Oleh: Darma F. Sitompul, S.A.P., M.Si., AIFO

OPINI, Satuju.com — Kabupaten Bengkalis, Riau, menghadapi persoalan kebakaran lahan yang tidak bisa lagi dipandang sebagai rutinitas musim kemarau. Data Pemerintah Provinsi Riau per 27 September 2026 mencatat luas kumulatif kebakaran lahan di Bengkalis mencapai 8.569,25 hektare, terbesar di antara kabupaten dan kota di Riau. Angka ini menjadi peringatan serius bahwa perlindungan gambut, pengawasan lahan, dan pencegahan kebakaran harus dievaluasi secara menyeluruh.

Setiap musim kemarau, masyarakat kembali dihadapkan pada ancaman yang sama: lahan terbakar, udara tercemar, aktivitas terganggu, dan petugas berjibaku memadamkan api. Setelah hujan turun, perhatian perlahan mereda. Namun, persoalan mendasar sering kali belum terselesaikan.

Kita seperti terjebak dalam lingkaran yang terus berulang. Api muncul, penanganan darurat dilakukan, lalu semua berharap musim hujan akan mengakhiri masalah. Padahal, hujan hanya membantu memadamkan api. Ia tidak otomatis memperbaiki tata kelola lahan, memulihkan gambut yang mengering, atau memastikan pengawasan berjalan efektif.

Jika kebakaran terus berulang, kita perlu berhenti menyebutnya semata-mata sebagai bencana musiman. Ada persoalan yang harus diperiksa lebih jauh: bagaimana lahan dikelola, bagaimana pengawasan dijalankan, dan seberapa serius pemerintah mencegah kebakaran sebelum api membesar.

Bagi Bengkalis, ini bukan hanya persoalan lingkungan. Ini juga menyangkut kesehatan masyarakat, keberlanjutan ekonomi, dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warganya.

Bengkalis Menanggung Beban Kebakaran Terbesar

Angka kebakaran di Bengkalis patut menjadi perhatian khusus. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Riau yang dipublikasikan pada 27 September 2026, luas kumulatif lahan terbakar di seluruh Riau mencapai 20.597,23 hektare. Dari jumlah itu, Bengkalis mencatat 8.569,25 hektare, disusul Pelalawan dengan 6.710,21 hektare.

Data yang sama mencatat 4.305 titik panas (hotspot) dan 73 titik kebakaran (fire spot) di Bengkalis. Angka tersebut menunjukkan besarnya tantangan pengendalian kebakaran di kabupaten ini.

Titik panas tidak selalu berarti kebakaran yang telah terkonfirmasi. Deteksi satelit harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lapangan untuk memastikan keberadaan api, luas lahan yang terbakar, dan penyebabnya. Namun, data tersebut tetap menjadi peringatan bahwa wilayah rawan membutuhkan pengawasan serius dan berkelanjutan.

Luas kebakaran ribuan hektare tidak boleh sekadar menjadi angka dalam laporan penanganan bencana. Di baliknya terdapat ekosistem yang rusak, potensi kerugian ekonomi, ancaman kesehatan, dan kehidupan masyarakat yang terganggu.

Pertanyaan pentingnya ialah mengapa kebakaran dapat meluas sedemikian besar. Apakah pengawasan terhadap wilayah rawan sudah berjalan efektif? Apakah kesiapan pencegahan dilakukan sebelum kemarau mencapai puncaknya? Bagaimana kondisi tata air gambut di kawasan yang terbakar? Dan sejauh mana kewajiban pengelola lahan telah dipenuhi?

Pertanyaan-pertanyaan ini layak dijawab secara terbuka oleh pemerintah dan pihak terkait.

Besarnya kebakaran tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kelalaian pihak tertentu. Namun, angka tersebut cukup menjadi dasar untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pencegahan dan pengawasan.

Sawit Menghidupi, Gambut Harus Dilindungi

Tidak dapat dimungkiri bahwa kelapa sawit memiliki peran penting bagi perekonomian Bengkalis. Komoditas ini menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga dan menggerakkan kegiatan ekonomi di berbagai wilayah.

Namun, kepentingan ekonomi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan daya dukung lingkungan. Keuntungan dari pemanfaatan lahan harus berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga tanah, air, dan ekosistem.

Bengkalis memiliki kawasan pesisir, pulau-pulau, serta ekosistem gambut yang membutuhkan pengelolaan khusus. Pada lahan gambut, perubahan tata air dapat meningkatkan risiko kebakaran, terutama ketika kemarau menyebabkan kelembapan tanah menurun.

Gambut bekerja seperti spons alami yang menyimpan air. Ketika tata air terganggu akibat pengeringan berlebihan, lapisannya menjadi lebih rentan terbakar. Api juga dapat merambat di bawah permukaan tanah, bertahan lama, dan sulit dipadamkan sepenuhnya.

Karena itu, persoalan kebakaran di Bengkalis tidak cukup dilihat dari jumlah titik api. Kita juga harus memeriksa kondisi lahan, pengelolaan kanal, pemeliharaan kawasan rawan, dan kepatuhan terhadap kewajiban perlindungan lingkungan.

Sawit bukan satu-satunya penyebab kebakaran gambut. Akan tetapi, pengelolaan perkebunan yang berada di kawasan gambut harus menjadi bagian penting dari evaluasi tata kelola lahan.

Pembangunan perkebunan tidak boleh mengorbankan fungsi ekologis gambut. Keuntungan ekonomi harus disertai tanggung jawab lingkungan yang dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.

Jangan Hanya Mencari Siapa yang Membakar

Setiap kebakaran harus diselidiki. Jika seseorang atau badan usaha terbukti melakukan pembakaran atau melanggar kewajiban hukum, penindakan harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, pencarian pelaku tidak boleh membuat pemerintah melupakan pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa lahan di Bengkalis terus menghadapi risiko kebakaran?

Bagaimana pengawasan terhadap lahan perkebunan dilakukan? Apakah tata air gambut dipelihara dengan baik? Apakah wilayah rawan dipantau sebelum api muncul? Apakah kewajiban pengelola lahan dijalankan secara konsisten?

Pencegahan seharusnya dimulai ketika lahan masih dapat dijaga agar tidak memasuki kondisi rawan terbakar, bukan ketika asap sudah menyelimuti permukiman.

Petani kecil yang masih menggunakan cara membakar untuk membuka lahan perlu mendapatkan edukasi dan akses terhadap metode alternatif yang terjangkau. Larangan tanpa dukungan teknis dan ekonomi tidak cukup untuk mengubah praktik di lapangan.

Pada saat yang sama, pengawasan terhadap perusahaan dan pemegang konsesi harus berjalan dengan standar yang sama tegasnya. Pemeriksaan perlu dilakukan berdasarkan data dan bukti, bukan prasangka. Besarnya modal atau skala usaha tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk luput dari pengawasan.

Hukum lingkungan harus berlaku adil. Siapa pun yang terbukti melanggar harus bertanggung jawab, tanpa memandang kedudukan maupun kepentingan ekonominya.

Pemerintah juga perlu menjelaskan hasil pengawasan, langkah pencegahan, dan tindak lanjut terhadap temuan di lapangan. Transparansi akan membantu masyarakat menilai apakah kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan hasil.

Asap Tak Berhenti di Batas Wilayah

Kebakaran lahan tidak hanya menimbulkan kerusakan di lokasi api. Asap dapat terbawa angin dan mengganggu wilayah lain, bahkan ketika titik api di suatu tempat telah berhasil dikendalikan.

Pada 17 Oktober 2026, BMKG melaporkan tidak mendeteksi titik panas di Provinsi Riau pada pembaruan pukul 16.00 WIB. Namun, kabut asap masih dilaporkan menyelimuti sejumlah wilayah di Riau. Pada waktu yang sama, BMKG mendeteksi 1.112 titik panas di Pulau Sumatera, dengan konsentrasi terbesar berada di Sumatera Selatan.

Kondisi tersebut mengingatkan kita bahwa pemadaman api dan pemulihan kualitas udara merupakan dua persoalan yang saling berkaitan, tetapi tidak selalu berlangsung bersamaan. Asap dapat berpindah mengikuti angin, sementara partikel pencemar tidak langsung hilang setelah api padam.

Karena itu, Bengkalis membutuhkan pemantauan kualitas udara yang mudah diakses masyarakat. Informasi harus disertai waktu pengukuran, lokasi stasiun pemantauan, dan indikator yang digunakan, seperti konsentrasi PM2.5 atau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).

Data kualitas udara dari Pekanbaru, misalnya, tidak dapat langsung dianggap mewakili kondisi Bengkalis. Pemerintah perlu menyampaikan informasi yang benar-benar relevan dengan lokasi masyarakat yang terdampak.

Ketika kualitas udara memburuk, warga berhak memperoleh peringatan yang jelas dan panduan perlindungan kesehatan. Anak-anak, lansia, dan masyarakat dengan gangguan pernapasan harus menjadi perhatian khusus.

Masyarakat tidak cukup hanya diberi tahu bahwa api telah padam. Mereka juga perlu mengetahui apakah udara yang dihirup sudah membaik dan langkah apa yang harus dilakukan apabila pencemaran masih berlangsung.

Rakyat Menanggung Dampak, Siapa Bertanggung Jawab?

Kabut asap bukan sekadar persoalan lingkungan. Ini juga persoalan keadilan sosial.

Anak-anak berisiko terpapar pencemaran udara. Kegiatan belajar dapat terganggu ketika sekolah harus menyesuaikan jadwal atau menerapkan pembelajaran jarak jauh. Nelayan, pedagang, pekerja harian, dan masyarakat yang bergantung pada mobilitas juga dapat menghadapi hambatan dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

Gangguan terhadap kegiatan sekolah perlu diantisipasi agar layanan publik tetap berjalan. Jika pembelajaran jarak jauh diterapkan, penyelenggara program Makan Bergizi Gratis harus menyiapkan mekanisme distribusi yang sesuai dengan kondisi lapangan agar kebutuhan gizi peserta didik tetap diperhatikan.

Namun, dampak langsung terhadap distribusi MBG di Bengkalis harus dipastikan melalui data dan keterangan pihak terkait. Kritik kebijakan harus bertumpu pada fakta agar persoalan yang benar-benar terjadi dapat ditangani secara tepat.

Hal yang tidak boleh diabaikan ialah ketimpangan beban yang muncul ketika kebakaran terjadi. Manfaat ekonomi dari pemanfaatan lahan tidak selalu dinikmati secara merata, sedangkan dampak asap dapat dirasakan masyarakat luas.

Warga tidak seharusnya terus dipaksa menerima udara tercemar sebagai konsekuensi yang dianggap biasa dari kegiatan ekonomi.

Jika pembangunan menghasilkan keuntungan, tetapi masyarakat harus menanggung risiko kesehatan dan keselamatan, cara pembangunan tersebut layak dievaluasi.

Empat Langkah yang Harus Dikerjakan

Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama Pemerintah Provinsi Riau dan instansi terkait perlu mengubah pendekatan dari penanganan darurat menjadi pencegahan yang terukur.

Pertama, pulihkan dan jaga tata air gambut. Sekat kanal, pembasahan kembali gambut, dan pemantauan tinggi muka air harus disesuaikan dengan kondisi hidrologis setiap kawasan. Pengelolaan air di lahan perkebunan tidak boleh menyebabkan pengeringan berlebihan yang meningkatkan risiko kebakaran.

Kedua, perkuat pengawasan sebelum kemarau mencapai puncaknya. Pemerintah perlu memetakan wilayah rawan, memastikan kesiapan personel dan peralatan, serta memeriksa kondisi lahan secara berkala. Pengawasan tidak boleh baru menguat setelah titik api ditemukan.

Ketiga, bantu petani membuka lahan tanpa bakar. Akses terhadap peralatan, pendampingan teknis, pembiayaan, dan insentif bagi praktik yang bertanggung jawab perlu diperluas. Masyarakat membutuhkan solusi yang dapat dijalankan, bukan hanya larangan.

Keempat, tegakkan hukum secara transparan. Data titik panas dan citra satelit perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lapangan. Penetapan tanggung jawab harus berdasarkan bukti yang memadai. Hasil pengawasan dan tindak lanjut penanganan kasus juga perlu disampaikan kepada publik secara akuntabel.

Keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari jumlah personel yang dikerahkan atau banyaknya titik api yang dipadamkan. Pemerintah harus menunjukkan apakah luas kebakaran menurun, wilayah gambut tetap terjaga, kepatuhan pengelola meningkat, dan risiko terhadap masyarakat berkurang.

Tanpa ukuran yang jelas, program pencegahan mudah berubah menjadi rutinitas tahunan yang ramai ketika krisis terjadi, tetapi kehilangan daya dorong setelah keadaan mereda.

Bengkalis Tidak Boleh Terus Menunggu Hujan

Bengkalis memiliki kekayaan alam dan potensi ekonomi yang harus dijaga untuk generasi berikutnya. Sawit dapat tetap menjadi bagian penting perekonomian daerah, tetapi keberlanjutannya bergantung pada kemampuan mengelola lahan tanpa merusak lingkungan.

Pemerintah perlu membuktikan bahwa pengawasan tidak berhenti pada dokumen. Pelaku usaha harus memenuhi kewajiban pengelolaan lahan. Petani harus mendapatkan dukungan untuk menerapkan cara yang lebih aman. Aparat penegak hukum harus bertindak berdasarkan bukti dan tanpa pandang bulu.

Angka kebakaran yang tercatat di Bengkalis hingga September 2026 seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi serius. Data tersebut bukan sekadar catatan tentang luas lahan yang terbakar, melainkan peringatan tentang besarnya pekerjaan yang masih harus diselesaikan.

Kita tidak bisa terus mengandalkan hujan untuk mengakhiri masalah yang seharusnya dapat dicegah melalui kebijakan dan pengelolaan yang tepat.

Hujan mungkin memadamkan api hari ini. Namun, jika tata kelola lahan tidak berubah, pengawasan tidak konsisten, dan pemulihan gambut diabaikan, ancaman yang sama dapat kembali muncul pada musim kemarau berikutnya.

Ketika sawit membakar langitnya sendiri di Bengkalis, yang dipertaruhkan bukan hanya keberlanjutan perkebunan. Yang dipertaruhkan adalah kesehatan warga, keselamatan lingkungan, dan masa depan daerah.

Bengkalis tidak membutuhkan siklus darurat yang terus berulang. Bengkalis membutuhkan pencegahan yang terukur, pengawasan yang berani, dan penegakan hukum yang adil.

Langit biru bukan hadiah dari musim hujan. Ia harus diperjuangkan melalui keputusan yang tepat sebelum api menyala.

Jangan biarkan masyarakat Bengkalis terus menunggu hujan untuk mendapatkan udara yang layak dihirup. Sebab, pembangunan yang merusak sumber kehidupannya sendiri bukanlah kemajuan, melainkan utang lingkungan yang kelak harus dibayar oleh generasi berikutnya.

Penulis: Darma F. Sitompul, S.A.P., M.Si., AIFO.