Penulis: Cak AT — Ahmadie Thaha

Istilah kokopan yang terdengar dalam pidato Prabowo mengingatkan pada tradisi kebersamaan. Namun, kekompakan kabinet harus terbukti melalui kerja nyata bagi rakyat.

Satuju.com - Kata kokopan mendadak menjadi perbincangan setelah Presiden Prabowo Subianto mengucapkannya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 21 Oktober 2026. Di balik perhatian terhadap kata tersebut, ada pertanyaan yang lebih penting: sejauh mana kekompakan kabinet benar-benar menghasilkan manfaat bagi rakyat?

Dalam sidang yang juga menjadi momentum evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran itu, Presiden menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kabinet Merah Putih atas kerja sama mereka. Potongan pidatonya kemudian beredar luas di media sosial dan memancing beragam tanggapan.

Peristiwa tersebut menarik bukan semata-mata karena bunyi sebuah kata, melainkan juga karena pesan yang hendak disampaikan Presiden: pentingnya kerja sama tim dalam menjalankan pemerintahan.

Dalam catatan ini, saya tertarik melihat makna kebersamaan melalui tradisi yang dikenal di sejumlah lingkungan pesantren. Rekan saya, Agus Basri, pernah menceritakan pengalaman kunjungan ke pesantren bersama Prabowo ketika masih menjabat Pangkostrad. Menurut penuturannya, ia mengenal kebiasaan makan bersama yang disebut kumbulan dan minum bersama yang disebut ngokop bareng.

Cerita tersebut merupakan kesaksian personal tentang pengalaman di lingkungan pesantren. Tradisi dan istilah yang disebutkan tentu perlu dipahami sesuai konteksnya, bukan dianggap mewakili seluruh pesantren atau masyarakat Jawa.

Namun, gagasan yang dapat kita renungkan dari kebiasaan berbagi itu cukup sederhana: kebersamaan menuntut seseorang untuk memperhitungkan kepentingan orang lain.

Satu wadah, banyak orang. Satu hidangan, banyak tangan. Dalam kebiasaan seperti itu, seseorang tidak cukup hanya mengucapkan solidaritas. Ia juga harus memberi ruang agar orang lain memperoleh bagian.

Kekompakan Bukan Sekadar Seragam dan Senyum

Prinsip tersebut relevan ketika kita membicarakan kabinet. Kekompakan pemerintahan tidak cukup diukur dari foto bersama, tepuk tangan dalam rapat, atau pernyataan bahwa seluruh anggota tim sudah satu suara.

Kekompakan yang sesungguhnya terlihat ketika kementerian mampu berbagi informasi, menyelesaikan persoalan lintas sektor, dan menjalankan kebijakan dengan tanggung jawab yang jelas.

Sebuah kabinet bisa terlihat solid di hadapan kamera. Namun, kesan itu belum cukup untuk membuktikan bahwa seluruh anggotanya bekerja efektif demi kepentingan masyarakat.

Ujian sebenarnya muncul ketika kepentingan antarkementerian bertabrakan, anggaran terbatas, atau sebuah program tidak mencapai target. Dalam keadaan seperti itu, solidaritas seharusnya mendorong penyelesaian masalah, bukan menjadi alasan untuk menutupi kekurangan.

Menteri yang menemukan kelemahan kebijakan koleganya perlu memiliki ruang untuk menyampaikan kritik berdasarkan data. Perbedaan pendapat yang disampaikan secara bertanggung jawab tidak otomatis merusak kekompakan.

Sebaliknya, tim yang menutup pintu terhadap kritik berisiko mempertahankan kesalahan hanya demi terlihat kompak.

Presiden dan para menteri perlu memastikan bahwa kerja sama menghasilkan keputusan yang terukur, pelaksanaan yang transparan, serta evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kebersamaan Harus Terlihat dalam Kebijakan

Tradisi makan bersama dapat menjadi pengingat tentang pentingnya berbagi. Namun, kita tidak perlu meromantisasi setiap kebiasaan tradisional. Makan bersama tidak otomatis membuat seseorang adil, sebagaimana minum dari satu wadah tidak menjamin tumbuhnya kepedulian.

Nilai sebuah tradisi terletak pada sikap yang menyertainya: menghormati orang lain, menjaga etika, dan tidak mengambil seluruh bagian untuk kepentingan sendiri.

Dalam pemerintahan, prinsip itu harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Setiap kementerian perlu memahami tanggung jawabnya, membuka data yang relevan, dan bersedia dievaluasi berdasarkan hasil kerja.

Keberhasilan program juga tidak cukup diumumkan melalui pidato. Pemerintah perlu menunjukkan bukti bahwa kebijakan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Jika program gagal, pejabat terkait harus menjelaskan penyebabnya dan menyampaikan langkah perbaikan. Jangan sampai energi pemerintahan habis untuk saling melempar tanggung jawab, sementara masyarakat menanggung akibatnya.

Karena itu, istilah kokopan boleh menjadi bahan perbincangan. Tradisi ngokop bareng pun dapat mengingatkan kita pada nilai kebersamaan yang tumbuh dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, jangan biarkan percakapan berhenti pada permainan kata atau nostalgia terhadap masa lalu.

Pertanyaan yang lebih penting ialah apakah kekompakan para pemimpin tercermin dalam kebijakan yang adil, pelayanan publik yang baik, dan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Kabinet tidak perlu menggelar seremoni minum bersama di Istana untuk membuktikan solidaritas. Yang diperlukan adalah kerja sama yang nyata, keberanian mengoreksi kesalahan, dan kesediaan mempertanggungjawabkan keputusan.

Pada akhirnya, kekompakan paling mudah terlihat ketika semua orang berkumpul dan tersenyum. Nilai sesungguhnya baru tampak ketika kepentingan bertabrakan dan seseorang harus memilih antara mengambil lebih banyak untuk dirinya sendiri atau menyisakan bagian bagi orang lain.

Para pemimpin boleh kompak menikmati hidangan. Namun, kekompakan itu baru bermakna jika rakyat juga merasakan manfaat dari kerja pemerintahan.

Sebab, apa gunanya para pemimpin kompak menikmati hidangan jika rakyatnya masih harus berebut remah-remah kemakmuran?

Cak AT — Ahmadie Thaha
Ma'had Tadabbur al-Qur'an