Jakarta, Satuju.com – Persailingan politik di Israel semakin memanas setelah sejumlah pemimpin partai oposisi menyatakan dukungan kepada Gadi Eisenkot untuk menjadi perdana menteri (PM) berikutnya. Di sisi lain, petahana Benjamin Netanyahu tetap berupaya mempertahankan kekuasaan dengan pembentukan pembentukan pemerintahan yang luas di bawah kepemimpinannya.

Dilaporkan AFP, Selasa (3/11/2026), para pemimpin partai oposisi mengadakan pertemuan di Herzliya. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal koordinasi blok oposisi setelah pemilihan umum pekan lalu berakhir tanpa menghasilkan mayoritas mutlak bagi kelompok mana pun.

Partai Yashar pimpinan Eisenkot menyampaikan bahwa para pemimpin yang tergabung dalam kelompok yang dikenal sebagai Blok Perubahan akan membahas langkah-langkah politik selanjutnya, termasuk upaya membentuk pemerintahan baru.

Berdasarkan hasil pemilihan umum, blok yang mendukung Eisenkot memperoleh 48 kursi di parlemen. Sementara itu, kubu Netanyahu mengamankan 53 kursi, dengan 27 kursi di antaranya berasal dari Partai Likud yang dipimpinnya.

Di luar kedua kelompok tersebut, partai bersatu-partai yang mayoritas anggotanya berasal dari komunitas Arab berhasil meraih 19 kursi. Perolehan tersebut menjadi rekor di parlemen Israel yang memiliki total 120 kursi sekaligus menempatkan kelompok tersebut sebagai salah satu penentu dalam pembentukan pemerintahan berikutnya.

Meski begitu, Netanyahu menegaskan bahwa dirinya memiliki legitimasi untuk memimpin pemerintahan baru karena Likud menjadi partai dengan perolehan kursi terbesar.

Dalam pernyataan melalui saluran Telegram Partai Likud, Netanyahu menyebut mayoritas masyarakat Yahudi memilih Likud sebagai partai terbesar sekaligus menginginkan dirinya kembali memimpin pemerintahan.

“Mayoritas jelas dari masyarakat Yahudi memilih Likud sebagai partai terbesar dan memilih saya, sebagai perdana menteri, untuk memimpin pemerintahan berikutnya,” ujarnya.

Netanyahu juga menyatakan akan mengupayakan pembentukan pemerintahan yang terkendali yang melibatkan berbagai mitra politik.

“Kami berupaya membentuk pemerintahan yang luas bersama mitra-mitra kami, serta partai mana pun yang bersedia bergabung dan tidak mendukung terorisme,” katanya.

Namun, Netanyahu menutup peluang kerja sama dengan partai-partai yang sebagian besar anggotanya berasal dari masyarakat Arab. Ia menuding kelompok tersebut mendukung terorisme dan menolak keberadaan Israel sebagai negara Yahudi.

Tuduhan tersebut menjadi salah satu persoalan politik yang membayangi proses pembentukan pemerintahan. Para pemimpin partai Arab Israel sebelumnya secara bulat mengutuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, meskipun mereka tidak menyebut Hamas sebagai kelompok teroris.

Di sisi lain, terdapat perbedaan pandangan antara para pemimpin partai Arab mengenai definisi Israel sebagai negara Yahudi. Pemimpin Partai Raam telah mengakui Israel sebagai negara Yahudi, sedangkan sejumlah pemimpin lainnya menolak definisi tersebut.

Dalam wawancara dengan AFP menjelang pemilihan umum, para pemimpin dari dua kelompok partai mayoritas Arab menyampaikan kesamaan tujuan untuk mengakhiri pemerintahan Netanyahu yang nilai rasis mereka.

Sementara itu, proses negosiasi politik di balik layar masih berlangsung dengan informasi yang relatif terbatas. Meski memiliki perbedaan pandangan dalam sejumlah persoalan, seluruh pemimpin partai di Blok Perubahan telah menyatakan kesediaan mendukung Eisenkot untuk membentuk pemerintahan berikutnya.

Koalisi partai-partai Arab juga telah memberikan sinyal kemungkinan untuk mendukung Eisenkot. Dukungan tersebut berpotensi menjadi faktor penting dalam menentukan arah terbentuknya pemerintahan Israel setelah pemilu.

Dengan tidak adanya kelompok yang menguasai mayoritas 61 kursi parlemen, proses negosiasi antarpartai diperkirakan menjadi penentu siapa yang akhirnya mendapat mandat untuk memimpin pemerintahan Israel berikutnya.