Catatan Cak AT

Satuju.com - Bayangkan sebuah restoran yang menyediakan 120 kursi. Dua kelompok berebut kekuasaan dengan mengandalkan 54 dan 49 kursi. Lalu datang kelompok ketiga yang menguasai 17 kursi. Kelompok inilah yang berpotensi menentukan siapa yang berhak duduk di kursi pemerintahan.

Begitulah gambaran politik Israel setelah pemilu parlemen pada 28 Oktober 2026. Suara warga Arab-Palestina menguat, tetapi jalan menuju pemerintahan masih menghadapi hambatan ideologis.

Berdasarkan proyeksi sementara yang dilaporkan Al Jazeera, blok Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diperkirakan meraih 54 kursi. Sementara itu, blok oposisi pimpinan Gadi Eisenkot memperoleh 49 kursi. Partai-partai Arab diproyeksikan mengantongi total 17 kursi dari 120 anggota Knesset.

Tak satu pun blok utama mencapai ambang mayoritas 61 kursi. Artinya, partai-partai Arab berpotensi menjadi penentu pembentukan pemerintahan baru.

Dalam sistem parlementer Israel, kemenangan dalam perolehan kursi tidak otomatis menjamin kekuasaan. Partai-partai harus membangun koalisi untuk mengumpulkan dukungan mayoritas. Karena itu, masa depan Netanyahu tidak hanya bergantung pada hasil pemilu, tetapi juga pada kemampuan para pesaingnya merangkul mitra politik.

Eisenkot memimpin blok oposisi yang berupaya mengakhiri pemerintahan Netanyahu. Namun, ia masih harus meyakinkan sejumlah tokoh dalam koalisinya, termasuk Naftali Bennett dan Avigdor Lieberman, agar bersedia bekerja sama dengan partai-partai Arab.

Jika kesepakatan tercapai, gabungan blok oposisi dan partai-partai Arab berpotensi menguasai 66 kursi. Jumlah itu cukup untuk membentuk pemerintahan mayoritas.

Tetapi politik bukan matematika sederhana. Angka bisa dijumlahkan, sedangkan kepentingan dan ideologi tidak selalu bisa dipertemukan.

Eisenkot mengajukan sejumlah persyaratan, termasuk pengakuan terhadap Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis serta kewajiban menjalani dinas nasional bagi seluruh warga. Persyaratan tersebut berpotensi mempersulit negosiasi dengan partai-partai Arab yang mempertanyakan standar loyalitas dalam proses pembentukan pemerintahan.

Dua kekuatan utama mewakili pemilih Arab dalam pemilu ini. Pertama, Joint List, aliansi partai-partai Arab yang dipimpin Yousef Jabareen. Kedua, Ra’am, partai pimpinan Mansour Abbas.

Abbas bukan pemain baru dalam percaturan politik Israel. Pada 2021, ia membawa Ra’am masuk ke dalam koalisi pemerintahan Naftali Bennett. Dukungan partainya turut membantu mengakhiri masa jabatan Netanyahu saat itu.

Pengalaman tersebut membuktikan bahwa kerja sama partai Arab dengan pemerintahan Israel bukan sesuatu yang mustahil. Persoalannya terletak pada kemauan politik para pemimpin untuk membuka pintu koalisi.

Abbas bahkan membuka kemungkinan mendukung pemerintahan Eisenkot dengan syarat partainya memperoleh peran dalam penanganan persoalan keamanan internal. Sementara itu, Jabareen dan Ahmad Tibi juga menyatakan kesiapan memanfaatkan kekuatan politik mereka untuk mengakhiri pemerintahan Netanyahu.

Di sinilah letak arti penting menguatnya partai-partai Arab. Perolehan kursi bukan sekadar angka statistik, melainkan modal politik untuk memperjuangkan kepentingan konstituen.

Mantan Duta Besar Israel Daniel Shek menilai menguatnya suara Arab sebagai salah satu fenomena penting dalam pemilu kali ini. Sebaliknya, Honaida Ghanam, Direktur Jenderal Palestinian Forum for Israeli Studies di Ramallah, menyoroti hambatan yang lebih mendasar: penolakan politik terhadap warga Arab sebagai mitra pemerintahan.

Netanyahu secara terbuka menyebut pemerintahan yang bergantung pada partai-partai Arab anti-Zionis sebagai sesuatu yang memalukan. Bennett juga menegaskan keinginannya membentuk pemerintahan yang hanya melibatkan partai-partai Zionis.

Pandangan berbeda disampaikan Yair Golan, pemimpin Partai Democrats yang berada dalam blok Eisenkot. Ia menyerukan agar kubunya menghentikan pemisahan politik berdasarkan suara Yahudi dan Arab.

Perbedaan sikap itu memperlihatkan bahwa keinginan mengganti Netanyahu tidak otomatis berarti seluruh partai oposisi menerima keterlibatan partai Arab dalam pemerintahan.

Sebagian menginginkan perubahan kepemimpinan, tetapi tetap mempertahankan batas ideologis dalam menentukan mitra koalisi. Mereka menghadapi dilema: menerima dukungan partai Arab demi mencapai mayoritas atau mempertahankan prinsip politik yang justru dapat mempersempit jalan menuju kekuasaan.

Lantas, bagaimana akhir drama ini?

Sejumlah kemungkinan terbuka, mulai dari pemilu ulang, pemerintahan minoritas dengan dukungan dari luar koalisi, perpindahan sejumlah anggota parlemen ke kubu Netanyahu, hingga pembentukan pemerintahan persatuan nasional.

Semua bergantung pada negosiasi politik. Proyeksi perolehan kursi belum cukup untuk memastikan siapa yang akhirnya membentuk pemerintahan.

Namun, satu hal patut dicermati. Menguatnya partai-partai Arab menunjukkan bahwa kemenangan elektoral tidak selalu berbanding lurus dengan akses terhadap kekuasaan. Mereka bisa memperoleh representasi lebih besar di parlemen, tetapi tetap menghadapi penolakan ketika hendak masuk ke pusat pemerintahan.

Pertanyaan mendasarnya bukan lagi sekadar siapa yang menang dan siapa yang kalah. Pertanyaan yang lebih penting ialah apakah kekuatan politik Israel bersedia mengakui hak warga Arab untuk ikut menentukan arah pemerintahan.

Di restoran politik Israel, rombongan pemilik 17 kursi sudah tiba. Persoalannya, apakah mereka akan memperoleh tempat di meja perundingan, atau hanya diminta menunggu di luar ketika menu kekuasaan dibagikan?

Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma'had Tadabbur al-Qur'an, 29 Oktober 2026