Kadin Riau Bawa Agenda Hilirisasi ke Rapimnas

Kadin Riau melalui Masuri menegaskan komitmen mengawal hilirisasi, memperkuat UMKM, dan mendorong investasi daerah dalam Rapimnas Kadin 2026.(poto/ist)

KADIN RIAU HADIRI RAPIMNAS KADIN SE-INDONESIA DI HOTEL BOROBUDUR, JAKARTA. MASURI, S.H.: KAWAL HILIRISASI, PERKUAT SINERGI PUSAT-DAERAH.

JAKARTA, Satuju.com – Rapimnas Kadin 2026 menjadi momentum bagi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Riau untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi, mempercepat hilirisasi komoditas unggulan, serta memperkuat posisi pengusaha daerah dalam agenda pembangunan nasional.

Kehadiran Kadin Riau dalam Rapimnas 2026 tidak hanya diwakili Ketua Umum Masuri, S.H. Sejumlah jajaran pengurus juga tampak mengikuti agenda nasional tersebut.

Di antaranya Ketua Dewan Pembina Kadin Riau, Andi Rahman; Ketua Dewan Penasihat, Anto Rahman; Wakil Ketua Umum Yahya; Wakil Ketua Umum Asrar Rais; serta Wakil Ketua Umum Iwat Endri.

Kehadiran jajaran pengurus tersebut menunjukkan keterlibatan unsur pimpinan Kadin Riau dalam forum konsolidasi nasional. Mereka mengikuti rangkaian agenda yang membahas penguatan organisasi, program kerja, serta arah kebijakan dunia usaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua Umum Kadin Provinsi Riau, Masuri, S.H., dalam Sidang Pleno Pandangan Umum Kadin Provinsi pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2026 di Flores Ballroom, Hotel Borobudur, Jakarta, 29–30 Oktober 2026.

Masuri menilai kebijakan ekonomi nasional harus memberikan dampak nyata terhadap perkembangan dunia usaha di daerah. Menurutnya, pengusaha daerah tidak boleh hanya menjadi penonton dalam agenda besar pembangunan ekonomi nasional.

"Rapimnas 2026 ini merupakan pijakan krusial untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi nasional berbanding lurus dengan pertumbuhan di daerah. Kadin Provinsi Riau siap berada di garda terdepan untuk mengawal program strategis pemerintah dan Kadin Pusat, khususnya dalam percepatan hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan daya saing UMKM, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Sinergi yang kuat antara pengusaha daerah dan pusat adalah kunci utama penggerak kemandirian ekonomi nasional," tegas Masuri, S.H saat dihubungi Redaksi. 

Pernyataan tersebut menempatkan hilirisasi sebagai salah satu agenda penting Kadin Riau. Daerah penghasil komoditas, termasuk Riau, dinilai perlu memperoleh ruang lebih besar dalam pengembangan industri pengolahan, peningkatan nilai tambah, dan penciptaan lapangan kerja.

Selain hilirisasi, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penciptaan iklim investasi yang kondusif menjadi perhatian organisasi pengusaha tersebut.

Rapimnas Kadin 2026 Luncurkan Program Strategis

Ket.poto: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie (kanan) bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo dan CEO Danantara sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2026 di Jakarta, Kamis (29/10/2026).(poto/ist/okezone)

Rapimnas Kadin Indonesia 2026 resmi dibuka Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie. Kegiatan ini mempertemukan jajaran pengurus Kadin Indonesia, pengurus Kadin provinsi se-Indonesia, serta pimpinan Anggota Luar Biasa (ALB).

Dalam rangkaian pembukaan, Kadin Indonesia meluncurkan buku We Buy From Indonesia. Program tersebut diarahkan untuk memperluas akses pasar ekspor sekaligus memperkenalkan produk unggulan Indonesia kepada pasar internasional.

Kadin juga memperkenalkan Kadin Indonesia Training Center untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia dunia usaha.

Inisiatif lainnya berupa Platform Ekonomi Syariah yang ditujukan untuk memperkuat ekosistem bisnis berbasis syariah di Indonesia.

Di bidang kerja sama kelembagaan, Kadin Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Hukum RI, Chamber of Commerce Mongolia, dan Chamber of Commerce Korea Utara.

Kadin juga menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Sejumlah Menteri dan Pimpinan Lembaga Hadir

Rapimnas 2026 turut menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah dan pimpinan lembaga untuk membahas arah kebijakan ekonomi nasional.

Di antaranya Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan P. Roeslani; Menteri Keuangan, Suahasil Nazara; Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti; serta Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi.

Hadir pula Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji.

Dari unsur legislatif, forum tersebut menghadirkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin, serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Kehadiran para pemangku kebijakan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai investasi, hilirisasi, stabilitas keuangan, perdagangan, industri, dan penguatan UMKM. 

Kadin Riau Hadapi Tantangan Ekonomi Daerah

Bagi Kadin Riau, agenda Rapimnas tidak berhenti pada konsolidasi organisasi. Tantangan berikutnya adalah memastikan berbagai kebijakan dan program strategis nasional benar-benar membuka peluang bagi pelaku usaha di daerah.

Percepatan hilirisasi, misalnya, membutuhkan keterlibatan pengusaha lokal, kepastian investasi, dukungan infrastruktur, serta peningkatan kualitas tenaga kerja.

Sementara itu, penguatan UMKM membutuhkan akses pasar, pembiayaan, pendampingan, dan kemitraan dengan pelaku industri berskala besar.

Rangkaian Rapimnas berlangsung selama dua hari dengan pembahasan melalui sidang komisi yang mencakup bidang keorganisasian, program kerja, dan pokok-pokok pikiran Kadin.

Forum tersebut merumuskan sejumlah rekomendasi strategis sebelum kegiatan ditutup Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang dilanjutkan dengan konferensi pers bersama media massa.

Komitmen yang disampaikan Kadin Riau melalui Masuri kini menghadapi tantangan implementasi: bagaimana memastikan pengusaha daerah tidak sekadar menjadi bagian dari forum nasional, tetapi ikut menikmati manfaat investasi, hilirisasi, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.