Jakarta, Satuju.com – Ketua Partai Yashar sekaligus tokoh oposisi Israel, Gadi Eisenkot, dilaporkan menolak bergabung dengan pemerintah yang dipimpin Benjamin Netanyahu. Sikap tersebut tetap dipertahankan meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump merasa mendesak agar dirinya mempertimbangkan kerja sama dalam pembentukan koalisi pemerintahan baru Israel.

Laporan media Israel, KAN, yang mengutip sumber mengetahui pertemuan tertutup Eisenkot, menyebutkan bahwa mantan kepala militer Israel itu tidak bersedia menjadi bagian dari pemerintahan Netanyahu.

“Saya tak akan bergabung dengan pemerintahan yang dipimpin Netanyahu,” kata Eisenkot sebagaimana dikutip sumber tersebut, dilansir Anadolu Agency, Selasa (3/11).

Eisenkot juga menyatakan kesediaannya menghadiri pertemuan tersebut jika mendapat undangan langsung dari Trump. Namun, ia menegaskan bahwa pembentukan pemerintahan Israel merupakan urusan internal negara tersebut dan tidak mungkin dipengaruhi oleh pihak asing.

"Jika Trump mengundang saya, saya akan menghargai presiden dan menghadirinya. Tapi, saya tekankan lagi bahwa ini urusan internal Israel dan saya akan mencegah campur tangan asing apa pun," imbuhnya.

Sikap Eisenkot muncul setelah Netanyahu menyatakan keterbukaannya untuk membentuk pemerintahan yang lebih luas dengan melibatkan blok politik pimpinan Eisenkot. Meski demikian, tawaran tersebut memiliki satu ketentuan utama, yakni Netanyahu tetap menduduki posisi perdana menteri.

Situasi politik Israel semakin kompleks setelah pemilu yang digelar pekan lalu tidak menghasilkan satu pun blok politik dengan perolehan mayoritas parlemen.

Berdasarkan hasil pemilu yang diberitakan, blok Netanyahu memperoleh 53 kursi, sedangkan blok Eisenkot mengamankan 48 kursi. Sementara itu, partai Arab Ra'am memperoleh delapan kursi dan Joint List mendapatkan 11 kursi.

Untuk membentuk pemerintahan, sebuah partai atau pemerintahan harus menguasai sedikitnya 61 dari total 120 kursi Knesset atau parlemen Israel.

Dengan komposisi tersebut, Netanyahu maupun Eisenkot membutuhkan dukungan tambahan dari partai lain untuk mencapai ambang batas mayoritas. Salah satu kemungkinannya adalah menggandeng partai-partai Arab ke dalam perdamaian.

Namun, opsi tersebut dinilai sulit dilakukan dalam proses negosiasi politik yang sedang berlangsung. Skenario lainnya adalah menggabungkan blok Netanyahu dan Eisenkot tanpa melibatkan partai Arab.

Di sisi lain, Eisenkot menyatakan membuka kesempatan bagi partai atau kelompok politik lain untuk bergabung dengan bloknya, tetapi dengan sejumlah persyaratan.

Persyaratan tersebut antara lain mengakui Israel sebagai negara Yahudi, demokratis, liberal, dan egaliter; berkomitmen terhadap nilai-nilai Deklarasi Kemerdekaan Israel, termasuk kewajiban militer dan pelayanan nasional bagi seluruh warga negara; serta mengakui Hamas sebagai organisasi teroris.

Sementara itu, Partai Joint List menyatakan tidak akan bergabung dengan koalisi Eisenkot. Kendati demikian, partai tersebut menyatakan akan mendukung langkah-langkah politik yang bertujuan mengakhiri kepemimpinan Netanyahu sebagai perdana menteri.

Penolakan Eisenkot dan belum terbentuknya mayoritas parlemen membuat negosiasi yang disepakati pemerintah Israel masih menghadapi sejumlah kendala. Dukungan dari partai-partai lain akan menjadi faktor penting dalam menentukan komposisi pemerintahan baru negara tersebut.