Pekanbaru, Satuju.com – Aksi memakukan di depan Kantor Gubernur Riau, Senin (26/10/2026), berlangsung tegang setelah massa bertambah dengan bergabungnya mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau (BEM UMRI).

Bertambahnya jumlah peserta aksi membuat situasi di lokasi semakin panas. Berdasarkan pantauan Riauaktual.com, terjadi aksi saling melempar dan saling dorong antara mahasiswa dengan pihak kepolisian. Kedua pihak terlihat berusaha menenangkan massa masing-masing agar ketegangan tidak berkembang menjadi kericuhan yang lebih besar.

Dalam refleksi tersebut, mahasiswa dari Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Riau dan BEM Universitas Islam Riau (UIR) menyuarakan sejumlah tuntutan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap lintas provinsi, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan, serta persoalan Pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi untuk Provinsi Riau.

Koordinator lapangan BEM UIR, M Ridho Gunawan dan M Rahamdhanu Hasibuan, menyampaikan kekecewaan mahasiswa terhadap penanganan karhutla dan kabut asap yang dinilai belum memberikan hasil sesuai harapan masyarakat.

Dalam orasinya, mahasiswa secara terbuka menggugat kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto. Mereka menilai pemerintah daerah belum maksimal dalam menangani persoalan karhutla dan dampak kabut asap yang berulang kali melanda wilayah Riau.

“Kami menggugat Plt Gubernur Riau yang gagal menangani persoalan karhutla dan kabut asap di Riau. Ini sudah menjadi aksi jilid III, tetapi aspirasi kami tidak pernah disampaikan oleh ayahanda, dalam hal ini Plt Gubernur Riau SF Hariyanto. Kami datang membawa tuntutan masyarakat, tetapi sampai sekarang belum mendapatkan respon yang kami harapkan,” tegas Ridho dalam orasinya.

Mahasiswa juga mendesak pemerintah pusat untuk memberhentikan atau memberhentikan Menteri Kehutanan dari jabatannya. Tuntutan tersebut disampaikan sebagai bentuk protes terhadap penanganan karhutla yang mereka nilai belum maksimal.

Tak hanya menyoroti kinerja pemerintah, aksi massa juga mendesak aparat penegak hukum menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai penegakan hukum harus dilakukan secara serius agar kebakaran tidak terus menerus terjadi dan masyarakat tidak kembali menanggung dampaknya.

Mahasiswa juga meminta pemerintah menghadirkan solusi konkret bagi warga yang terdampak kabut asap, terutama terkait perlindungan kesehatan dan pemulihan kondisi ekonomi masyarakat.

Aksi tersebut disebut sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa sekaligus upaya mendorong pemerintah daerah dan pusat agar mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan karhutla di Riau.

Hingga aksi berlangsung, suasana di sekitar Kantor Gubernur Riau masih diwarnai ketegangan akibat aksi saling lempar dan saling dorong antara mahasiswa dan polisi. Peristiwa tersebut terjadi di tengah bertambahnya jumlah massa yang memadat dalam pemadatan.

Persoalan karhutla dan kabut asap kembali menjadi sorotan melalui aksi ini, dengan mahasiswa menuntut pertanggungjawaban pemerintah serta langkah-langkah penanganan yang lebih konkret terhadap dampak yang dirasakan masyarakat Riau.