan tanggung jawab penyelenggara dilakukan dengan baik.

Kemegahan panggung tidak boleh membuat nilai Borobudur hanya menjadi ornamen promosi. Sebaliknya, penggunaan kawasan budaya harus menjadi alasan bagi penyelenggara untuk meningkatkan standar kehati-hatian.

Jangan Menunggu Tirai Dibuka

Polemik konser Andrea Bocelli memberi kesempatan untuk mengevaluasi tata kelola acara besar di Indonesia. Evaluasi tersebut tidak harus berangkat dari kesimpulan bahwa satu pihak pasti benar dan pihak lain pasti salah.

Pertama, status perizinan harus dipastikan melalui dokumen dan keterangan resmi. Kedua, informasi mengenai rekam jejak artis harus diuji berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, keberatan masyarakat perlu ditanggapi secara terbuka tanpa mengabaikan prinsip hukum. Keempat, promotor harus menyiapkan perlindungan konsumen dan skenario risiko sejak awal.

Keempat langkah tersebut merupakan rekomendasi penulis. Pelaksanaannya memerlukan koordinasi, informasi yang memadai, dan komitmen seluruh pihak untuk menempatkan kepentingan publik secara proporsional.

Tidak setiap polemik harus berakhir dengan pembatalan. Sebaliknya, besarnya investasi dan tingginya popularitas artis juga tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan yang sah.

Keputusan yang baik harus bertumpu pada fakta yang dapat diuji, aturan yang berlaku, serta pertimbangan yang transparan.

Panggung hiburan ibarat kapal yang membawa banyak penumpang. Sebelum berlayar, nakhoda harus memeriksa mesin, cuaca, dan jalur perjalanan. Ia tidak cukup hanya menghitung jumlah penumpang dan memperkirakan keuntungan.

Begitu pula promotor: periksa sebelum berkontrak, koordinasikan sebelum mengumumkan, dan pastikan persyaratan perizinan sebelum melangkah lebih jauh.

Sebab, sebelum tirai dibuka, fakta harus diperiksa, kewenangan harus diperjelas, dan tanggung jawab harus ditetapkan. Itulah fondasi penyelenggaraan acara yang sehat: bukan menghindari semua kontroversi, melainkan mengelolanya tanpa mengorbankan kebenaran, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat.

Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma'had Tadabbur al-Qur'an, 18 Oktober 2026