Pangkalpinang, Satuju.com – Dugaan peredaran rokok merek Faz/NMos yang menggunakan pita cukai palsu di Pangkalpinang dan sejumlah wilayah Bangka Belitung menjadi sorotan. Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan peredaran barang kena cukai serta langkah penegakan hukum yang dilakukan instansi berwenang.

Informasi yang dihimpun redaksi pada Selasa (20/10/2026) menyebutkan, peredaran rokok tersebut diduga telah berlangsung cukup lama dengan jalur distribusi yang menjangkau kawasan permukiman hingga sejumlah desa.

Apabila dugaan penggunaan pita cukai palsu terbukti, persoalan ini berpotensi masuk ke ranah pidana di bidang cukai dan menimbulkan kerugian terhadap penerimaan negara.

Sejumlah nama, termasuk seseorang yang disebut bernama Nico alias Acen serta Afong, turut muncul dalam informasi awal yang diterima redaksi terkait dugaan rantai distribusi rokok tersebut. Namun, keterlibatan, hubungan, maupun peran masing-masing pihak belum dapat dipastikan dan masih memerlukan verifikasi serta pembuktian oleh pihak berwenang.

Keaslian Pita Cukai Menjadi Persoalan Utama

Keberadaan pita cukai pada kemasan rokok tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa produk tersebut telah memenuhi ketentuan cukai. Keaslian pita, kesesuaian penggunaannya, serta legalitas barang kena cukai harus diperiksa melalui mekanisme resmi.

Jika dugaan penggunaan pita cukai palsu pada rokok Faz/NMos benar, pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah bagaimana produk tersebut dapat masuk ke jalur distribusi, tersimpan di tempat penyimpanan, dan kemudian beredar hingga ke tingkat pengecer.

Bea Cukai Pangkalpinang perlu memberikan penjelasan mengenai pengawasan yang telah dilakukan, termasuk apakah informasi atau laporan masyarakat mengenai produk tersebut pernah diterima dan bagaimana tindak lanjutnya.

Meski demikian, dugaan pembiaran oleh aparat Bea Cukai maupun kepolisian belum dapat dinyatakan sebagai fakta tanpa bukti yang memadai. Pemeriksaan dan klarifikasi diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat kelemahan pengawasan atau pelanggaran yang belum terungkap.

Dugaan Gudang dan Jalur Distribusi Perlu Ditelusuri

Informasi awal juga menyinggung dugaan sejumlah lokasi penyimpanan yang berkaitan dengan distribusi rokok tersebut. Kebenaran informasi mengenai lokasi, penguasaan gudang, jumlah stok, dan jalur pengiriman masih harus dipastikan melalui penyelidikan.

Apabila ditemukan tempat penyimpanan yang digunakan untuk memasok rokok ke berbagai wilayah, penelusuran sebaiknya tidak berhenti pada pengecer atau pengangkut di lapangan.

Pemeriksaan perlu mencakup asal barang, pemasok, distributor, dokumen perolehan, serta pihak yang mengendalikan distribusi dan memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.

Informasi mengenai dugaan aliran uang atau pemberian imbalan kepada pihak tertentu, apabila ditemukan, juga harus ditelusuri berdasarkan bukti transaksi dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak seorang pun dapat dinyatakan terlibat hanya berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.

UU Cukai Mengatur Ancaman Pidana

Dugaan penggunaan pita cukai palsu dan peredaran rokok yang tidak memenuhi ketentuan cukai dapat memiliki konsekuensi hukum serius.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai mengatur sejumlah ketentuan pidana yang relevan dengan dugaan tersebut.

Pasal 55 UU Cukai mengatur sejumlah perbuatan terkait pembuatan, peniruan, pemalsuan, serta penggunaan dan peredaran pita cukai palsu atau dipalsukan. Ketentuan ini memuat ancaman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama delapan tahun serta denda paling sedikit 10 kali dan paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Sementara itu, Pasal 54 UU Cukai mengatur perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan barang kena cukai yang tidak memenuhi ketentuan, termasuk yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dipersyaratkan. Ancaman pidananya berupa penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan/atau denda paling sedikit dua kali hingga paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Adapun Pasal 56 UU Cukai mengatur perbuatan terkait barang kena cukai yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang tersebut. Ketentuannya mencakup ancaman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun serta denda paling sedikit dua kali hingga paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Penerapan pasal-pasal tersebut bergantung pada unsur perbuatan, pengetahuan pelaku, serta bukti yang ditemukan dalam pemeriksaan. Untuk dugaan pemalsuan pita cukai, penyidik perlu menguji ketentuan yang sesuai dengan fakta perkara.

Bea Cukai dan Polda Babel Diminta Memberikan Klarifikasi

Sorotan kini tertuju pada Bea Cukai Pangkalpinang dan Polda Bangka Belitung. Masyarakat membutuhkan penjelasan apakah dugaan peredaran rokok Faz/NMos telah terdeteksi, apakah keaslian pita cukainya sudah diperiksa, dan apakah penyelidikan terhadap jalur distribusinya telah dilakukan.

Bea Cukai diharapkan menjelaskan langkah pengawasan dan penindakan sesuai kewenangannya. Sementara itu, kepolisian perlu memastikan setiap informasi yang mengandung dugaan tindak pidana ditindaklanjuti melalui prosedur hukum yang berlaku.

Apabila ditemukan indikasi keterlibatan oknum atau upaya melindungi kegiatan ilegal, dugaan tersebut juga perlu diperiksa secara objektif melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang berwenang.

Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Bea Cukai Pangkalpinang maupun Polda Bangka Belitung mengenai dugaan peredaran rokok Faz/NMos dan penggunaan pita cukai palsu tersebut. Konfirmasi kepada pihak-pihak yang disebut dalam informasi awal juga diperlukan untuk memperoleh penjelasan dan menjaga keberimbangan pemberitaan.

Pengusutan Perlu Menjangkau Rantai Distribusi

Penanganan dugaan peredaran rokok berpita cukai palsu tidak cukup hanya dengan menindak barang yang ditemukan di tingkat pengecer. Jika pelanggaran terbukti, pengusutan perlu menjangkau asal barang, jalur pemasokan, lokasi penyimpanan, serta pihak-pihak yang terbukti mengendalikan distribusi.

Peredaran barang kena cukai yang tidak memenuhi ketentuan dapat mengancam penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang mematuhi peraturan.

Karena itu, publik berhak mengetahui apakah dugaan tersebut telah ditindaklanjuti, apa hasil pemeriksaannya, dan langkah apa yang akan ditempuh untuk mencegah peredaran serupa.

Penegakan hukum yang kredibel membutuhkan pemeriksaan berbasis bukti, transparansi sesuai ketentuan, dan pertanggungjawaban yang dapat diuji publik. Jika dugaan pelanggaran terbukti, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai peran dan ketentuan hukum yang berlaku.

Publik kini menunggu penjelasan Bea Cukai Pangkalpinang dan Polda Bangka Belitung. Bukan hanya mengenai legalitas produk yang diduga beredar, tetapi juga mengenai langkah konkret untuk memastikan pengawasan dan penegakan hukum berjalan efektif.