Oleh: Syahrul Mizan, S.E.

Ketua PC PMII Kabupaten Bengkalis

Nama Laksamana semestinya mengingatkan masyarakat Melayu pada keberanian, kehormatan, dan tanggung jawab. Namun, ketika nama itu terseret dalam polemik sebuah tempat usaha di Pekanbaru, pertanyaan yang muncul bukan sekadar soal nama, melainkan juga tentang nilai yang hendak direpresentasikan kepada publik.

Kontroversi Kafe Laksamana Muda mencuat setelah sebuah video beredar di media sosial dan memicu beragam tanggapan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi perhatian publik, termasuk dalam kaitannya dengan nilai budaya Melayu yang selama ini dijunjung masyarakat Riau.

Namun, di tengah derasnya reaksi, satu hal harus ditegaskan: video yang beredar tidak boleh menjadi satu-satunya dasar untuk menetapkan kesimpulan. Apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah kegiatan dalam video tersebut merupakan bagian dari acara yang diselenggarakan pengelola harus dijelaskan melalui pemeriksaan dan keterangan pihak-pihak terkait.

Kritik terhadap sebuah peristiwa tetap diperlukan. Tetapi kritik yang bertanggung jawab harus berdiri di atas fakta, bukan prasangka.

Ketika Nama Budaya Menjadi Pertanyaan

Bagi masyarakat Melayu, nama bukan sekadar identitas. Nama juga membawa simbol, ingatan, dan harapan. Karena itu, penggunaan nama yang memiliki muatan sejarah dan budaya patut disertai kesadaran terhadap nilai yang melekat padanya.

Laksamana dikenal sebagai simbol kepemimpinan dan keberanian dalam sejarah kemaritiman Melayu. Ketika nama tersebut digunakan sebagai identitas usaha, publik wajar mempertanyakan pesan yang ingin disampaikan. Akan tetapi, penggunaan nama itu sendiri tidak otomatis membuktikan adanya penghinaan terhadap budaya Melayu.

Persoalan utamanya adalah bagaimana suatu tempat usaha dikelola, kegiatan apa yang berlangsung di dalamnya, dan apakah pengelolanya menjalankan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sinilah kritik harus diarahkan secara proporsional. Jangan sampai simbol budaya dijadikan alat untuk menghakimi seseorang sebelum fakta terungkap. Sebaliknya, jangan pula nilai budaya hanya dijadikan hiasan tanpa kepedulian terhadap tanggung jawab sosial.

Adat Melayu Tidak Boleh Menjadi Alat Menghakimi

Ungkapan “Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah” merupakan prinsip yang penting dalam tradisi Melayu. Nilai tersebut mengajarkan bahwa kehidupan bermasyarakat memiliki landasan moral dan keagamaan.

Namun, menjunjung nilai adat tidak berarti membenarkan penghakiman tanpa proses yang adil. Ketegasan harus berjalan bersama kebijaksanaan. Kritik harus disertai bukti. Penegakan aturan harus dilakukan oleh pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Karena itu, polemik Kafe Laksamana Muda seharusnya menjadi momentum untuk memperjelas fakta, bukan memperluas tuduhan. Pengelola perlu diberi ruang untuk menjelaskan peristiwa yang dipersoalkan. Pemerintah juga perlu menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka agar masyarakat tidak terus bergantung pada potongan video dan spekulasi media sosial.

Jika terdapat pelanggaran, penanganannya harus mengikuti aturan yang berlaku. Jika tuduhan tidak terbukti, penjelasan yang terang juga diperlukan untuk memulihkan keadaan dan mencegah stigma yang tidak berdasar.

Pemerintah Jangan Berhenti pada Reaksi

Dalam perkara yang telah menyedot perhatian publik, pemerintah daerah dan aparat terkait perlu bekerja secara profesional. Pemeriksaan tidak cukup hanya untuk meredam kegaduhan sesaat, tetapi harus menghasilkan kejelasan mengenai fakta, tanggung jawab, dan ketentuan yang relevan.

Transparansi menjadi penting karena masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan persoalan yang telah menjadi perhatian umum. Penjelasan yang terbuka juga dapat mencegah munculnya kesimpulan liar dan perlakuan tidak adil terhadap pihak tertentu.

Pada saat yang sama, pengelola usaha perlu memahami bahwa kebebasan menjalankan bisnis tetap disertai kewajiban mematuhi aturan dan memperhatikan dampak sosial dari kegiatan yang diselenggarakan.

Menjaga marwah Melayu bukan berarti menutup ruang usaha atau membenarkan tekanan massa. Marwah justru dijaga ketika persoalan diselesaikan melalui fakta, aturan, dan tanggung jawab.

Mengembalikan Kemudi pada Akal Sehat

Polemik Kafe Laksamana Muda semestinya tidak berakhir sebagai pertarungan opini di media sosial. Peristiwa ini dapat menjadi ruang evaluasi bersama: bagi pengelola usaha untuk menjelaskan tanggung jawabnya, bagi pemerintah untuk menunjukkan ketegasan yang terukur, dan bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik tanpa kehilangan kejernihan berpikir.

Marwah Melayu tidak akan tegak hanya melalui kemarahan. Ia membutuhkan keteladanan, keadilan, dan keberanian untuk membedakan fakta dari dugaan.

Jika nama Laksamana membawa simbol kepemimpinan, maka kemudi penyelesaian polemik ini harus dikembalikan kepada akal sehat. Jangan biarkan prasangka mengambil alih peran fakta. Jangan pula biarkan nilai budaya berhenti sebagai slogan.

Sebab, kehormatan sebuah masyarakat tidak hanya terlihat dari seberapa keras mereka membela nilai yang diyakini, tetapi juga dari seberapa adil mereka memperlakukan orang lain ketika kebenaran belum sepenuhnya terungkap.