Jakarta, Satuju.com - Hasil akhir pemilu legislatif Israel belum sepenuhnya memberikan kemenangan bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Meski persetujuan sayap kanan yang dipimpinnya berhasil mengungguli kubu oposisi, perolehan kursi mereka belum mencukupi untuk mayoritas parlemen dan membentuk pemerintahan baru.

Dilaporkan dari detikcom, Minggu (1/11/2026), Komite Pemilu Pusat Israel (CEC) telah mengumumkan hasil resmi pemilu legislatif yang berlangsung pada 27 Oktober 2026.

Berdasarkan penghitungan CEC, tingkat partisipasi pemilih mencapai 77,9 persen dari sekitar 7,3 juta warga yang memiliki hak suara. Sebanyak 5.716.655 suara telah dihitung, menjadikan tingkat partisipasi tersebut sebagai salah satu yang tertinggi dalam beberapa dekade terakhir.

Hasil pertarungan menunjukkan sayap kanan pendukung Netanyahu memperoleh 53 dari total 120 kursi Knesset atau parlemen Israel. Partai Likud yang dipimpin Netanyahu menjadi kekuatan politik tunggal terbesar dengan pengamanan 27 kursi.

Sementara itu, kubu oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot melalui Partai Yashar berhasil memperoleh 48 kursi parlemen.

Meski unggul lima kursi dari oposisi, tidak didukung Netanyahu masih menghadapi persoalan besar. Mereka membutuhkan sedikitnya 61 kursi untuk mencapai mayoritas mutlak dan membentuk pemerintahan.

Di tengah persaingan kedua kubu, partai-partai Arab Israel justru mencatatkan pencapaian bersejarah. Gabungan Joint List dan Partai Ra'am berhasil mengamankan 19 kursi parlemen, hampir dua kali lipat dibandingkan total 10 kursi yang mereka miliki saat ini.

Perolehan tersebut berpotensi menjadikan partai-partai Arab Israel sebagai kekuatan penentu dalam proses pembentukan pemerintahan berikutnya.

Bahkan, tambahan dukungan dari kedua partai tersebut secara matematis dapat membantu kubu oposisi melampaui ambang batas mayoritas. Namun, peluang itu masih bergantung pada kesediaan oposisi untuk membuka kerja sama politik dengan partai-partai Arab Israel.

Di sisi lain, partai-partai tersebut menjadi sasaran tuduhan penipuan pemilu dari kubu Netanyahu. Tuduhan yang muncul pada Kamis (29/10/2026) itu menyebutkan bahwa mereka menerima pendanaan dari Qatar untuk melakukan praktik pembelian suara.

Joint List dan Ra'am telah membantah tuduhan tersebut. Pemerintah Qatar juga menyampaikan penolakan terhadap tudingan yang dialamatkan kepada mereka.

Gadi Eisenkot dari kubu oposisi juga mengkritik langkah politik Netanyahu. Ia menilai tuduhan tersebut merupakan upaya untuk mendelegitimasi hasil pemilu yang telah berlangsung.

Menanganggapi polemik tersebut, KPK pada Jumat (30/10/2026) menepis klaim mengenai dugaan kondisi pemilu dan pendanaan asing yang disebut-sebut melibatkan proses pemungutan suara.

“Laporan yang beredar sepanjang hari ini sama sekali tidak berdasar,” tegas Pelaksana Tugas Direktur CEC, Dean Livne.

Selanjutnya, hasil resmi pemilu akan diserahkan kepada Presiden Israel Isaac Herzog pada Rabu (4/11/2026). Setelah menerima hasil tersebut, Herzog mengadakan konsultasi dengan para pemimpin partai politik sebelum menunjuk salah satu tokoh untuk membentuk pemerintahan baru.

Ketiadaan mayoritas mutlak membuat proses negosiasi pembentukan kondisi diperkirakan berlangsung banyak dan membutuhkan waktu berminggu-minggu.

Jika tidak ada kesepakatan yang menghasilkan pemerintahan baru, Israel berpotensi kembali menyelenggarakan pemilu legislatif. Situasi serupa sebelumnya telah beberapa kali terjadi dalam dinamika politik negara tersebut.