Jakarta, Satuju.com – Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi yang telah diundangkan pada 28 Oktober 2026 tersebut kini dapat diakses dan diunduh masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, keterbukaan dokumen undang-undang tersebut penting agar masyarakat, khususnya pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja, dapat mengetahui secara langsung ketentuan hukum yang mengatur bidang ketenagakerjaan.

Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi tersebut diperlukan agar setiap pihak mengetahui hak, kewajiban, serta bentuk perlindungan yang diberikan negara dalam hubungan kerja.

Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (9/11/2026).

UU Nomor 27 Tahun 2026 terdiri atas 23 bab dan 313 pasal. Pengaturannya mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, pelatihan kerja, pemagangan, hingga penempatan tenaga kerja.

Regulasi ini juga mengatur perluasan kesempatan kerja, tenaga kerja sektor informal, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, serta hubungan pekerjaan tertentu.

Selain itu, terdapat ketentuan mengenai pelindungan tenaga kerja, pengupahan, kesejahteraan, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga dana cadangan pesangon.

Aspek lainnya meliputi pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Perlindungan Mencakup Seluruh Tahapan Kehidupan Kerja

Yassierli menegaskan, keberadaan undang-undang tersebut perlu diikuti dengan pelaksanaan nyata oleh seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, perlindungan ketenagakerjaan tidak hanya diberikan ketika seseorang telah bekerja, tetapi juga mencakup tahapan sebelum memasuki dunia kerja hingga masa purna kerja.

"Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja," ujarnya.

Dengan cakupan tersebut, regulasi ini menjadi landasan pengaturan berbagai aspek perlindungan tenaga kerja, termasuk peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta kepastian dalam hubungan industrial.

Disetujui DPR pada Oktober 2026

Sebelum disahkan menjadi undang-undang, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan terlebih dahulu mendapat persetujuan bersama DPR RI dan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026.

Selanjutnya, UU Nomor 27 Tahun 2026 disahkan Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Regulasi tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Dalam ketentuan peralihannya, peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2026.

Kemnaker mengajak masyarakat untuk mempelajari langsung dokumen undang-undang tersebut agar memahami ketentuan yang berlaku dan dapat menggunakannya sebagai acuan dalam kehidupan kerja.

Masyarakat dapat membaca sekaligus mengunduh dokumen lengkap UU Nomor 27 Tahun 2026 melalui laman resmi JDIH Kementerian Sekretariat Negara pada tautan berikut:

Jakarta, Satuju.com – Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi yang telah diundangkan pada 28 Oktober 2026 tersebut kini dapat diakses dan diunduh masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, keterbukaan dokumen undang-undang tersebut penting agar masyarakat, khususnya pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja, dapat mengetahui secara langsung ketentuan hukum yang mengatur bidang ketenagakerjaan.

Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi tersebut diperlukan agar setiap pihak mengetahui hak, kewajiban, serta bentuk perlindungan yang diberikan negara dalam hubungan kerja.

"Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum," ujar Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (9/11/2026).

UU Nomor 27 Tahun 2026 terdiri atas 23 bab dan 313 pasal. Pengaturannya mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, pelatihan kerja, pemagangan, hingga penempatan tenaga kerja.

Regulasi ini juga mengatur perluasan kesempatan kerja, tenaga kerja sektor informal, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, serta hubungan pekerjaan tertentu.

Selain itu, terdapat ketentuan mengenai pelindungan tenaga kerja, pengupahan, kesejahteraan, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga dana cadangan pesangon.

Aspek lainnya meliputi pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Perlindungan Mencakup Seluruh Tahapan Kehidupan Kerja

Yassierli menegaskan, keberadaan undang-undang tersebut perlu diikuti dengan pelaksanaan nyata oleh seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, perlindungan ketenagakerjaan tidak hanya diberikan ketika seseorang telah bekerja, tetapi juga mencakup tahapan sebelum memasuki dunia kerja hingga masa purna kerja.

"Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja," ujarnya.

Dengan cakupan tersebut, regulasi ini menjadi landasan pengaturan berbagai aspek perlindungan tenaga kerja, termasuk peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta kepastian dalam hubungan industrial.

Disetujui DPR pada Oktober 2026

Sebelum disahkan menjadi undang-undang, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan terlebih dahulu mendapat persetujuan bersama DPR RI dan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026.

Selanjutnya, UU Nomor 27 Tahun 2026 disahkan Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Regulasi tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Dalam ketentuan peralihannya, peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2026.

Kemnaker mengajak masyarakat untuk mempelajari langsung dokumen undang-undang tersebut agar memahami ketentuan yang berlaku dan dapat menggunakannya sebagai acuan dalam kehidupan kerja.

Masyarakat dapat membaca sekaligus mengunduh dokumen lengkap UU Nomor 27 Tahun 2026 melalui laman resmi JDIH Kementerian Sekretariat Negara pada tautan berikut: https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026