OPINI | CAK AT – AHMADIE THAHA

Kepergian KH Syukron Ma’mun bukan sekadar kehilangan seorang ulama dan pendidik. Ia meninggalkan pertanyaan penting: masih adakah keberanian untuk mengingatkan penguasa ketika kekuasaan mulai menjauh dari kepentingan rakyat?

Oleh: Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an

Ada ulama yang dikenang karena kedalaman ilmunya. Ada yang dihormati karena kesalehannya. Ada pula yang meninggalkan jejak karena keberaniannya berdiri di hadapan kekuasaan dan mengatakan sesuatu yang tidak selalu ingin didengar oleh para penguasa.

KH Syukron Ma’mun termasuk yang terakhir.

Ahad, 18 Oktober 2026, kabar wafatnya pengasuh Pondok Pesantren Daarur Rahman itu membawa duka bagi keluarga, santri, dan umat Islam. Pada usia 84 tahun, sosok yang dikenal sebagai Singa Podium tersebut meninggalkan warisan yang lebih besar daripada suara lantang dan pidato berapi-api.

Ia meninggalkan teladan tentang keberanian moral: bahwa ulama tidak seharusnya kehilangan suaranya hanya karena berhadapan dengan kekuasaan.

Di tengah kehidupan politik yang kerap memanjakan pujian dan mencurigai kritik, keteladanan semacam itu terasa penting. Sebab, kekuasaan yang terus-menerus dipuji berisiko kehilangan kemampuan untuk melihat kesalahannya sendiri.

Mimbar Bukan Tempat Menjilat Kekuasaan

Kiai Syukron memiliki gaya dakwah yang khas. Suaranya serak, intonasinya kuat, dan kalimat-kalimatnya sering disampaikan secara langsung. Ia tidak selalu memilih jalan berputar untuk menyampaikan kegelisahan tentang keadaan bangsa.

Baginya, mimbar bukan sekadar tempat menyampaikan nasihat tentang ibadah dan kehidupan akhirat. Mimbar juga merupakan ruang untuk mengingatkan manusia tentang keadilan, tanggung jawab, dan kewajiban memperlakukan rakyat secara layak.

Di sinilah makna penting seorang ulama diuji.

Ulama tidak kehilangan kehormatannya ketika mengkritik pemerintah. Sebaliknya, kehormatan itu justru dapat tumbuh ketika ia berani menyampaikan kebenaran meskipun berisiko merenggangkan hubungan dengan penguasa.

Kiai Syukron pernah mengingatkan bahwa kritik kepada pemerintah tidak otomatis berarti memusuhi Indonesia. Pesan itu sederhana, tetapi mengandung prinsip demokrasi yang mendasar: pemerintah bukan negara, dan pejabat bukan pemilik negeri.

Mencintai Indonesia tidak sama dengan menyetujui semua kebijakan pemerintah. Mengkritik kebijakan yang merugikan masyarakat justru dapat menjadi bentuk kepedulian terhadap bangsa.

Karena itu, tidak masuk akal jika setiap kritik dianggap sebagai serangan. Pemerintah yang sehat semestinya mampu membedakan kritik yang membangun, tuduhan yang harus dibuktikan, dan fitnah yang memang perlu ditindak sesuai hukum.

Kritik bukan musuh demokrasi. Yang membahayakan demokrasi justru ketika kritik dibungkam, pengawasan dilemahkan, dan loyalitas kepada penguasa ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan rakyat.

Ketika Pejabat Lebih Senang Dipuji

Masalahnya, tidak semua pemegang kekuasaan nyaman mendengar suara yang berbeda.

Pujian sering diterima sebagai penghormatan, sedangkan kritik mudah dianggap sebagai permusuhan. Orang yang mengingatkan kesalahan dicurigai memiliki agenda. Mereka yang memilih diam justru dinilai sebagai kawan.

Pola semacam ini berbahaya. Jika berlangsung terus-menerus, lingkaran kekuasaan akan dipenuhi orang-orang yang pandai menyenangkan atasan, tetapi enggan menyampaikan keadaan sebenarnya.

Akibatnya, kesalahan dapat bertahan bukan karena tidak diketahui, melainkan karena tidak ada yang berani membicarakannya.

Di sinilah suara ulama seharusnya mengambil peran. Bukan menjadi pengeras suara pemerintah, bukan pula menjadi corong oposisi tanpa pertimbangan. Ulama harus berdiri dengan ukuran moral yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika pemerintah membuat kebijakan yang membawa manfaat, manfaat itu patut diakui. Jika kebijakannya menyulitkan rakyat, kesalahan tersebut perlu disampaikan. Jika terdapat dugaan penyimpangan, fakta harus diperiksa dan bukti harus diutamakan.

Keberanian tidak berarti berbicara keras tanpa dasar. Keberanian berarti bersedia mengatakan sesuatu yang benar, sekalipun kebenaran itu tidak menyenangkan pihak yang berkuasa.

Kiai Syukron dikenang melalui keberanian semacam itu. Warisannya mengingatkan kita bahwa suara ulama semestinya tidak berhenti pada nasihat yang aman dan nyaman didengar.

Gontor dan Sidogiri: Dua Tradisi, Satu Cakrawala

Warisan Kiai Syukron tidak hanya berada di mimbar. Ia juga meninggalkan jejak melalui pendidikan.

Latar pendidikannya mempertemukan dua tradisi pesantren yang memiliki kekuatan masing-masing: Sidogiri dengan kedalaman tradisi keilmuan salafiyah dan Gontor dengan sistem pendidikan modern, kedisiplinan, serta penguasaan bahasa.

Dari pengalaman itu, ia mendirikan Pondok Pesantren Daarur Rahman di Jakarta Selatan pada 11 Januari 1975.

Perpaduan tersebut menyimpan pelajaran penting bagi dunia pendidikan Islam. Menjaga tradisi tidak harus berarti menutup diri terhadap perubahan. Sebaliknya, menerima modernitas tidak mengharuskan pesantren meninggalkan akar keilmuannya.

Kitab kuning dan ilmu pengetahuan modern bukan dua dunia yang harus dipertentangkan. Penguasaan bahasa Arab dapat berjalan bersama penguasaan bahasa Inggris. Pendalaman fikih dapat berdampingan dengan pengembangan teknologi, ekonomi, dan ilmu sosial.

Yang menentukan bukan sekadar metode pengajaran, melainkan visi pendidikan yang hendak dibangun.

Pesantren semestinya tidak hanya menghasilkan santri yang mampu mengulang pengetahuan, tetapi juga manusia yang sanggup memahami persoalan, menguji pendapat, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

Lebih jauh, pendidikan harus melahirkan keberanian intelektual. Santri tidak cukup dibekali kepatuhan; mereka juga perlu belajar membedakan kepatuhan yang berlandaskan ilmu dari ketaatan buta yang menutup ruang berpikir.

Di sinilah perpaduan tradisi dan modernitas menemukan maknanya. Tradisi memberi akar, ilmu memperluas pandangan, dan akhlak menjadi penuntun dalam menggunakan keduanya.

Guru yang Tidak Takut pada Pikiran Muridnya

Ada satu sisi Kiai Syukron yang layak dikenang: keterbukaannya terhadap santri yang gemar membaca dan bertanya.

Ray Rangkuti, pengamat politik sekaligus mantan santri Daarur Rahman, pernah menceritakan pengalamannya berinteraksi dengan sang kiai. Ray mengenang perhatian yang diterimanya ketika membaca buku-buku karya sejumlah pemikir, di antaranya Nurcholish Madjid, Kuntowijoyo, Muhammad Abduh, dan Hamka.

Dalam salah satu pengajaran umum, Ray mengajukan tiga pertanyaan mengenai dinul Islam. Kiai Syukron merespons dengan suara keras agar santri lain turut memperhatikan pembahasan tersebut. Setelah itu, ia mempersilakan Ray mengunjungi perpustakaan pribadinya.

Pengalaman itu memberi gambaran tentang hubungan guru dan murid yang sehat. Seorang guru tidak harus takut kepada pertanyaan. Ia tidak perlu merasa wibawanya runtuh hanya karena murid ingin memahami sesuatu lebih jauh.

Justru sebaliknya, pertanyaan yang baik dapat menjadi pintu bagi pendalaman ilmu.

Pesantren akan kehilangan sebagian kekuatannya jika santri hanya diajarkan untuk menerima tanpa memahami, mengikuti tanpa menimbang, dan menghafal tanpa mengembangkan kemampuan berpikir.

Tentu, kebebasan berpikir bukan alasan untuk mengabaikan adab atau meremehkan ilmu para guru. Perbedaan pendapat tetap membutuhkan argumentasi dan penghormatan.

Namun, adab tidak boleh dijadikan alasan untuk mematikan pertanyaan. Menghormati guru tidak berarti menganggap semua pendapat manusia tidak mungkin keliru.

Kisah yang dikenang Ray menunjukkan bahwa pendidikan dapat menjadi tempat tumbuhnya kemandirian berpikir. Dan keberanian intelektual semacam itu sangat dibutuhkan ketika para santri kelak berhadapan dengan kepentingan, tekanan, serta godaan kekuasaan.

Ulama Juga Harus Berani Mengoreksi Dirinya Sendiri

Ada satu hal yang tidak boleh luput ketika kita mengenang tokoh besar: penghormatan tidak harus berubah menjadi pemujaan.

Kiai Syukron juga pernah terlibat dalam politik praktis. Ia ikut mendirikan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), yang dideklarasikan pada 5 Maret 2003, dan pernah memimpin partai tersebut. Ia juga memiliki pengalaman panjang dalam organisasi keagamaan.

Pengalaman itu menunjukkan bahwa ia tidak hanya berbicara tentang politik dari kejauhan. Ia pernah berada di dalam lingkungan organisasi dan persaingan politik yang menuntut keputusan serta pilihan.

Namun, keterlibatan politik seorang ulama tidak otomatis menjadikan semua pilihannya benar. Sebagaimana pejabat, aktivis, dan tokoh masyarakat, ulama pun perlu dinilai berdasarkan sikap dan tindakannya.

Prinsip ini justru memperkuat warisan yang hendak kita kenang. Jika seorang ulama mengajarkan keberanian mengoreksi kekuasaan, prinsip yang sama juga perlu berlaku ketika kekuasaan berada di tangan kelompok yang dekat dengannya.

Ukuran moral tidak boleh berubah hanya karena pelakunya kawan sendiri.

Kritik kepada pemerintah harus berlandaskan fakta. Kritik kepada kelompok sendiri juga harus demikian. Kesalahan lawan tidak boleh dibesar-besarkan, sementara kesalahan kawan disembunyikan.

Di sinilah independensi diuji. Bukan ketika kita mengkritik pihak yang tidak kita sukai, melainkan ketika kita berani mengoreksi pihak yang kita hormati atau dukung.

Mengenang Kiai Syukron secara dewasa berarti mengambil pelajaran dari keberaniannya tanpa menutup ruang penilaian kritis terhadap perjalanan hidupnya.

Jangan Biarkan Singa Podium Tinggal Nama

Kini Kiai Syukron telah tiada. Tanggung jawab menjaga keberlanjutan Daarur Rahman berada di tangan keluarga, pengelola, santri, dan para penerusnya.

Mereka tidak cukup hanya mempertahankan nama besar sang pendiri. Mereka perlu menjaga mutu pendidikan, merawat tradisi keilmuan, memperluas cakrawala santri, serta membangun hubungan yang sehat dengan masyarakat.

Nama besar dapat diwariskan. Keberanian moral harus ditumbuhkan kembali.

Demikian pula, julukan Singa Podium tidak akan banyak berarti jika hanya menjadi kenangan tentang suara yang menggelegar. Makna sesungguhnya terletak pada nilai yang dibawa suara itu: keberanian membela kepentingan rakyat, kesediaan mengingatkan penguasa, dan komitmen untuk tidak menukar prinsip dengan kenyamanan.

Indonesia membutuhkan ulama yang mampu menjaga jarak kritis dari kekuasaan tanpa kehilangan tanggung jawab kebangsaan. Kita membutuhkan pendidik yang membentuk santri berilmu sekaligus mandiri. Kita juga membutuhkan tokoh agama yang berani mengoreksi pihak lain tanpa kehilangan keberanian untuk mengoreksi dirinya sendiri.

Kiai Syukron Ma’mun telah menyelesaikan perjalanan hidupnya. Kini, pertanyaan yang lebih penting bukan lagi seberapa keras suaranya ketika berdiri di podium, melainkan seberapa jauh nilai yang diperjuangkannya diteruskan oleh mereka yang masih hidup.

Sebab, negeri ini tidak kekurangan orang yang pandai berbicara. Yang lebih dibutuhkan adalah orang-orang yang berani menyampaikan kebenaran, menjaga integritas, dan menolak diam ketika kepentingan rakyat dipertaruhkan.

Selamat jalan, Kiai Syukron Ma’mun. Semoga Allah SWT mengampuni segala khilaf, menerima amal ibadah, dan menempatkan almarhum di tempat terbaik di sisi-Nya.

Semoga Singa Podium itu telah pergi, tetapi keberanian moral yang diwariskannya tidak ikut terkubur.

@Signature

Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an