Oleh: Cak AT – Ahmadie Thaha

Merah Putih berkibar di atas panggung. Spanduk raksasa bertuliskan "Aksi Rakyat Bela Indonesia" membentang di belakang deretan tokoh nasional dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam.

Minggu, 8 November 2026, Lapangan Hijau Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, menjadi tempat berkumpulnya ribuan orang yang membawa satu pesan besar: Indonesia harus kembali berjalan di atas rel konstitusi.

Sejak dini hari, massa berdatangan untuk melaksanakan salat Subuh berjemaah. Seusai salat, mereka mengikuti rangkaian kegiatan hingga lapangan semakin padat.

Di tengah masyarakat yang menikmati kegiatan car free day di kawasan Blok M dan Sudirman, sebuah pertemuan kebangsaan berlangsung dengan agenda yang jauh lebih serius: menyuarakan persoalan bangsa dan menuntut penyelesaian sejumlah masalah kenegaraan.

KH Bachtiar Nasir, salah satu penggerak aksi, menyebut pertemuan tersebut sebagai konsolidasi awal menuju rencana Aksi Sejuta Umat di Monas.

Lima jari diangkat sebagai simbol lima tuntutan. Jika sebelumnya gerakan menggunakan simbol tiga jari, kali ini tuntutannya diperluas menjadi lima agenda perjuangan.

Pertama, rakyat bersatu membela Indonesia. Kedua, melawan pengkhianat bangsa dan negara. Ketiga, melawan oligarki dan penguasaan asing atas aset-aset negara. Keempat, menegakkan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Kelima, rakyat bersatu menuntut penegakan hukum secara konsisten.

"Hukum harus berlaku kepada siapa pun, termasuk pejabat tinggi, pengusaha besar, pemimpin partai, dan aparat negara," tegas Bachtiar Nasir.

Namun, bagi Prof Jimly Asshiddiqie, tuntutan kelima itu masih perlu dibuat lebih konkret.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menghendaki agar putusan MK dan Mahkamah Agung menjadi pegangan lembaga negara dalam menyelesaikan persoalan Gibran Rakabuming Raka.

Di sinilah persoalan menjadi menarik.

Jimly tidak sekadar berbicara tentang demonstrasi. Ia sedang mengingatkan bahwa persoalan yang sudah memasuki ranah hukum dan konstitusi tidak boleh dibiarkan menggantung menjadi polemik politik tanpa ujung.

Ia bahkan mengingatkan bahwa ketidakjelasan persoalan Gibran dapat mengganggu stabilitas pemerintahan selama tiga tahun ke depan.

Karena itu, Jimly meminta delapan pimpinan partai politik yang menentukan konfigurasi kekuasaan saat ini segera bermusyawarah dan mengambil keputusan dalam masa persidangan mendatang.

Pesannya jelas: jangan biarkan persoalan ini terus menjadi bola liar.

Dua Putusan, Satu Persoalan Besar

Publik tentu belum melupakan perkembangan perkara persyaratan pendidikan Gibran.

Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.

Namun, MK tidak menerima permohonan para pemohon karena persoalan kedudukan hukum. Dengan demikian, putusan tersebut tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden.

Kemudian, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi perkara Nomor 742 K/TUN/2026. MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Dua putusan ini memiliki objek dan konsekuensi hukum berbeda.

Putusan MA menyangkut keabsahan keputusan administrasi pendidikan. Sementara itu, putusan MK berkaitan dengan pemeriksaan permohonan dalam perkara konstitusional yang diajukan kepada lembaga tersebut.

Keduanya tidak boleh dicampuradukkan. Namun, keduanya juga tidak pantas diabaikan begitu saja dalam diskusi mengenai persoalan persyaratan pendidikan seorang pejabat publik.

Di sinilah negara dituntut memberikan penjelasan yang terang.

Jangan sampai publik melihat bahwa putusan pengadilan hanya menjadi dokumen yang dibaca, tetapi tidak pernah menjadi pertimbangan serius dalam pengambilan keputusan kenegaraan.

Pemakzulan Bukan Sekadar Teriakan Massa

Sebagian kelompok masyarakat secara terbuka menghendaki pemakzulan Gibran.

Aspirasi itu merupakan bagian dari dinamika politik. Namun, pemberhentian wakil presiden bukan perkara yang dapat diputuskan hanya melalui tekanan demonstrasi atau kesepakatan politik di luar konstitusi.

Pasal 7A dan 7B UUD 1945 telah mengatur alasan serta mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden.

DPR harus menyampaikan pendapat melalui mekanisme konstitusional. MK kemudian memeriksa dan memutus pendapat tersebut. Selanjutnya, MPR mengambil keputusan sesuai ketentuan UUD 1945.

Artinya, pemakzulan tidak berlangsung otomatis hanya karena adanya putusan MA mengenai keputusan administrasi pendidikan.

Namun, pertanyaan yang tidak boleh dihindari adalah: bagaimana DPR dan lembaga negara menyikapi putusan tersebut?

Apakah akan ada penjelasan resmi? Apakah persoalan ini akan dibahas secara terbuka? Ataukah semuanya dibiarkan berlalu sampai masyarakat kembali turun ke jalan?

Jimly tampaknya tidak ingin persoalan ini terus berlarut-larut.

Ia justru menghendaki para pemimpin politik menggunakan kewenangan mereka untuk mencari penyelesaian yang sesuai dengan konstitusi.

Jangan Tunggu Monas Dipenuhi Sejuta Orang

Aksi di Al-Azhar mungkin baru sebuah konsolidasi awal. Namun, pesan politik yang dibawanya tidak sederhana.

Rencana Aksi Sejuta Umat di Monas bisa menjadi ujian bagi pemerintah, partai politik, dan lembaga negara dalam membaca aspirasi masyarakat.

Jika persoalan Gibran terus dibiarkan tanpa penjelasan yang memadai, ketidakpuasan publik berpotensi semakin meluas.

Tentu, pemerintah tidak perlu tunduk pada setiap tekanan massa. Namun, pemerintah juga tidak boleh menutup telinga terhadap aspirasi masyarakat, apalagi ketika persoalan yang dipersoalkan berkaitan dengan putusan pengadilan dan kepercayaan terhadap konstitusi.

Demokrasi bukan hanya tentang memenangkan pemilihan umum. Demokrasi juga tentang kesediaan mempertanggungjawabkan kekuasaan.

Delapan pimpinan partai politik yang disebut Jimly kini menghadapi pertanyaan penting: apakah mereka akan mengambil inisiatif menyelesaikan persoalan ini, atau membiarkannya terus menjadi beban politik pemerintahan?

Lima jari telah diangkat di Al-Azhar. Mungkin nanti, jika rencana itu terlaksana, jutaan aspirasi akan berkumpul di Monas.

Bola memang berada di tangan para pemegang kekuasaan. Tetapi konstitusi bukan milik partai politik, bukan milik pemerintah, dan bukan pula milik segelintir elite.

Konstitusi adalah kesepakatan tertinggi dalam kehidupan bernegara.

Indonesia milik seluruh rakyat. Jabatan publik harus tunduk pada hukum. Dan putusan pengadilan tidak boleh diperlakukan sebagai sekadar tulisan di atas kertas.

Jangan tunggu sejuta umat memenuhi Monas untuk menyadari bahwa ada persoalan bangsa yang harus segera diselesaikan.

Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma'had Tadabbur al-Qur'an
9 November 2026