JAKARTA, Satuju.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla heran atas reaksi yang muncul setelah dirinya meminta ijazah mantan Presiden Joko Widodo diperlihatkan kepada publik. JK menegaskan dirinya percaya ijazah Jokowi asli dan berharap keterbukaan dapat mengakhiri polemik yang berlangsung selama bertahun-tahun.

Dalam The Johan Budi Podcast yang tayang pada Sabtu, 24 Oktober 2026, JK menjelaskan bahwa sarannya bukan bentuk tuduhan terhadap keaslian ijazah Jokowi. Ia justru menyatakan keyakinannya bahwa dokumen tersebut asli.

“Saya percaya ijazah beliau itu asli. Karena asli, maka ditunjukkan saja,” ujar JK, sebagaimana diberitakan Warta Ekonomi pada Minggu, 25 Oktober 2026.

JK mempertanyakan alasan pernyataannya menuai reaksi keras. Ia juga membedakan sikapnya dari Roy Suryo, yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi.

“Kalau Roy Suryo mengatakan bahwa palsu, saya mengatakan tidak,” kata JK.

Menurut JK, persoalan yang ia soroti bukan tuduhan bahwa ijazah Jokowi palsu, melainkan alasan dokumen tersebut tidak diperlihatkan kepada publik. Ia berharap keterbukaan dapat meredakan perdebatan dan menghentikan konflik yang terus berulang.

Bestari Barus: Jokowi Akan Tunjukkan Ijazah Jika Diminta Pengadilan

Pernyataan JK sebelumnya mendapat tanggapan dari politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus. Pada Senin, 13 April 2026, Bestari mengungkapkan bahwa dirinya sempat membicarakan permintaan JK saat bertemu Jokowi di Solo.

Bestari mengaku sempat tertawa bersama Jokowi ketika membahas permintaan agar ijazah mantan presiden itu diperlihatkan kepada publik. Ia juga menanggapi permintaan tersebut dengan menyinggung dokumen pribadi JK.

"Kalau Pak JK ingin memperlihatkan ijazahnya, atau surat nikahnya kepada publik, atau surat yang lain yang menurut beliau mudah, cuma buka lemari, itu silakan saja diperlihatkan," ujar Bestari, seperti diberitakan Merdeka.com.

Namun, Bestari menyatakan Jokowi memiliki sikap sendiri mengenai keterbukaan dokumen tersebut. Menurut dia, Jokowi bersedia memperlihatkan ijazahnya apabila diminta oleh pengadilan.

"Pak Jokowi punya sikap bahwa 'kalau pengadilan minta, ya akan saya tunjukkan'. Tapi selain daripada itu, itu hak privat beliau," ujar Bestari, sebagaimana dikutip Merdeka.com.

Pernyataan Bestari memperlihatkan perbedaan pandangan mengenai kapan dokumen tersebut perlu diperlihatkan kepada publik. Sementara JK mendorong keterbukaan untuk mengakhiri polemik, Bestari menyampaikan bahwa Jokowi memiliki sikap tersendiri terkait permintaan tersebut.

JK Bantah Membiayai Pihak yang Mempersoalkan Ijazah

JK juga membantah tudingan bahwa dirinya membiayai pihak-pihak yang mempersoalkan ijazah Jokowi. Ia justru menegaskan bahwa dirinya percaya dokumen tersebut asli.

Pada April 2026, JK juga menyarankan agar ijazah Jokowi diperlihatkan setelah melaporkan Rismon Sianipar ke Mabes Polri. Saat itu, ia menyoroti konflik berkepanjangan yang muncul akibat polemik tersebut.

Permintaan untuk memperlihatkan ijazah bukan dengan sendirinya bukti bahwa dokumen itu bermasalah. Sebaliknya, pernyataan seseorang yang meyakini keaslian dokumen juga tidak menggantikan proses verifikasi apabila autentisitasnya dipersoalkan.

Polemik ijazah Jokowi membutuhkan penjelasan berdasarkan bukti yang relevan dan dapat diperiksa. Perdebatan politik maupun tantangan personal tidak cukup untuk memastikan keaslian sebuah dokumen.

Kejelasan informasi, verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta penjelasan dari pihak terkait menjadi penting agar persoalan tersebut tidak terus berkembang menjadi pertentangan di ruang publik.