JAKARTA, Satuju.com – Kontroversi konser Andrea Bocelli di Indonesia kembali memunculkan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Anwar Abbas, bahkan menilai keputusan pembantu presiden yang memberi jalan bagi konser tersebut berpotensi merusak reputasi kepala negara.

Kritik itu disampaikan Buya Anwar melalui tulisan yang dimuat Kumparan pada 28 Oktober 2026. Ia menyoroti ketidaksinkronan antara komitmen politik Presiden Prabowo terhadap perjuangan Palestina dan keputusan sejumlah pihak di lingkungan pemerintahan.

Persoalan ini bukan sekadar mencakup penyelenggaraan konser musik. Perdebatan berkembang menjadi pertanyaan mengenai konsistensi pemerintah dalam menjalankan prinsip antikolonialisme yang menjadi bagian dari dasar konstitusi Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Prinsip tersebut selama ini menjadi landasan sikap Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

MUI sebelumnya telah menyampaikan penolakan terhadap konser penyanyi tenor asal Italia tersebut. Salah satu alasan yang disampaikan adalah keterlibatan Andrea Bocelli dalam acara penggalangan dana Friends of the Israel Defense Forces di Los Angeles pada tahun 2010 serta tampil di Tel Aviv pada tahun 2022.

MUI menilai jejak jejak tersebut menjadi pertimbangan pemerintah sebelum memberikan ruang bagi penyelenggaraan konser di Indonesia.

Namun, persoalan ini tidak berarti penolakan terhadap musik atau seniman asing semata-mata karena asal negaranya. Perhatian publik lebih tertuju pada dugaan keterkaitan seorang figur publik dengan kegiatan yang dinilai memiliki hubungan dengan dukungan terhadap militer Israel.

Sikap MUI juga telah mendapat perhatian sejumlah kementerian. Kementerian Agama menyatakan dukungan terhadap sikap lembaga ulama tersebut, sedangkan Kementerian Pariwisata sebelumnya menyampaikan komitmen untuk menghormati keputusan MUI.

Perbedaan sikap dan komunikasi antarpihak inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan pemerintah.

Aksi Penolakan Beralih ke Jalanan

Kontroversi konser Andrea Bocelli tidak berhenti pada perdebatan di tingkat lembaga. Pada 30 Oktober 2026, Front Persaudaraan Islam (FPI) menggelar aksi penolakan di Balai Kota Jakarta.

Massa membawa mobil komando dan pengeras suara untuk menyampaikan keberatan terhadap penyelenggaraan konser tersebut.

Aksi itu memperlihatkan bahwa persoalan yang sebelumnya berkembang melalui pernyataan lembaga dan tokoh masyarakat kini turut bergerak ke ruang publik.

Kondisi tersebut semestinya menjadi perhatian pemerintah. Aspirasi yang tidak memperoleh ruang komunikasi memadai berpotensi berkembang menjadi tekanan publik yang lebih luas.

Buya Anwar Abbas menyoroti persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana keputusan orang-orang di sekitar presiden dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional.

Presiden Prabowo selama ini menyampaikan komitmen terhadap perjuangan Palestina. Karena itu, kebijakan jajaran pemerintah yang dinilai tidak sejalan dengan semangat tersebut dapat memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi sikap negara.

Prabowo Diminta Evaluasi Jajaran Pemerintahan

Dalam kritiknya, Buya Anwar menggunakan istilah "pembusukan" untuk menggambarkan tindakan pembantu presiden yang dinilai justru merugikan nama baik Prabowo.

Kritik tersebut menjadi pengingat bahwa reputasi seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh pernyataan dan kebijakan pribadinya. Kinerja serta keputusan para pembantu presiden juga ikut membentuk penilaian masyarakat.

Prabowo memang tidak mungkin mengawasi seluruh keputusan teknis setiap kementerian. Namun, presiden tetap memiliki tanggung jawab memastikan jajaran pemerintah menjalankan kebijakan yang konsisten dengan arah kepemimpinannya.

Di sisi lain, persoalan ini perlu ditempatkan secara proporsional. Prinsip antikolonialisme dalam konstitusi merupakan landasan politik bangsa, sedangkan penilaian terhadap kelayakan penyelenggaraan konser membutuhkan pertimbangan kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah perlu menjelaskan dasar keputusan terkait konser tersebut, termasuk bagaimana aspirasi MUI dan keberatan masyarakat menjadi bagian dari pertimbangan.

Jangan sampai perbedaan sikap antarkementerian justru memperbesar kebingungan publik.

Kritik Buya Anwar Abbas pada akhirnya bukan hanya menyasar penyelenggaraan konser Andrea Bocelli. Lebih dari itu, kritik tersebut menganalisis keseriusan pemerintah dalam menjaga konsistensi antara komitmen politik, prinsip konstitusi, dan keputusan para pembantunya.

Bagi Prabowo, tantangan menjaga kepercayaan rakyat bukan hanya datang dari pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Ketidaksinkronan kebijakan dalam lingkaran kekuasaan sendiri juga dapat menjadi persoalan serius.

Penulis: Ahmadie Thaha (Cak AT)
Ma'had Tadabbur al-Qur'an
31 Oktober 2026