BENGKALIS, Satuju.com – Kelangkaan BBM Kabupaten Bengkalis memicu aksi unjuk rasa Gerakan Mahasiswa dan Rakyat (GEMARA) di depan Gedung DPRD Kabupaten Bengkalis, Senin (9/11/2026). Massa mendesak pemerintah daerah mengevaluasi pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) sekaligus mencopot Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Bengkalis.

Puluhan mahasiswa dan masyarakat mengikuti aksi yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Mereka membawa spanduk dan poster berisi kritik terhadap pemerintah daerah, terutama terkait kelangkaan BBM, distribusi yang dinilai tidak merata, serta pengawasan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Salah satu spanduk besar yang dibentangkan massa bertuliskan, "COPOT KADIS DAGPERIN !!!" dan "BBM LANGKA, DISTRIBUSI TIDAK MERATA, PENGAWASAN ENTAH KEMANA !!! JABATAN ADA, ANGGARAN ADA, KINERJA DIPERTANYAKAN?"

Tulisan tersebut mencerminkan kekecewaan peserta aksi terhadap kinerja Disdagperin Bengkalis dalam mengawasi penyaluran BBM di wilayah tersebut.

Aksi sempat diwarnai ketegangan saat Koordinator Lapangan (Korlap) GEMARA, Mizan, terlibat adu mulut dengan Kepala Disdagperin Bengkalis, Zulpan, S.T.

Ketegangan bermula ketika Zulpan dinilai menunjuk-nunjukkan jari ke arah mahasiswa saat berlangsung dialog. Sikap tersebut dipersoalkan Mizan karena dianggap tidak mencerminkan etika pejabat publik dalam menerima dan merespons aspirasi masyarakat.

Meski sempat terjadi perdebatan, GEMARA menegaskan bahwa aksi tersebut bertujuan menyampaikan tuntutan dan meminta pemerintah memberikan solusi konkret terhadap persoalan BBM, bukan mencari keributan.

Tiga Tuntutan Aksi: 
1. Mendesak DPRD Kabupaten Bengkalis untuk segera menerbitkan rekomendasi resmi pencopotan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis atas kelalaian dan kegagalan kinerja nya.

2. Menuntut DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan evaluasi total dan pengawasan ketat secara menyeluruh terhadap Dinas Perdagangan dan Perindustrian terkait carut-marut pendistribusian BBM di wilayah Kabupaten Bengkalis.

3. Mendesak DPRD Kabupaten Bengkalis untuk melayangkan rekomendasi resmi mendorong DPR RI agar menggunakan Hak Interpelasi terkait kebijakan aturan BPH Migas yang berdampak sistemik dan menyengsarakan masyarakat daerah.

Melalui aksi tersebut, GEMARA berharap DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak mengabaikan persoalan distribusi BBM yang menjadi perhatian masyarakat.

Massa juga meminta pemerintah segera mengambil langkah nyata agar penyaluran BBM berjalan transparan, merata, dan sesuai ketentuan.